Breaking News

Ahok Bersihkan Tikus Pertamina, Anak Perusahaan Malah Sewa Kantor Mewah di Jakarta Rp 382 Miliar

Bersihkan 'tikus' Pertamina, Ahok semprot anak anak perusahaan yang sewa kantor mewah di Jakarta dengan membayar Rp 382 miliar. Ahok pun langsung memi

HO
Ahok semprot PT PHR yang sewa kantor di Jakarta Rp 382 miliar 

TRIBUN-MEDAN.COMBasuki Tjahaja Purnama alias Ahok bersihkan 'tikus' Pertamina

Kali ini, Ahok semprot , PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang sewa kantor mewah di Jakarta.

Ahok pun mengherankan anak usaha Pertamina itu menyewa kantor di Jakarta dengan merogoh kocek Rp 382 miliar, padahal punya kantor sendiri. 

Bahkan Ahok juga mengatakan bahwa wilayah kerja utama para usaha Pertamina ada di luar Pulau Jawa.

Oleh karen itu, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) ini pun ingin seluruh kantor anak usaha Pertamina pindah ke wilayah operasional sesuai dengan sektor bisnisnya.

Sebab saat ini banyak anak usaha atau subholding Pertamina, termasuk anak usaha subholding, yang menyewa perkantoran mewah di Jakarta.

Ia menyebutkan, PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) yang letak kantor pusatnya ada di Jalan Dr. Satrio, Kuningan, Jakarta Selatan.

Baca juga: Sosok Komjen Agus Andrianto, Kini Jadi Wakapolri Baru, Terkenal Karena Tangani Kasus Ahok

Baca juga: Komentar JK Bela Anies, Sebut Ahok Buat Kesalahan Sendiri Soal Tudingan Main Politik Kebencian Agama

Padahal, PHR memiliki wilayah kerja di Pulau Sumatera yakni mencakup Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi dan Sumatera Selatan.

"Kita bicara hulu rokan, PHR, yang dari Chevron. Chevron dulu punya kantor di Jakarta karena dia kan mau punya perwakilan untuk urusan SKK dan segala macam, terus diambil alih (Blok Rokan oleh Pertamina),” jelas Ahok.

“Masa kantor pusatnya ada di gedung mewah di Kuningan, terus sewa lagi. Kenapa enggak pakai kantor yang ada di Rokan?," tutur Ahok dikutip Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Kamis (20/7/2023).

Ilustrasi: Kantor Pertamina, Jakarta
Ilustrasi: Kantor Pertamina, Jakarta (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Adapun sebagai informasi, PHR merupakan anak usaha dari subholding upstream Pertamina Hulu Energi (PHE).

Selain PHR, ia juga ingin anak usaha PHE lainnya berkantor di wilayah kerja masing-masing.

Sehingga sepertinya memang tak perlu menyewa kantor pusat di Jakarta.

Adapun wilayah kerja PHE dibagi menjadi 5 regional, meliputi 40 wilayah kerja domestik yang terdiri dari 27 blok operator dan 13 blok non-operator, serta 27 wilayah kerja internasional di 13 negara meliputi kawasan Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Timur Tengah.

Secara rinci, untuk 5 wilayah regional tersebut yakni mencakup Regional Sumatera yang pengelolaannya diberikan ke PHR,

Regional Jawa dikelola PT Pertamina EP (PEP), Regional Kalimantan dikelola PT Pertamina Hulu Indonesia (PHI), Regional Indonesia Timur dikelola PT Pertamina EP Cepu (PEPC), serta Regional Internasional dikelola PT Pertamina Internasional EP (PIEP).

Baca juga: Nama Ahok Mencuat Jadi Cawapres Potensial, Begini Peluang Politik Ahok JIika Maju di Pilpres 2024

Baca juga: Kasihan Ahok, Kini Digadangkan Jadi Cawapres, Pengamat Politik Malah Singgung Masa Lalu Narapidana

"Kan PT-PT ini hanya bicara regional I, II, III, IV (yang ada di domestik). Kan kita ada PHE. Nah masa PHE saja sewa kantor mau Rp 300-an miliar? Kenapa enggak ke sana saja?," ucapnya.

