Anies Bisa Gagal Jadi Capres 2024 karena Manuver Internal Koalisi Partai

TRIBUN-MEDAN.COM - Anies Baswedan Bisa Gagal Jadi Capres 2024 karena Manuver Internal Koalisi Partai.

Belakangan ini santer kabar bahwa ada upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju jadi calon presiden (Capres) 2024.

Terkait kabar tersebut,  Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mafud MD, turut menanggapi.

 Mafud MD meminta koalisi pendukung bakal calon presiden Anies Baswedan tetap kompak agar bisa mendapat tiket capres.

Mahfud menegaskan, tidak ada penjegalan Anies untuk menjadi capres seperti yang diprediksi mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana.

"Ndak ada, itu isu politik, itu bagian dari perlombaan kontestasi politik yang mengatakan ini dijegal, mungkin biar pendukungnya muncul atau mungkin biar yang milih sedikit, kenapa dijegal,’ ujar Mahfud usai memimpin upacara di Lapangan Pancasila, Ende, NTT pada Kamis (1/6/2023).

Potret Plt Menkominfo Mahfud MD saat diwawancara awak media di kediaman almarhum Fransiskus Seda di Lekebai, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka, Rabu (31/5/2023). (Serafinus Sandi Hayon Jehadu/Kompas.com)

Mahfud menduga, penjegalan itu justru sangat mungkin dilakukan oleh internal koalisi.

Namun, kata dia, pihak yang merasa dijegal malu untuk mengumumkan bahwa kegagalan untuk menjadi capres justru dari internal.

"Kalau pemerintah tidak menjegal, mungkin saudara sih, cuma ndak enak mau bilang terus terang, mungkin dari tulisan-tulisan dan pernyataan Denny Indrayana," katanya.

"Ndak, ndak ada yang akan menjegal. Malah saya katakan kepada dia, kamu harus usahakan di dalam berbagai forum agar koalisi yang mendukung Anies itu kompak agar Anies dapat tiket, tidak dijegal oleh internalnya sendiri,’ tambahnya.

Sebelumnya, Denny Indrayana mengatakan proses Peninjauan Kembali (PK) kepengurusan Partai Demokrat oleh Kepala Staf Presiden Moeldoko adalah pembajakan partai politik.

Dia mengatakan, jika Mahkamah Agung mengabulkan PK tersebut, Partai Demokrat senyata-nyatanya dibajak dan pencapresan Anies Baswedan digagalkan oleh orang yang memiliki jabatan dekat dengan Presiden Joko Widodo.

"Kita mengerti jika PK Kepala Staf Presiden Moeldoko sampai dikabulkan MA, Partai Demokrat nyata-nyata dibajak, dan pencapresan Anies dijegal kekuasaan," ujar Denny lewat keterangan tertulis, Selasa (30/5/2023).

Denny mengatakan, seharusnya Jokowi membiarkan rakyat bebas memilih langsung presidennya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6A: Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

Cawe-cawe Presiden

Sebelumnya, sejumlah pemimpin redaksi (pemred) mengungkapkan bahwa Jokowi mengaku bakal ikut campur atau cawe-cawe dalam Pemilu 2024 demi kepentingan bangsa dan negara.

Hal ini disampaikan oleh para pemred seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/5/2023) sore kemarin.

"Untuk kepentingan negara, tadi Presiden bilang cawe-cawe. Cawe-cawe untuk kepentingan negara," kata Pemred Harian Kompas Sutta Dharmasaputra, seusai pertemuan.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menekankan bahwa Indonesia hanya diberi kesempatan satu kali untuk menjadi negara maju, yakni dalam kurun waktu 13 tahun ke depan, dan hal itu sangat ditentukan oleh kepemimpinan nasional ke depan.

"Republik Indonesia hanya diberi waktu 13 tahun ke depan. Kalau bisa melompat, bisa jadi negara maju," kata Sutta, mengutip pernyataan Jokowi.

Sementara, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin menyatakan, cawe-cawe Presiden dilakukan untuk kepentingan pemilu yang demokratis.

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam pemilu, konteksnya adalah, Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," ujar Bey, Senin malam.

"Kedua, Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," kata dia.

Selanjutnya, kata Bey, Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, dan transisi energi bersih.

Partai NasDem Sebut Satu Dua Hari Ini Akan Ada Kejutan. . . .

Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyebutkan sosok calon wakil presiden (cawapres) dari Anies Baswedan bakal segera ditentukan.

Nantinya, satu dua hari ke depan dipastikan akan ada kejutan. "Malam ini, besok malam. Ini antara dua malam. Satu dua hari ini akan ada surprise dari cawapres Anies," kata Sugeng saat ditemui di Sekretariat Perubahan, Jakarta Selatan, Selasa (30/5/2023) sore, dikutip dari TribunNews.

Ia menuturkan pimpinan partai koalisi perubahan untuk persatuan bakal melakukan pertemuan dalam waktu dua hari ke depan.

Pertemuan itu untuk membahas penentuan sosok cawapres dari Anies Baswedan.

"Pimpinan-pimpinan partai akan segera berkumpul dalam sehari dua hari ini. Jangan jangan besok juga sudah akan.....," jelasnya.

Namun begitu, Sugeng enggan membeberkan lebih lanjut sosok cawapres dari Anies.

Dia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kejutan dari sosok figur tersebut.

"Belum ada clue makanya itu... itulah bagian dinamika yang tadi. Nanti bukan ada namanya momen of surprise," ungkapnya.

Lebih lanjut, Sugeng menambahkan penentuan cawapres Anies Baswedan dinilai membutuhkan kecermatan.

Pasalnya, figur yang akan diumumkan nantinya harus benar-benar sudah pasti.

"Tapi bener-bener, karena apa? segala sesuatu perlu kecermatan yang sifatnya resiprokal."

"Jadi kalau kita firm kepada beberapa orang siapa itu sudah bener-bener firm," tukasnya.

Persaingan Cawapres 2024

Terbaru, Lembaga Survei Populi Center merilis hasil jajak pendapat terbaru terkait sosok bakal cawapres 2024.

Hasilnya, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau RK tertinggi dan disusul oleh Sandiaga Uno.

Rafif Pamenang Imawan, Peneliti Populi Center, mengatakan pihaknya memberikan pertanyaan semi terbuka terkait cawapres kepada para responden.

Adapun pertanyaannya, 'jika tokoh-tokoh ini maju sebagai cawapres pada 2024 nanti, siapakah yang akan Anda pilih untuk menjadi wakil presiden?'

"Hasilnya Ridwan Kamil tertinggi 19,3 persen, disusul Sandiaga Uno 16,5 persen, Erick Thohir 10,4 persen, Mahfud MD 9,3 persen, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 8,8 persen, dan Anies Baswedan 7,6 persen," kata dia di Mampang, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2023) kemarin.

Kemudian, ada tokoh lainnya yang bersaing dan mendapat persentase di bawah lima persen, yakni mantan Panglima TNI Andika Perkasa, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Andika Perkasa 4,1 persen, Gibran Rakabuming Raka 3,8 persen dan Khofifah Indar Parawansa 3,6 persen," ucapnya.

Diketahui survei dari Lembaga Survei Populi Center tersebut digelar pada periode nasional mulai 4 hingga 12 Mei 2023.

Sampel responden tersebar secara proporsional di 38 provinsi di Indonesia, termasuk di empat daerah otonomi baru yaitu Papua Tengah, Papua Barat Dava, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan.

Metode pengambilan data dalam survei ini dilakukan melalui wawancara tatap muka dengan 1.200 responden yang dipilih menggunakan metode acak bertingkat (multistage random sampling). 

Adapun margin of error 2,83 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. 

Proses wawancara tatap muka dilakukan dengan menggunakan aplikasi survei Populi Center.

Andika Perkasa Tidak Rasis dan Punya Rekam Jejak Bagus, Pantas Menjadi Presiden 2024

Diberitakan sebelumnya, elektabilitas Andika Perkasa layak diperhitungkan jika menilik dari sejumlah lembaga survei.

Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago berpendapat bila Andika ditarik jadi menteri bukan tak mungkin elektabilitasnya bisa menggeser nama bakal cawapres kawakan seperti Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, Sandiaga Uno, Khofifah Indar Parawansa dan Ridwan Kamil. 

"Saya melihat beliau (Andika) layak menjadi cawapres apakah Ganjar maupun cawapres Anies. Karena beliau termasuk yang terpotret bagus di hasil temuan Voxpol cawapres ideal," kata Pangi kepada KOMPAS.TV, Jumat (25/11/2022) lalu.

