JK Sebut Ketidakadilan Sosial Bisa Picu Kerusuhan Mei 1998, Pendiri CSIS tak Sepakat: Tak Ada Faktor

Hal itu ia sampaikan di depan Anies dalam acara HUT ke-21 Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Jangan sampai (terjadi lagi kerusuhan), mari kita jaga agar tidak (terjadi lagi), tetapi tidak hanya menjaga, rebut kekuasaan untuk kemajuan," ujar JK dalam pidato di Istora Senayan Jakarta, Sabtu (20/5/2023).

"Pemilu itu memang merebut kekuasaan dengan demokrasi," sambung dia.

Tokoh yang juga mendukung Anies dalam Pilpres 2024 itu kemudian menyebut ada banyak masalah di negeri ini, termasuk utang luar negeri yang semakin membesar.

Selain itu masalah keamanan juga masih jadi isu penting, khususnya di wilayah Papua.

"Jadi banyak masalah-masalah, Anies, adinda, lima tahun yang datang bukan tempat yang nyaman. Tetapi kalau bisa diselesaikan, merupakan hero dan pahlawan kemanusiaan," ucap JK.

JK menyebut berutang memang gampang, tetapi yang susah adalah mereka yang membayar utang.

Jika terpilih, Anies disebut akan mewarisi negeri yang membayar utang hingga ribuan triliun rupiah per tahunnya.

"Kita diwariskan untuk membayar utang, tapi pahlawan sebenarnya ialah yang menyelesaikan persoalan. Pemberani yang sebenarnya ia berani tampil untuk menyelesaikan persoalan, itulah harapan kita semua," pungkas JK.

Pendiri CSIS Tidak Sepakat dengan Pidato JK yang Singgung Peristiwa 1998 Bisa Terjadi Lagi

Pendiri Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jusuf Wanandi sepakat jika permasalahan keadilan sosial perlu ditangani dengan serius, begitu juga dengan cara mencapai keadilan sosial perlu diperhatikan dengan baik. 

Menurutnya pemerintah tidak hanya melakukan segala sesuatu untuk berfokus kepada penangan keadilan sosial saja, sebab masih banyak tuntutan masyarakat yang harus penuhi bersama. 

Namun di sisi kekhawatiran JK soal akan terjadi peristiwa 1998, kata dia, tidak akan mungkin terjadi saat ini.

Bahkan, lanjutnya, untuk menjurus ke arah peristiwa 1998 pun tidak akan terjadi.

"Situasi saat ini suka tidak suka, telah banyak membantu negara terus bangkit. Sekarang ini tidak ada faktor yang mendorong ke arah sana. Tidak setuju saya bahwa itu akan bisa ke arah sana pada saat ini," ujar Jusuf di program Rosi KOMPAS TV, Kamis (25/5/2023).

Jusuf Wanandi menilai pemerintahan Joko Widodo telah berupaya memperbaiki keadaan Indonesia untuk mencegah peristiwa 1966, 1974 hingga 1998 terjadi kembali.