Warga Sumut Gelar Aksi Damai, Sesalkan Sikap Presiden Jokowi Lakukan Cawe-cawe Jelang Pilpres

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Ratusan warga Sumatra Utara yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Sumatra Utara untuk Perubahan menggelar aksi damai di depan gedung DPRD Sumut di Jalan Imam Bonjol Medan, Rabu (31/5/2023).

Aksi yang sama juga di kantor Gubernur Sumut.

Koordinator aksi Roni Alhadi mengatakan dalam aksi ini, pihaknya menuntut agar Presiden Jokowi tidak melakukan cawe-cawe menjelang pilpres 2024.

"Yang pertama kita ingin mendorong Presiden RI Jokowi agar tidak cawe-cawe dalam hal pelaksanaan Pilpres. Karena ini sangat tidak fair dan berimbas fatal dalam kedaulatan dan keadilan rakyat kita ini," ujar Roni usai melakukan orasi.

Roni menuturkan, pihaknya juga meminta agar tidak dilakukannya polarisasi dalam dinamika politik menjelang tahun 2024.

"Kita juga meminta agar tidak dilakukannya polarisasi. Karena jelas apabila polarisasi dimainkan, aparat negara dan penegak hukum pasti takut. Karena sudah tahu kemana kiblat dan arahnya, jelas ikut arah presiden dan ini sudah menjadi konsumsi publik," katanya.

Pihaknya juga mendesak agar sistem proporsional tertutup dalam pelaksanaan pemilu tidak lagi dibahas dan dijadikan pilihan. Hal ini, kata Roni, karena dapat merusak demokrasi.

"Kami di sini dari Aliansi Masyarakat untuk Perubahan Sumut jelas kami mendesak untuk dilakukan sistem terbuka. Apabila tertutup jelas ini menjadi kemunduran dalam demokrasi di Indonesia ini. Saya pada saat era reformasi ikut berjuang dengan masyarakat untuk menuntut sistem pemilu terbuka dan menjadi kecacatan dan kemunduran demokrasi kita kalau dikembalikan lagi ke tertutup," ungkapnya.

Roni jug memastikan pihaknya akan melakukan aksi yang lebih besar lagi jika tidak ada respon dari wakil rakyat dan pemerintah setempat terkait tuntutan mereka.

"Kalau sudah ada keputusan seperti itu (tertutup) kita akan mendesak dan mengumpulkan massa yang lebih banyak lagi ke seluruh masyarakat Sumut nanti," pungkasnya.

Dalam aksi ini, Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan tidak ditemui oleh Anggota DPRD Sumut maupun Gubernur Sumut.

Berikut pernyataan sikap Aliansi Masyarakat Sumut untuk Perubahan

1. Menolak KRIMINALISASI dan POLITISASI HUKUM menjelang pelaksanaan Pemilu 2024
karena akan merusak demokrasi yang selama ini sudah berjalan baik.

2. Meminta kepada Presiden RI, Joko Widodo, tidak cawe-cawe dalam pelaksanaan Pilpres 2024. Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Presiden Joko Widodo seharusnya dapat bersikap netral dan mendorong pelaksanaan demokrasi di Indonesia menjadi lebih baik. Pergantian presiden merupakan hal yang normatif dan pelaksanaan program-program pemerintahan Presiden Joko Widodo bagi presiden selanjutnya
merupakan sesuatu yang harus dilanjutkan. Sehingga tidak perlu menjadikan Presiden Joko Widodo khawatir bahwa pelaksanaan pembangunan yang sudah dicanangkan
tidak dilanjutkan.

3. Menolak politisasi birokrasi dan aparat negara dalam Pemilu 2024.

4. Meminta masyarakat Indonesia tidak terjebak dalam polarisasi dan politik identitas dalam Pemilu 2024.

5. Menyerukan Pemilu 2024 yang damai, jujur dan adil bagi semua pihak yang
mempunyai kepentingan.

(cr14/tribun-medan.com)