PKS Niat Gabung Koalisi Prabowo: Golkar Anggap Sensitif, Gelora Tegas Tolak, PSI Sebut Tak Sehat

"Idealnya tidak terlalu banyak tambahan Koalisi Indonesia Maju untuk kombinasi atau konfigurasi kabinet ke depan," ungkap Furqan dalam talkshow Overview Tribunnews, Kamis (25/4/2024).

Menurutnya, ada beberapa partai yang bisa menjaga konsistensinya mengambil jarak dari kekuasaan eksekutif dan memainkan peran legislasi yang maksimal untuk mengawasi pemerintahan.

"Dalam hal ini, mungkin ya, mungkin, partai seperti PDIP atau PKS punya DNA yang bagus untuk jadi oposisi atau penyeimbang di parlemen," ungkap Furqan.

PSI melalui Wakil Ketua Dewan Pembina, Grace Natalie juga sempat mengatakan bakal ada perhitungan apabila partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) ingin bergabung ke kabinet Prabowo.

Perhitungan tersebut bakal berlaku khususnya bagi partai-partai politik yang dinilai menyerang pasangan Prabowo-Gibran di luar proporsi pada Pilpres 2024.

"Pasti akan ada hitungan sendiri, apalagi yang sudah kemarin itu mengkritisinya atau menyerangnnya sudah di luar dari proporsinya," kata Grace dalam program Gaspol! Kompas.com, 10 Maret 2024.

PKS Siap Jadi Oposisi dan Koalisi

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengungkap posisinya setelah pemilihan presiden (pilpres) 2024.

Partai besutan Ahmad Syaikhu itu mengungkap tidak masalah menjadi oposisi maupun berkoalisi dengan pemerintahan Prabowo-Gibran.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini menyebut PKS merupakan partai politik yang konsisten mendorong kerja sama dan kolaborasi dengan seluruh komponen bangsa dan kekuatan politik untuk mewujudkan tujuan nasional bernegara.

"Kita tidak pernah membatasi diri bekerjasama dengan siapapun karena tidak mungkin membangun bangsa dan negara tanpa kerja sama," kata Jazuli dalam keterangannya, Selasa (30/4/2024).

Ia mengatakan kompetisi demokrasi sudah selesai setelah Pemilu 2024 yang lalu. Sebaliknya, PKS pun ingin kembali dalam satu tujuan yaitu membangun bangsa.

Ia mengatakan pilihan koalisi atau oposisi setelah pemilu hanya persoalan teknis saja.

"Yang pasti, keputusan soal koalisi atau oposisi di PKS bukan selera personal tapi keputusan musyawarah Majelis Syura dan DPTP, dan sifatnya dinamis sesuai derajat kemaslahatan dan kepentingan untuk rakyat," katanya.

"Kapan waktunya? Tunggu saja toh pelantikan presiden dan wapres masih bulan Oktober. Pada saatnya PKS akan mengumumkan positioningnya," sambungnya.