Jons Arifin Turnip Datangi Kejati Sumut, Sudah 3 Tahun Berkas Kasus Mafia Tanah Tak Kunjung Lengkap

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Jons Arifin Turnip (68) warga Rokan Hilir, Riau mendatangi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara, meminta kepastian hukum terhadap kasus yang ia laporkan di Polda Sumut sejak tahun 2019 lalu.

Terlebih terduga mafia tanah dan pemberi keterangan palsu terhadap tanah miliknya yang berada di Samosir sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Baca juga: Jons Arifin Turnip Kecewa, Sudah 3 Tahun Tersangka Mafia Tanah di Samosir Tak Juga Ditahan Polisi

Jons menyebutkan, hingga detik ini kasus tersebut belum juga dinyatakan lengkap (P21) oleh penyidik Kejati Sumut, walaupun semua alat bukti telah cukup, termasuk penetapan dua tersangkanya yang ditetapkan Polda Sumut.

"Kedatangan saya ke Kejati Sumut ini untuk mempertanyakan dan menyampaikan uneg-uneg saya, kenapa berkas yang sudah dilimpahkan belum juga dinyatakan P21 oleh pihak kejaksaan," kata Jons, Rabu (7/6/2023).

Lanjut Jons, ia meminta kepastian hukum, tegaknya hukum, dan keadilan hukum atas kasus yang ia alami.

"Aku merasa sebagai rakyat biasa yang miskin tidak mendapatkan keadilan, hukum ini seperti tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Padahal dua tersangka ini sudah jelas melakukan tindak pidana di tanah saya," ucapnya.

Jons mengungkapkan, bahwa dalam pembangunan tower listrik oleh negara (PLN) di atas tanah miliknya yang sudah bersertifikat, tapi malah orang lain yang menerima ganti ruginya.

"Mestinya saya yang menerima ganti rugi tapi kenapa malah diterima oleh orang lain yakni kedua tersangka PS dan KS seorang pejabat desa, kerugian saya senilai Rp 80 juta. Maka saya memohon ke penyidik Kejati Sumut untuk segera menangkap dan mengadili kasus saya ini segera," tegasnya.

Senanda dikatakan Kuasa Hukum Jons, Arlius Zebua, kalau kasus tersebut telah mondar mandir dari Polda Sumut ke Kejati Sumut sejak ditetapkannya 2 tersangka pada 2020 lalu.

"Kita tidak tahu apa masalahnya, padahal alat bukti sudah cukup. Jadi kita merasa dua tersangka ini kebal hukum," ucap Arlius.

Hal tersebut yang menjadikan, Arlius dan kliennya menyambangi Kejati Sumut untuk mempertanyakan hal tersebut.

"Kita sampaikan uneg-uneg kita yang pada intinya kenapa ini belum juga diproses. Jadi perlu kami tegaskan, bahwa di tanah tersebut sudah terbit sertifikat hak milik bernomor 201 dan 202 di antara tanah yang dibangun tower itu didirikan. Jadi seharusnya klien kami lah yang harus menerima ganti rugi itu bukan orang lain. Nah inilah yang kami pertanyakan, ada apa ini dan siapa dia sebenarnya," ucapnya.

Dalam kasus ini, Arlius berharap agar penyidik Kejati Sumut dapat objektif dan profesional dalam menangani kasus tersebut.

Ia juga berharap tidak ada intervensi dari pihak lain, sehingga Kejati Sumut bisa menegakkan hukum secara adil. 

"Kalau berbicara bukti kita memiliki bukti kuat yang sah, dasarnya juga sudah ada bahwa tanah tersebut adalah milik klien kami ini, di BPN juga terdata sesuai dengan titik koordinatnya semua, jadi kami heran kenapa Kejaksaan selalu mengatakan berkas perkara ini belum lengkap padahal alat buktinya sudah kami penuhi," pungkasnya sembari memperlihatkan sertifikat milik kliennya. 

Diberitakan sebelumnya, Jons Arifin Turnip menyambangi Polda Sumut untuk mempertanyakan kasus yang dilaporkan sejak tahun 2019 lalu.

Didampingi kuasa hukumnya, ia mencoba mencari tahu alasan dua terduga mafia tanah berinisal PS dan KS yang dilaporkan dan ditetapkan sebagai tersangka tak kunjung ditahan.

Ia pun merasa kecewa atas kinerja Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumut yang membiarkan terduga mafia itu berkeliaran.

Baca juga: Sudah 3 Tahun Jadi Tersangka, Terduga Mafia Tanah di Samosir Tak Juga Ditangkap

Padahal, laporannya sejak tahun 2019, kemudian di tahun 2020 terduga mafia tanah dan pemberi keterangan palsu sudah ditetapkan sebagai tersangka.

"Sampai saat ini tersangka atau mafia tanah ini masih berkeliaran. Heran saya dan kecewa saya ke Polda Sumut, kenapa sampai saat ini belum ada penangkapan dan penahanan tersangka," kata Jons Arifin Turnip, Sabtu (15/4/2023).

Kuasa hukum Jons, Franjul M Sianturi menerangkan pihaknya masih terus menunggu kepastian hukum dan keadilan bagi kliennya.

Dia mengungkap, melaporkan mafia tanah sejak 2019 dan pada 2020 diduga mafia tanah sudah menjadi tersangka berdasarkan Surat Keputusan Nomor : SP Status/129/XI/2020/Ditreskrimum.

Saat ditanya ke penyidik, mereka beralasan belum ada perintah menangkap tersangka.

Meski demikian mereka masih menunggu berkas perkara terduga mafia tanah ini dilimpahkan ke Kejaksaan.

(cr28/tribun-medan.com)