Polisi Tangkap 3 Pelaku Perdagangan Orang, Korban Sebanyak 165 Orang, Raup Keuntungan Rp 2,5 Miliar

"Presiden menyatakan melakukan restrukturisasi satgas," tegasnya.

"Kemudian memerintahkan ada langkah-langkah cepat dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa kepolisian, negara, TNI,dan aprat-aparat pemerintah yang lain untuk bertindak cepat dan hadir untuk ini."

Sementara itu, menurut Benny Ramdhani, dalam 3 tahun terakhir BP2MI kurang lebih telah menangani 94 ribu WNI yang dideportasi dari Timur Tengah dan Asia. Sebanyak 90 persen di antaranya merupakan pekerja ilegal atau tidak resmi (unprosedural).

"Dan diyakini 90 persen dari angka itu diberangkatkan oleh sindikat penempatan ilegal pekerja migran Indonesia. Kemudian, jenazah kurang lebih 1.900 artinya tiap hari rata-rata dua peti jenazah masuk ke dalam Tanah Air kita," kata Benny di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa.

Sementara itu, pihaknya mencatat sebanyak 3.600 orang mengalami sakit, depresi, hilang Ingatan dan bahkan cacat secara fisik.

"Kenapa mereka sakit saat meninggal selain karena penganiayaan? Karena yang ilegal pasti tidak pernah mengantongi hasil medical check up termasuk tes psikologi yang diwajibkan kepada mereka yang berangkat resmi," ujarnya lagi.

Benny mengungkapkan, praktik TPPO di Indonesia sebelumnya sudah disoroti oleh Bank Dunia pada 2017. Padalah menurut data yang tercatat di BP2MI PMI yang resmi hanya 4,7 juta orang.

Sehingga asumsinya, kata dia, ada 4,3 juta orang yang bekerja di luar negeri secara unprocedural dan melalui sindikat penempatan ilegal. "Presiden sudah menempatkan perang melawan sindikat harus terus dilakukan negara tidak boleh kalah, negara harus adil dan hukum harus bekerja,"  tegasnya.

Presiden Joko Widodo tegas menginstruksikan kepolisian untuk tidak mendukung atau menjadi beking sindikat tindak pidana perdangan orang (TPPO).

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (30/5/2023). Mahfud menyebut upaya untuk memberantas simpul-simpul perdagangan orang kerap terkendala, seperti karena masalah birokrasi dan adanya pihak yang memberikan sokongan atau bekingan kepada sindikat TPPO.

Sebab itu, Jokowi menginstruksikan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar kepolisian tidak memberikan bekingan terhadap tindak kejahatan tersebut. Adapun intruksi tersebut disampaikan Presiden saat rapat  internal kabinet membahas masalah TPPO di Istana Kepresidenan.

"Presiden tadi memerintahkan kepada Kapolri tidak ada beking-bekingan karena semua tindakan yang tegas itu dibeking oleh negara," kata Mahfud usai menghadiri rapat internal kabinet, Selasa.

Jokowi, kata dia, menegaskan bahwa tidak ada beking-bekingan bagi para penjahat.

"Tidak ada beking-bekingan bagi penjahat. Beking bagi kebenaran adalah negara, beking bagi penegakan hukum adalah negara," tegasnya.

Selain itu, Mahfud menyebut dalam ratas, Jokowi meminta jajaran untuk mengambil langkah cepat untuk mencegah serta memberantas TPPO.