Begitu pula dengan PT Kilang Pertamina Balikpapan, anak usaha dari PT Kilang Pertamina Internasional (KPI).

Ia ingin Kilang Pertamina Balikpapan yang saat ini berkantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kuningan, Jakarta Selatan, untuk pindah ke Balikpapan.

Menurutnya hal yang wajar untuk unit usaha kilang berkantor pusat di dekat proyek yang dikerjakan.

Baca juga: Luhut Sodorkan Ahok Jadi Cawapres Anies Baswedan, Surya Paloh Jawab Tegas : Ada yang Lebih Baik

Baca juga: Ini Cara Licik Achiruddin Hasibuan dan PT Almira Nusa Raya Akali BBM Subsidi di Gudang Solar Ilegal

Terlebih proyek Kilang Balikpapan merupakan kilang terbesar di Indonesia, serta ada aset gedung milik Pertamina di sana yang bisa dipakai.

"Kalau anda orang minyak dan kilang paling besar ada di Balikpapan, masa kamu punya kantor Kilang Pertamina Balikpapan ada di Jakarta, lucu enggak?," tanya Ahok.

"Yang pasti kayak PHR, Kilang Pertamina Balikpapan ya harus ada di Balikpapan, kita (kilang) paling besar di sana kok," lanjutnya.

Ia juga menambahkan, pada wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Pertamina juga memiliki aset yang terbangkalai di sana.

Tepatnya di Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan bagian dari daerah pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menurutnya, aset-aset yang terbangkalai perlu dioptimalkan pemanfaatannya.

Ahok mengatakan, dengan pemanfaatan aset-aset milik Pertamina yang ada di wilayah kerja masing-masing anak usaha

maka perusahaan bisa menghemat biaya karena tak perlu lagi menyewa gedung di Jakarta.

Baca juga: Erick Thohir Didesak Pecat Ahok dari Komisaris Utama Buntut Kebakaran Pertamina Plumpang

Baca juga: AHOK Terancam Dipecat dari Pertamina Soal Kebakaran Plumpang, Erick Thohir Didesak Segera Eksekusi

"Yang di Kaltim itu bayangin dari zaman Belanda, sudah ratusan tahun, itu ada Samboja, sekarang semua itu terbangkalai, artinya tidak dipakai,” tuturnya.

“Sementara hulu dan kilang, nyewa kantor di sini (Jakarta) itu 92.000 meter persegi Rp 382 miliar, belum operasional," lanjutnya lagi.

"(Prinsipnya) ngapain kamu punya rumah, rumah kamu dibiarin, didudukin penghuni yang tidak berhak, terus kamu sewa rumah, lucu enggak? Kamu kerjanya deket rumah kamu dong. Itu saja logikanya," sambung Ahok.

Sementara itu, Ahok juga ingin segera memindahkan kantornya di Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim).

Selain tidak perlu menyewa, Ahok menilai dengan menempati kantor regional dekat wilayah kerja (WK) membuat perusahaan lebih hemat.

Lantaran tidak mengeluarkan biaya sewa gedung. 

"Nah, tinggal soal keluarga pindah bagaimana? Ya jangan pindah lah, anak-anak sekolah, tapi kita punya Pelita Air kok, tinggal isi avtur, sewa, orang perusahaan. Swasta bisa punya pesawat sendiri kok, masa kita punya Pelita Air tidak diterbangin, sisa tiket jual ke orang," tutur Ahok.

Keinginan eks Gubernur DKI Jakarta ini pun sudah disampaikan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri BUMN Erick Thohir.

Menurutnya, Kepala Negara pun sudah memberikan lampu hijau atas usulan tersebut. 

(*/TRIBUN-MEDAN.COM)

Baca juga: Respons Erick Thohir Digadang Jadi Cawapres dan Jawaban Prabowo yang tak Disangka

Baca juga: Nama Ahok Mencuat Jadi Cawapres Potensial, Begini Peluang Politik Ahok JIika Maju di Pilpres 2024

 

 


 

Sumber: Kompas.com
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved