Akhirnya Nasdem Buka-bukaan Cawapres Anies Baswedan di Pilpres 2024

Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera mengatakan sosok bakal cawapres sebaiknya diumumkan segera agar publik bisa mempelajari rekam jejaknya, program, target, dan visinya.

"Karena memberi kesempatan kepada publik untuk meneliti rekam jejak, dan juga untuk bertanya apa programnya, apa targetnya, apa visinya," kata Mardani, dikutip dari Kompas TV.

Dia berharap Anies Baswedan mengumumkan nama bakal cawapres antara bulan Juli hingga Agustus.

"Kita perlu momentum, kita perlu waktu, dan tidak banyak (waktu) yang kita miliki," ujar Mardani.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron kembali mendesak Anies Baswedan agar segera mengumumkan bakal cawapres pendampingnya.

Herman menegaskan Demokrat tak mau bakal Cawapres Anies diumumkan last minute atau jelang pendaftaran pasangan calon (paslon) di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Demokrat selalu mengingatkan kepada koalisi kepada Mas Anies 'ayo kita deklarasikan (cawapres) lebih awal supaya cukup waktu'," kata Herman di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dilansir dari Tribunnews.com.

Menurut Herman, desakan Demokrat tersebut mengingat masa kampanye hanya berlangsung selama 75 hari.

"Kita kan harus objektif melihat waktu masa kampanye itu hanya 75 hari, masa pendaftaran hanya sekitar satu bulan. Kan itu butuh penyelarasan," ujarnya.

Dia menjelaskan harusnya cawapres Anies diumumkan lebih awal agar partai politik (parpol) pendukung bisa menyusun program dan strategi.

"Apalagi menyangkut masalah konsepsi perubahan ke depan yang dimaksud dengan perubahan ini harus disampaikan capres dan cawapres," kata Herman.

Alasan Anies Belum Umumkan Cawapres

Bakal capres dari Koalisi Perubahan, Anies Baswedan melalui juru bicaranya akhirnya mengungkap alasan mengapa cawapresnya belum diumumkan.

Melalui jubirnya, Surya Tjandra, Anies Baswedan menyampaikan perlu mempertimbangkan sosok cawapres yang bisa bekerjasama secara sinergis dengan dirinya.

"Karena memang harapannya adalah wakil presiden akan punya peran lebih penting. Lebih akan ada pembagian tugas dan tanggung jawab kerja-kerja pemerintahan supaya efektif begitu," kata Surya Tjandra, dikutip dari Kompas TV.