Targetkan Partisipasi Pemilih 85 Persen, KPU Sumut Maksimalkan Penggunaan Media Sosial

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Utara memaksimalkan penggunakan media sosial untuk mencapai target 85 persen partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

Ketua KPU Provinsi Sumut Herdensi mengatakan, media sosial juga digunakan untuk menjangkau partisipasi pemilih generasi Z dan generasi milineal.

"Menggunakan sarana media sosial untuk menjangkau pemilih pemula karena berdasarkan riset salah satu lembaga bahwa milineal dan generasi Z ini hampir setengah dari aktivitas harian mereka itu di media sosial," ujarnya, Sabtu (22/7/2023).

Herdensi menuturkan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara menargetkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024, mengalami peningkatan dari tahun 2019 sebesar 82 persen menjadi 85 persen pada tahun 2024 mendatang.

Ia mengimbau masyarakat untuk menjaga hak pilihnya dengan meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilu 2024.

"Kemarin (Pemilu 2019), kita di angka 82 persen. Kita berharap sekarang 85 persen partasipasi pemilihnya," katanya.

Herdensi menyebutkan lebih dari 50 persen pemilih pada Pemilu 2024 berasal dari kalangan usia 17 hingga 45 tahun. Hal itu merupakan bonus demografi yang luar biasa.

"KPU RI menyiapkan perangkat sosialisasi, baik itu melalui website dan media sosial lainnya," tuturnya.

Selain sarana media sosial, kata Herdensi, pihaknya juga akan melakukan sosialisasi dengan cara konvensional atau pendekatan secara langsung, salah satunya dengan melakukan sosialisasi go to school dan go to campus.

"Kami juga melakukan kerja sama dengan perguruan tinggi di Sumut. Kegiatan di kampus, kami bisa hadir sebagai narasumber. Begitu juga di sekolah, dalam apel-apel sekolah, kami bisa hadir untuk memberikan informasi tentang Pemilu 2024," ucapnya.

Ia menegaskan bahwa kesuksesan pemilu tidak terlepas dari peran penting pemangku kebijakan terkait.

Untuk itu, pihaknya mengajak pemangku kebijakan terkait untuk bekerja sama dalam menyosialisasikan tahapan pemilu.

"Peran dan kerjasama seluruh pemangku kebijakan juga diperlukan. Karena pemerintah juga mempunyai tanggung jawab melakukan sosialisasi pendidikan pemilih di berbagai tingkatan," ujarnya.

(cr14/tribun-medan.com)