DI TENGAH KEBUN SAWIT akan Diresmikan Diskotek di Langkat, Dihadiri Pejabat Penting

TRIBUN-MEDAN.com, LANGKAT - Warga Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, khususnya Kecamatan Batang Serangan, resah atas berdirinya diskotek baru berinisial OKG.

Bahkan, diskotek yang berinisial OKG ini kabarnya turut mengundang pejabat penting di bumi bertuah pada peresmiannya yang dijadwalkan, pada Kamis (27/7/2023) esok.

Mulai dari Bupati Langkat, Kapolres Langkat, hingga Dandim Binjai-Langkat.

Saat dikonfirmasi, Plt Bupati Langkat, Syah Afandin mengatakan, diperizinannya jika itu adalah kafe bukan diskotek.

"Dikita gak punya hak mengeluarkan izin diskotek di situ. Izin dari pemerintah kabupaten yaitu cafe," ujar Afandin saat dikonfirmasi, Rabu (26/7/2023).

Lanjut pria yang kerap disapa Ondim, untuk mendirikan cafe ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jika sudah terpenuhi pemerintah kabupaten gak bisa menolaknya.

"Peruntukan diskotek bukan di kita, di provinsi," ujar Ondim.

Disinggung namanya diundang pada saat peresmian, Ondim enggan untuk menghadiri acara tersebut.

"Diundang gak diundang, enggak datang lah kalau untuk itu, kalau pengajian boleh," ujar Ondim.

Sedangkan itu, saat dipertegas jika OKG diperuntukkan sebagai diskotek, tekait penindakan Ondim menyerahkan sepenuhnya ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

"Izin diskotek izinnya di provinsi, kalau penindakan biarkan provinsi yang mempertimbangkan itu. Terkait dengan masyarakat, kita tidak mau ada keresahan masyarakat terkait hal itu. Dan kedua, jika ada yang bersifat ilegal yang melangggar hukum akan ditindak," ujar Ondim.

Sementara itu, diantara pejabat penting yang diundang, nama Kepala BNNK Langkat, AKBP Saharudin Bangko tidak ada di dalam daftar yang akan memberi kata sambutan pada peluncuran tempat disko tersebut.

"Ngapain diundang, orang gak resmi," kata Saharudin.

Menurut dia, BNNK Langkat tidak dapat melarang keberadaan tempat dugem tersebut. Sebab, BNNK Langkat tidak ada sangkut paut dengan perizinan pendirian tempat hiburan malam yang berlokasi dikelilingi perkebunan sawit ini.

"Kalau BNN mana bisa melarang di situ, itu menyangkut masalah perizinan," ucap Saharudin.