TRIBUN-MEDAN.COM,MEDAN- Staf Rektorat Universitas Prima Indonesia (UNPRI) beralasan, bahwa parkir berbayar yang kini jadi polemik itu akan dikelola pihak ketiga.

Pihak UNPRI beralasan, bahwa parkir berbayar ini akan membuka lapangan pekerjaan baru.

Di sisi lain, parkir berbayar justru dinilai sangat memberatkan mahasiswa.

"Ini nantinya akan dikelola pihak ketiga, bukan keuntungan kampus sepenuhnya, dan juga kan membuka lapangan pekerjaan baru," kata Staf Rektorat UNPRI, yang tak mau menyebutkan namanya, ketika ditemui Tribun-medan.com di kampus Jalan Sampul No 4, Kelurahan Sei Putih Barat, Kecamatan Medan Petisah, Kamis (22/6/2023). 

Staf Rektorat UNPRI itu mengatakan, soal pemecatan mahasiswa, bukan serta merta dilakukan.

Mereka berdalih, sebelumnya pihak kampus sudah memberi peringatan, dan memanggil para mahasiswa. 

"Bukan tiba-tiba kita lakukan pemecatan. Sebelumnya sudah dipanggil mereka, diingatkan apa konsekuensinya jika melakukan demo dan sebagainya, baru lah ada keputusan DO," kata pria yang mengaku Staf Rektor itu.

Disinggung lebih lanjut soal parkir berbayar ini, Staf Rektor UNPRI tersebut kembali beralasan bahwa mereka tidak ada melanggar regulasi.

Rektorat berdalih, mereka sudah melakukan sosialisasi sebelum aturan diberlakukan.

Namun, ketika disinggung mengenai masalah pemerintahan kampus, pria tersebut kembali beralasan mereka ingin menciptakan mahasiswa yang intelektual. 

"Sudah ada wadahnya, hanya saja berbeda dengan yang mereka mau, karena kita di sini bukan mau mendidik ormas, kita mau bangun mahasiswa yang intelektual," pungkas pria tersebut.

Meski mengaku ingin menciptakan mahasiswa berintelektual, di sisi lain justru kampus UNPRI dinilai mengekang kebebasan berpikir mahasiswanya sendiri.

Sebab, ketika mahasiswa menyampaikan pendapat, UNPRI lantas memecat tiga orang mahasiswanya.

LBH Medan Mengecam

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan menyebut bahwa Universitas Prima Indonesia (UNPRI) arogan, karena memecat tiga mahasiswanya yang mengkritisi masalah pengutipan parkir hingga Rp 1,2 juta.

Menurut Wakil Direktur LBH Medan, Muhammad Alinafiah Matondang, tindakan UNPRI yang memecat tiga mahasiswanya itu adalah bentuk pembungkaman demokrasi. 

"Penyampaian pendapat oleh mahasiswa ini dijamin oleh UUD 1945 Jo Pasal 25 UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM Jo Pasal 19 angka 2 UU No 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Hak SIpil dan Politik,"

"Dan bahkan Undang-undang Pendidikan Tinggi juga menjamin mahasiswa untuk berdaya kritis demi kemajuan dan kesejahteraan mereka," tegas Ali, Rabu (21/6/2023).

Baca juga: 4 Mahasiswa UNPRI Di-DO karena Menentang Pungutan Parkir, Anggota DPRD Minta Kementrian Turun Tangan

Menurutnya, keberatan yang disampaikan oleh mahasiswa UNPRI ini berangkat dari masalah pengutipan uang parkir, yang dinilai sangat memberatkan mahasiswa dan orang tua. 

Padahal, kata Ali, pengelolaan parkir sudah sepatutnya menjadi fasilitas dan kemudahan yang diberikan pihak kampus selaku penyelenggara pendidikan. 

"LBH Medan menilai pungutan biaya parkir ini diduga liar, karena tidak diperkenankan oleh UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,"

"Sehingga diduga kebijakan yang merugikan mahasiswa ini bermotif bisnis. Jika demikian, kebijakan Rektor ini telah mengangkangi fungsi dan tujuan Pendidikan Tinggi itu sendiri," ucapnya.

Baca juga: Berita Foto: Mahasiswa Bakar Ban Hingga Saling Dorong dengan Polisi, Protes Parkir Berbayar di UNPRI

Selain itu, lanjut Ali, terdapat keluhan mahasiswa UNPRI yang dilayangkan ke LBH Medan.

Para mahasiswa menyampaikan tidak adanya pemerintahan mahasiswa di kampus, sehingga tidak adanya sikap kritis dari mahasiswa terhadap kebijakan-kebijakan kampus. 

"LBH Medan juga berpendapat telah terjadi pembunuhan demokrasi pada kampus ini, dan sulit memastikan akan lahir generasi bangsa yang mencerdaskan dan mensejahterakan bangsa dan negara ini secara demokrasi," kata mantan Kadiv SDM LBH Medan ini.

Untuk itu, LBH Medan mendukung apabila para mahasiswa UNPRI mendorong agar adanya Pemerintahan Mahasiswa di kampus.

Baca juga: DEMO Protes Parkir Berbayar di UNPRI, Mahasiswa Bakar Ban Hingga Saling Dorong dengan Polisi

Sebab, keberadaan pemerintahan kampus sudah dijamin oleh konstitusi dan bahkan UU No 12 Tahun 2012 itu sendiri.

Dengan tidak adanya pemerintahan mahasiswa di kampus UNPRI ini, tentu menimbulkan pertanyaan bagi LBH Medan atas akreditasi yang disandang oleh kampus UNPRI itu sendiri.

Sebab, keberadaan pemerintahan mahasiswa merupakan salah satu penilaian dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 

"Untuk itu LBH Medan mendesak agar Rektor UNPRI segera mencabut keputusan pemecatan dan skorsing para mahasiswanya yang sesungguhnya hanya menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapatnya,"

"Kemudian menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan kampus termasuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk membentuk Pemerintahan Mahasiswa dengan tanpa ada intimidasi dalam bentuk apapun yang sifatnya menghalangi kebebasan berkumpul atau berserikat para mahasiswa," pungkasnya.

Baca juga: Demo Protes Parkir Berbayar di Unpri, Mahasiswa Bakar Ban Hingga Tolak-tolakan Dengan Polisi

Mahasiswa Dipecat dan Skorsing

Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UNPRI, Ria Anglina Syaputri Sitorus mengatakan ada tiga rekannya yang dipecat oleh kampus.

Sisanya, ada yang diskorsing dan dicabut beasiswanya.

Menurut Ria, tindakan rektorat UNPRI ini tidak dapat dibenarkan.

Baca juga: Mahasiswa UNPRI Di-DO seusai Demo, Tolak Kebijakan Kampus Harus Bayar Parkir Rp 100 Ribu per Bulan

"Yang di DO dari kampus itu, saya, Fine dan Kevin Padang dari Fakultas Pertanian," kata Ria.

Ia mengatakan, pungutan parkir bagi mahasiswa yang dilakukan rektorat ini sangat memberatkan sekali.

Dimana, mahasiswa diminta membeli kartu sebesar Rp 50 ribu.

"Dan pengisian pulsanya seharga Rp 100 ribu. Rp 100 ribu nya tidak bisa dipakai untuk bulan selanjutnya," kata Ria.

Dengan kata lain, lanjut Ria, setiap bulannya mahasiswa wajib mengeluarkan Rp 100 ribu.

"Jika ditotal, mahasiswa wajib mengeluarkan Rp 1,250 juta per tahunnya," kata Ria.(cr26/tribun-medan.com)