Beraninya Bos Perusahaan Nikel Asal China Bahasa Mandarin di Rapat DPR, Ketua Kesal

Yaitu Dirut PT Virtue Dragon Nickel Industry, dengan alasan telah diwakili oleh PT Gunbuster Nickel Industry yang merupakan perusahaan satu grup.

 Lalu Dirut PT Weda Bay Nickel, PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel, dan PT Dexin Steel Indonesia.

"Itu akan menjadi catatan (dirut yang tidak hadir dalam rapat), kita akan panggil tersendiri," ujar Eddy.

Sementara bos perusahaan smelter nikel yang datang adalah PT Aneka Tambang Tbk (ANTM), PT Vale Indonesia (INCO), PT Wanatiara Persada, PT Gunbuster Nickel Industry, PT Obsidian Stainless Steel, Halmahera Persada Lygend.

Kemudian dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, PT Wanxiang Nickel Indonesia, PT QMB New Energy Materials, PT Bukit Smelter Indonesia, PT Huake Nickel Indonesia, dan PT Huayue Nickel Cobalt.

Anggota Komisi VII DPR yang lain, Ramson Siagian meminta pimpinan rapat untuk bersikap tegas.

Ditambah lagi, beberapa perusahaan itu tidak menjelaskan kemajuan proyek mereka.

 “Kalau boleh lokasi smelternya di mana dijelaskan, supaya informasinya akurat, kalau parlemen di China itu tegas, saya sudah beberapa kali ke Beijing, beda ini,” tegas Ramson.

Dalam rapat itu, Komisi VII DPR juga meminta Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Muhammad Wafid, untuk menghentikan sementara kegiatan usaha dua surveyor independen nikel.

Mereka adalah PT Carsurin dan PT Anindya Wiraputra yang diduga melakukan kecurangan.

"Komisi VII DPR RI mendesak PLT Dirjen Minerba Kementerian ESDM untuk menangguhkan sementara kegiatan usaha PT Anindya dan PT Carsurin sebagai surveyor dalam melakukan verifikasi kualitas dan kuantitas hasil pertambanagn sampai dengan rampungnya audit oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), hasilnya disampaikan kepada Kementerian ESDM ke Komisi VII," tutur Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat menyampaikan hasil kesimpulan rapat.

Baca juga: GAWAT Mertua Andhi Pramono pun Disasar KPK, Ketahuan Tempat Persembunyian Mobil Mewah, Aset Berharga

Ia memaparkan, permintaan penangguhan itu karena dua surveyor itu melakukan tindakan yang berpotensi merugikan negara, saat melakukan survei kadar nikel.

Selain itu, anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Golkar Bambang Patijaya menduga adanya penyelundupan produk mineral ikutan nikel melalui ekspor Nickel Pig Iron (NPI).

Ia mengingatkan, nikel sebagai mineral kritis, cadangannya kurang lebih hanya sampai 10 tahun-13 tahun lagi dengan asumsi produksi saat ini.