PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat

TRIBUN-MEDAN.com - Sejumlah partai politik yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres merasa tak nyaman dengan wacana PKS yang ikut merapat. 

Bahkan Golkar merasa wacana PKS bergabung dengan Koalisi Prabowo-Gibran sangat sensitif. 

Ketua DPP Partai Golkar, Dave Laksono mengatakan para ketua umum partai politik pendukung Prabowo-Gibran harus mendalami peluang bergabungnya PKS ke pemerintahan.

Dijelaskannya, kemungkinan PKS gabung pemerintahan Prabowo-Gibran sangat sensitif.

"Itu sepertinya pembahasan yang harus didalami antara para ketum ya. Sangat sensitif," ujar Dave, Senin (29/4/2024).

Sementara itu, Ketua DPP Partai Golkar, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan pihaknya mendukung apa pun keputusan Prabowo-Gibran.

"Golkar selalu mengedepankan kebersamaan, dan mendukung penuh kebijakan Prabowo Gibran dalam hal mewujudkan soliditas parpol-parpol ini," ucap dia.

Gelora Tolak PKS

Partai Gelora secara terang-terangan menolak sinyal PKS gabung ke pemerintahan terpilih.

Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelora Indonesia, Fahri Hamzah menilai aneh jika PKS akhirnya bergabung dengan Prabowo-Gibran.

Pasalnya, PKS dikenal gencar memperjuangkan gagasan perubahan dengan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selama Pilpres 2024.

"Toh sejauh ini belum ada tawaran dari Prabowo-Gibran kepada PKS. Mengapa? Karena masalahnya adalah lebih dengan PKS sendiri dan gagasan-gagasan yang selama ini seolah-olah sulit dikompromikan dengan siapa pun" kata eks Wakil Ketua DPR RI kepada wartawan Selasa (30/4/2024).

Senada dengan itu, Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Furqan Amini M Chan, berharap tak banyak partai tambahan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) di pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Furqan menilai pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang membutuhkan partai-partai penyeimbang di luar pemerintahan.

"Kalau semuanya bergabung tidak akan sehat, karena harapannya check and balancing bisa jalan, fungsi-fungsi legislasi mengawasi pemerintah bisa jalan."