Gubernur Edy Rahmayadi Sebut BKKBN Sumut Belum Maksimal Jaga Pertumbuhan Penduduk

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menilai perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sumatera Utara belum maksimal dalam menjaga pertumbuhan penduduk.

Edy mengatakan, ada peningkatan jumlah pertumbuhan penduduk dari tahun ke tahun.

"Apa yang job desc dia, job desc dia (BKKBN) adalah menjaga pertumbuhan penduduk. Tapi kenyataannya, dari 0,9 persen sekarang sudah 1,10 persen. Berarti tak bisa dijaga itu, tugasnya berarti tak kena," ujar Edy Rahmayadi saat diwawancarai usai pengukuhan Kepala BKKBN Sumut yang baru, Munawar Ibrahim di Aula Tengku Rizal Nurdin Medan, Selasa (11/7/2023).

Baca juga: Pesta Pernikahan Pasangan Palestina Berubah Jadi Duka, Seratusan Penduduk Ilegal Israel Menyerbu

Kemudian, kata Edy, permasalahan yang juga menjadi perhatian BKKBN adalah masalah stunting.

Edy mengatakan, dari awal dirinya menjabat, angka stunting di Sumatra Utara mencapai 43 persen.

"Sekarang sudah turun dari tahun 2022 ini 21 persen, stunting ini kalau kita lihat 100 orang, sebelumnya hampir 50 persen kita orang stunting. Berarti ada yang salah kita. Ada puskesmas, ada tiap saat kepala dinas kesehatan mengeluarkan susu anak, makanan-makanan, vitamin, segala macam," katanya.

Baca juga: Gubernur Edy Rahmayadi Ancam Pelaku Begal yang Kian Marak, akan Kerahkan Double Stick Satpol PP

Ia berharap angka stunting di Sumut bisa mencapai nol persen.

Penangannya, kata Edy, dimulai dari batasan usia ideal pernikahan, persiapan kehamilan, sampai pemantauan gizi anak.

"Kan berat itu, kita berharap sampai zero lah, nol persen. Tak ada stunting lagi. Hari gini masih ada stunting. Stunting inikan kurang gizi, di awal nikah masih terlalu muda. Berarti kita masih harus bedah lagi," katanya.

Edy juga menyinggung pentingnya peran kepala desa dalam penanganan stunting.

Baca juga: Presiden Jokowi Geram Anggaran Stunting Tidak Tepat Sasaran, Bobby Nasution: Bukan di Medan

"Kepala desa itu sudah dapat uang dari pemerintah. Kita-kita inikan dari desa, nah dari desa inikan harus bibit-bibit unggul. Sehingga nanti ke depan gubernur-gubernur yang akan datang, wartawan-wartawan yang akan datang semua berbuat," ungkapnya.

Selain itu, Edy mengatakan, perlunya penyuluhan terhadap masyarakat di desa untuk memastikan pemberian gizi yang seimbang untuk balita.

"Sosialisasi ini harus sama-sama kita lakukan. Saya pernah datang ke suatu desa, tak saya sebutlah nama daerahnya, anaknya sudah umur enam bulan. Saya tanya, ibu sudah vaksin? Dia malah nanya, vaksin itu apa pak? Makanya ini yang harus kita sama-sama melakukannya," pungkasnya.(cr14/tribun-medan.com)