KPK Geledah Rumah Mewah Andhi Pramono Lagi, Kali Ini di Batam, Begini Penemuannya

TRIBUN-MEDAN.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggeledah rumah mewah mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono.

KPK menggeledah salah satu kediaman Andhi Pramowo yang berada di Kota Batam, Kepulauan Riau.

Adapun mantan Kepala Bea dan Cukai Makassar Andhi Pramono ditetapkan sebagai tersangka dugaan penerimaan gratifikasi sejak 15 Mei lalu.

Disampaikan Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, penggeledahan itu sampai saat ini masih berlangsung.

“Informasi dari teman-teman, dilanjutkan hari ini juga kembali melakukan penggeledahan masih di wilayah Batam, terhadap rumah pribadi, kediaman keluarga dari tersangka AP (Andhi Pramono),” kata Ali di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (12/7/2023).

Meski demikian, ia belum mengungkapkan alamat rumah Andhi yang saat ini tengah digeledah tim penyidik.

Baca juga: Andhi Pramono 10 Tahun Jadi Broker Ekspor Impor hingga Kantongi Rp28 M,Padahal Gaji dan Tukin Tinggi

Baca juga: Andhi Pramono Resmi Ditahan Kasus Suap, Padahal Gaji Sudah Tinggi, Tukin Saja Puluhan Juta

Ia hanya menyebut penggeledahan hari ini merupakan tindak lanjut dari penggeledahan pada hari sebelumnya di kantor PT Bahari Berkah Madani.

Perusahaan itu diduga menyetorkan uang hingga ratusan juta rupiah ke salah satu rekening yang diduga digunakan oleh Andhi.

“Diperkirakan ratusan juta uang itu masuk ke rekening memang pihak lain dan itu uangnya dikuasai oleh AP (Andhi Pramono) tapi rekeningnya (atas nama) pihak lain,” ujar Ali.

Adapun dalam penggeledahan di PT BBM penyidik mengamankan barang bukti elektronik.

Yang mana diduga terkait dengan perkara gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) Andhi Pramono.

Sebelumnya pada 6 Juni lalu, KPK juga menggeledah rumah Andhi Pramono di kompleks perumahan mewah, Jalan Everest, Sekupang, Kota Batam.

Selain itu, rumah mewah Andhi di Cibubur, Desa Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor yang sempat viral juga digeledah pada 12 Mei lalu.

Sebelumnya, KPK menduga Andhi memanfaatkan kedudukannya selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kementerian Keuangan sekaligus pejabat eselon III di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menjadi broker.

Ia menjadi perantara sejumlah perusahaan ekspor impor dan memberikan rekomendasi yang memudahkan kegiatan mereka.