Ia menyebut, panggung sebagai menteri nanti bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan magnet elektoralnya. Terlebih, bila kinerjanya bagus, otomatis elektabilitas menjadi bonus dari ikhtiar kinerjanya.

"Andika saya cermati punya bakat politik. Bahkan beliau pernah masuk nominasi bakal capres dari Nasdem, itu artinya beliau punya kans untuk menjadi capres maupun cawapres, berpeluang menjadi kuda hitam jika Jokowi mempersiapkannya," ujarnya. 

Di sisi lain, Andika Perkasa dianggap mampu menjadi sosok cawapres "jalan tengah" atas kebuntuan rencana koalisi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Menjadikan Andika Perkasa sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan juga dapat menjadi solusi adil bagi Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS," kata Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro kepada Kompas.com, Rabu (21/12/2022).

Bawono mengatakan, koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS tak kunjung resmi meski ketiganya sudah lama mengumumkan bakal bekerja sama.

Disinyalir, koalisi ini belum bersepakat soal figur cawapres.

Demokrat bersikukuh ingin supaya Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengisi kursi calon RI-2.

Sementara, PKS kekeh menginginkan mantan Gubernur Jawa Barat yang juga Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Ahmad Heryawan, jadi pendamping Anies Baswedan.

Di sisi lain, Nasdem mempertimbangkan nama lain di luar ketiga partai, semata-mata demi keadilan.

"Dengan menjadikan Andika Perkasa sebagai bakal calon wakil presiden pendamping Anies, maka soliditas koalisi pun akan relatif dapat terjaga dengan baik," ujar Bawono.

Sosok Andika sendiri sudah sejak lama dilirik Nasdem.

Namanya pernah masuk sebagai satu dari tiga kandidat capres Nasdem, bersanding dengan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Meski pada akhirnya partai pimpinan Surya Paloh itu memutuskan untuk mengusung Anies sebagai capres 2024, namun, kursi calon pendamping Anies masih belum diisi.

"Bukan tidak mungkin Andika Perkasa menjadi bagian dari paket pasangan calon bersama dengan Anies untuk diusung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS)," katanya.

Kendati demikian, langkah Andika ke depan masih menjadi teka-teki. Keputusan terkait ini berada di tangan jenderal bintang empat itu.

"Ke mana Andika Perkasa nanti akan melangkah setelah memasuki masa pensiun dari dinas militer? Hal itu masih menjadi misteri bagi kita semua," tutur Bawono.

Adapun Jenderal Andika Perkasa resmi menyerahkan jabatannya sebagai Panglima TNI kepada Laksamana Yudo Margono, Selasa (20/12/2022) lalu.

Nama Andika sebelumnya memang santer terdengar di kancah politik.

Menurut survei berbagai lembaga, elektabilitas Andika terbilang lumayan.

Disinggung soal rencananya ke depan, Andika bilang, hal itu bakal dia tentukan setelah resmi pensiun.

"Saya pensiun nanti mulai 1 Januari 2023, walaupun sekarang serah terima, tapi sesuai dengan peraturan yang berlaku baru 1 Januari. Apa yang saya lakukan? Ya nanti saja setelah saya pensiun, kita ketemu lagi," kata Andika kepada awak media kala itu.

Saat ditanya soal rencana karier di dunia politik, termasuk bila ditawari kursi menteri oleh Presiden Jokowi, Andika masih bungkam.

"Ah, nanti saja, Mas, nanti saja," ujarnya.

Sementara, baru-baru ini, Nasdem menyatakan membuka pintu bagi Andika Perkasa jika hendak bergabung usai purna tugas.

Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya bahkan mengatakan, Andika punya tempat spesial di partai besutan Surya Paloh itu.

"Pak Andika punya tempat spesial bagi kita dan tentu untuk berjuang di politik, karena Pak Andika sudah purna tugas dan itu lebih terbuka," kata Willy Selasa (20/12/2022) lalu.

(*/tribun-medan.com)

Artikel ini diolah dari Kompas.com dan Tribunnews.com 

Artikel ini sebagian telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mahfud Tegaskan Tak Ada Penjegalan Capres, Sebut Anies Bisa Gagal karena Internal"