Babak Akhir Seragam Rp 2,3 Juta : Kepsek Dicopot hingga Sekolah Dipaksa Kembalikan Uang Seutuhnya

TRIBUN-MEDAN.COM – Polemik seragam SMA di Tulungagung sepertinya telah mencapai babak akhir.

Adapun Dinas Pendidikan Jawa Timur telah mencopot Pelaksana Tugas (Plt) Kepala SMAN 1 Tulungagung Norhadin.

Selain itu, pihaknya juga memperbolehkan biaya seragam Rp 2,3 juta tersebut untuk dikembalikan.

Tidak hanya itu, Dinas Pendidikan Jawa Timur juga menyampaikan bahwa pihak sekolah akan mengganti sepenuhnya biaya yang telah dibayar untuk membeli seragam tersebut.

Atas kejadian ini, pihak Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kedungwaru di Tulungagung , Jawa Timur pun menanggapi.

Disampaikan Humas SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung Agung Cahyadi, sebagai lembaga pendidikan di bawah kewenangan provinisi, pihaknya akan mengikuti keputusan pemerintah.

"Kita sebagai lembaga yang di bawah, tetap mengikuti keputusan (pencopotan) dari provinsi," kata Humas SMA Negeri 1 Kedungwaru Tulungagung Agung Cahyadi dilansir Tribun-Medan.com dari Kompas.com, Kamis (27/7/2023).

Menurutnya, meskipun kisruh seragam ini viral, namun aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut tetap berjalan normal.

Baca juga: Sosok Kepsek SMA di Tulungagung Dicopot Imbas Jual Seragam Sekolah Capai Rp 2,3 Juta

Baca juga: Viral, Penjualan Baju Seragam Diduga Dikorupsi, Kepala Sekolah Ini Akhirnya Dicopot Dari Jabatannya

Agung juga mengatakan, kepala sekolah pengganti sudah masuk dan memimpin kegiatan di SMAN 1 Kedungwaru Tulungagung.

Pengganti kepala sekolah ditetapkan setelah melalui rapat Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Tulungagung.

"Hari ini, pagi ini, kepala sekolah pengganti sudah bertugas, jadi sudah ada pengganti yang baru," ujar Agung.

Mengenai penjualan paket kain seragam seharga Rp 2,3 juta, Agung menilai ada sekolah yang lain yang menetapkan harga lebih tinggi dibanding SMAN 1 Kedungwaru.

"Kebetulan yang menjadi sorotan dan perbincangan publik sekolah kami (SMAN 1 Kedungwaru) dan kami tetap mengikuti keputusan provinsi," terang Agung.

Ia mengaku ke depan akan lebih menekankan koordinasi agar tidak terjadi peristiwa serupa.

"Termasuk pembelian kain seragam. Kemarin mungkin karena sosialisai kami, bahwa tidak mewajibkan membeli di sekolah dan boleh membeli di luar, ini kurang tersampaikan secara utuh," ujar Agung.