Pemprov Sumut Targetkan Peningkatan PAD 11,21 Persen di Tahun 2023, Berikut Rinciannya

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat hingga 11,21 persen pada tahun 2023.

Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara, Edy Rahmayadi saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Sumut dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut, Kamis (13/7/2023).

Baca juga: Daftar Nama 12 Peserta Lolos Tes Wawancara dan Rekam Jejak Eselon II Pemprov Sumut

Baca juga: Pemprov Sumut Dijanjikan Keuntungan Rp 3 Miliar Selama Pelaksanaan PRSU ke-49

Edy menyampaikan, struktur anggaran yang tercantum dalam dokumen Ranperda P-APBD 2023, di antaranya adalah target peningkatan pendapatan daerah dari APBD induk sebesar Rp 13,45 triliun menjadi Rp 14,37 triliun, atau meningkat sebesar Rp 917,1 miliar (6,81 persen).

“Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan sebesar Rp 8.738.713.169.367. Mengalami peningkatan sebesar Rp 880.140.484.016 atau 11,21 persen dari yang ditargetkan pada APBD induk sebesar Rp 7.857.572.685.351,” ujarnya.

Selanjutnya pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat pada P-APBD 2023 ditargetkan sebesar Rp 5.532.890.363.040, dari sebelumnya APBD induk Rp 5.502.890.363.040. Serta lain-lain pendapatan daerah yang sah pada P-ABPD 2023, direncanakan menjadi sebesar Rp 104.059.465.000.

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 7 Juli 2023 yang lalu, antara DPRD dan Pemprov Sumut, telah menyepakati perubahan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas dan plafon anggaran sementara) tahun anggaran 2023 pada paripurna sebelumnya,” ungkapnya.

Baca juga: Pemprov Sumut Hati-Hati dalam Pembayaran Proyek Rp 2,7 Triliun, Sudah Gelontorkan Rp 199 Miliar

Baca juga: Pemprov Sumut Sebar 150 Ekor Sapi Kurban, Edy Rahayamadi Targetkan Konsumsi Daging Meningkat

Adapun beberapa indikator yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut pada P-APBD 2023 tersebut, kata Edy Rahmayadi, yakni penyelesaian kewajiban Pemprov sesuai ketentuan, singkronisasi kebijakan pembangunan nasional, percepatan pencapaian target-target indikator makro nasional, indikator kinerja perangkat daerah dan 8 prioritas pembangunan serta 54 kegiatan strategis daerah.

“Percepatan pemulihan ekonomi melalui kebijakan infrastruktur dan sektor ekonomi produktif, dukungan pendanaan Pemilu serentak 2024, dukungan persiapan pelaksanaan PON XXI 2024 dan peningkatan kualitas layanan sosial kemasyarakatan,” pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)