PDIP Ultimatum Kader Daerah yang Membelot di Pilpres 2024, Ada Hukuman Berat: Harus Ganjar Pranowo

TRIBUN-MEDAN.com - PDIP mengingatkan para kader di daerah untuk dukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. 

PDIP juga tak segan memberikan sanksi keras jika ada kadernya yang membelot. 

Hal itu ditegaskan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto.

Ganjar telah resmi diusung PDIP sebagai bakal capres pada 21 April 2023.

Hasto mengingatkan kader banteng di daerah untuk tetap solid mendukung bakal Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

“Kita yakin menang karena rekam jejak kepemimpinan Pak Ganjar dan keberhasilan sebagai anggota DPR RI dan Gubernur dua periode," kata Hasto, dilansir dari Kompas.com.

Baca juga: MESKI Bagian dari Rezim Orde Baru, Prabowo Subianto Ngaku Dukung Reformasi 1998 Lengserkan Soeharto

Baca juga: Delapan Penambang Emas Korban Longsor Belum Dievakuasi, Keluarga Korban Ngaku Sudah Ikhlas: Apa Daya

Hasto pun mewanti-wanti kader PDIP yang ingin mendukung bakal capres lain.

Dia menegaskan, kader PDIP yang membelot dengan mendukung bakal capres lain dipersilakan untuk mundur atau akan dipecat.

"Pak Ganjar kalau blusukan, rakyat menyambut antusias, ada spontanitas yang hidup dan penuh euforia. Itu tanda-tanda kemenangan di mana pemimpin diterima rakyat," ujarnya.

Saat ini, Hasto menambahkan, dukungan untuk Ganjar Pranowo kian besar.

Selain PDIP, sudah ada beberapa partai politik yang bekerja sama untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai bakal capres.

"Pak Ganjar Pranowo dengan irisan yang sangat baik yang didukung oleh PPP, Perindo, Hanura dan nantinya ada partai lain yang bergabung.

Maka suatu kekuatan bersama relawan untuk menggalang rakyat jauh lebih besar nantinya," tutur Hasto.

Sebelumnya, Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan, Komarudin Watubun, melontarkan pernyataan cukup keras kepada kader yang memberi sinyal dukung bakal capres lain.

Komarudin Watubun bahkan mempersilahkan kader tersebut keluar dari PDIP apabila tak mendukung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres di Pilpres 2024.

"Kalau tidak mau mendukung, mau bebas ya jangan gabung di PDIP, kan gitu. Kalau di PDIP pasti ada aturan," kata Komarudin, dilansir dari Tribunnews.com.

Dia menegaskan, sebagai anggota partai memiliki kewajiban untuk taat dengan keputusan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

Di mana dalam hal ini Megawati sudah memutuskan untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal capres.

"Mungkin secara pribadi tidak setuju, tapi konsekuensi sebagai orang partai ya kalau sudah diputuskan semua harus mendukung itu," katanya.

Dia menegaskan konsekuensi sebagai anggota partai adalah harus mendukung keputusan partai berlambang kepala banteng moncong putih itu.

"Kita semua berhimpun dalam partai diatur oleh organisasi. Bedanya kalau orang berkumpul gerombolan politik dengan berorganisasi kan beda.

Kalau gerombolan kan kumpulan orang berkumpul tanpa diatur oleh aturan, suka-suka. Kalau kita berorganisasi diatur oleh aturan," jelas Komarudin.

Baca juga: VIRAL Pasangan Bule Berhubungan Badan di Tempat Publik di Bali, Anggota DPR: Tangkap, Pidanakan!

Baca juga: SOSOK Aas TKW Arab Saudi yang Dihukum Majikan Makan Sampah, Urus Rumah Besar Sendiri, Minta Pulang

(*/tribun-medan)