Jelang Pemilu 2024, Disdukcapil Toba Jemput Bola Datangi Sekolah Rekam Data e-KTP Pemilih Pemula

TRIBUN-MEDAN.com, TOBA - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Toba telah merekam data pemilih pemula, jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Kadisdukcapil Toba, Bonar Butarbutar menjelaskan, pihaknya menyambangi langsung sekolah-sekolah lanjutan tingka atas guna melakukan perekaman data e-KTP milik para pelajar yang akan berusia 17 tahun.

Baca juga: Bobby Nasution Minta Maaf ke Warga Medan, Blangko KTP di Disdukcapil Sudah Berbulan-Bulan Kosong

Baca juga: Kejari Karo Eksekusi Putusan MA, Jebloskan 3 Pegawai Disdukcapil, Korupsi Pengadaan Aplikasi SIAK

"Disdukcapil telah berusaha perekaman elektronik ke desa dan kecamatan yang dapat dijangkau dan yang ada jaringan internet. Sampai sekarang, kita sudah capai 99 persen rekaman e-KTP dan terealisasi sampai 98 persen," ujar Bonar, Jumat (28/7/2023). 

"Dan terutama bagi pemilih pemula, artinya mereka yang genap berumur 17 tahun pada tanggal 14 Februari 2024 nanti," lanjutnya. 

Selain bagi pemilih pemula, pihaknya juga tengah berupaya memperbaharui data bagi penduduk yang kembali ke Toba usai merantau dari daerah lain atapun penduduk yang pindah domisili.

"Kita berusaha juga jemput bola ke sekolah-sekolah. Kita juga sedang kerjakan tarik data online dengan kerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Penduduk kita banyak yang kembali dan PKH karena Covid-19," lanjutnya. 

Selain itu, pihaknya juga membuka kantor pada hari Sabtu agar pelayanan data di Kabupaten Toba dapat lebih cepat terselesaikan. 

Baca juga: Disdukcapil Labuhanbatu Lakukan Perekaman Data Kependudukan Warga Binaan di Lapas Rantauprapat

Baca juga: Disdukcapil Gelar Pelayanan Administrasi Kependudukan Pembuatan KTP dan KIA di Plaza Medan Fair

"Kita kini juga sedang selesaikan aplikasi kita secara online. Dan juga pelayanan-pelayanan lain, misalnya di kantor ini kita buka pada hari Sabtu secara bergantian," ungkapnya. 

"Sampai sekarang, masyarakat Toba sudah mulai rajin melaporkan untuk akta kematian. Kemarin itu, KPU sebutkan ada sekitar 700 an yang tak dilaporkan, namun setelah kita crosscheck, tidak sebanyak itu," sambungnya. 

"Dan kami tidak door to door untuk mendata kematian itu. Kami sifatnya, menerima kalau ada laporan. Maka, yang berperan adalah masyarakat sendiri, bisa juga melalui kades, lurah atau camat," pungkasnya.

(cr3/tribun-medan.com)