"Untuk itu LBH Medan mendesak agar Rektor UNPRI segera mencabut keputusan pemecatan dan skorsing para mahasiswanya yang sesungguhnya hanya menggunakan haknya dalam menyampaikan pendapatnya,"

"Kemudian menumbuhkan nilai-nilai demokrasi dilingkungan kampus termasuk memberikan kebebasan bagi mahasiswa untuk membentuk Pemerintahan Mahasiswa dengan tanpa ada intimidasi dalam bentuk apapun yang sifatnya menghalangi kebebasan berkumpul atau berserikat para mahasiswa," pungkasnya.

Baca juga: Demo Protes Parkir Berbayar di Unpri, Mahasiswa Bakar Ban Hingga Tolak-tolakan Dengan Polisi

Mahasiswa Dipecat dan Skorsing

Ketua Komisariat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) UNPRI, Ria Anglina Syaputri Sitorus mengatakan ada tiga rekannya yang dipecat oleh kampus.

Sisanya, ada yang diskorsing dan dicabut beasiswanya.

Menurut Ria, tindakan rektorat UNPRI ini tidak dapat dibenarkan.

Baca juga: Mahasiswa UNPRI Di-DO seusai Demo, Tolak Kebijakan Kampus Harus Bayar Parkir Rp 100 Ribu per Bulan

"Yang di DO dari kampus itu, saya, Fine dan Kevin Padang dari Fakultas Pertanian," kata Ria.

Ia mengatakan, pungutan parkir bagi mahasiswa yang dilakukan rektorat ini sangat memberatkan sekali.

Dimana, mahasiswa diminta membeli kartu sebesar Rp 50 ribu.

"Dan pengisian pulsanya seharga Rp 100 ribu. Rp 100 ribu nya tidak bisa dipakai untuk bulan selanjutnya," kata Ria.

Dengan kata lain, lanjut Ria, setiap bulannya mahasiswa wajib mengeluarkan Rp 100 ribu.

"Jika ditotal, mahasiswa wajib mengeluarkan Rp 1,250 juta per tahunnya," kata Ria.(tribun-medan.com)