Baskami Ginting Ungkap 40 Persen APBD Sumut Tahun 2024 Disiapkan Untuk Pemilu dan Pilkada Serentak

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Ketua DPRD Sumatera Utara, Baskami Ginting mengatakan, sebesar 40 persen APBD Sumut 2024 akan disiapkan untuk pelaksanaan Pemilu dan Pilkada serentak tahun 2024.

“Sudah semua kita keluarkan, kalau untuk pemilu 40 persen APBD. Dimana, 40 persen APBD kita stand by-kan, itu arahan Mendagri,” kata Baskami, di Medan, Selasa (1/8/2023).

Baca juga: Pemkab Deliserdang Sudah Terima Usulan Anggaran Dana Hibah untuk Pengamanan Pilkada 2024

Politisi PDI Perjuangan ini mengatakan, APBD Sumut tidak saja digunakan dengan jumlah besar untuk penyelenggaraan Pemilu, anggaran besar juga akan dikeluarkan untuk persiapan dalam menyukseskan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Tahun 2024 Sumut-Aceh.

“Pembangunan kita tahun depan ini, agak berkurang, anggaran kita tersedot ke Pemilu dan PON,” ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi dan DPRD Sumut, sudah melakukan penandatangan persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2024, di Gedung Paripurna DPRD Sumut Jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (28/7/2023) lalu.

Adapun Ranperda yang baru saja ditandatangani oleh Gubernur Edy Rahmayadi bersama Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, tercatat proyeksi pendapatan sebesar Rp 14.473.758.594.444 dan belanja sebesar Rp 14.673.758.594.444. 

Serta penerimaan pembayaran sebesar Rp 300 Miliar, pengeluaran Rp 100 Miliar, serta pembiayaan netto Rp 200 Miliar.

Baca juga: Ketua KPU Deliserdang Sebut Anggaran Pilkada 2024 yang Disepakati Pemkab Sebesar Rp 120 Miliar

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumut, Herdensi Adnin mengungkapkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah atau NPHD untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut, sudah selesai dibahas antara KPU Sumut dengan Gubernur Sumut, Edy Rahmayadi.

“Pilkada serentak untuk Pilkada Sumut, sudah tuntas. Ada kesempatan dengan Gubernur Sumut, dia (anggaran) kurang lebih Rp 705 miliar,” kata Herdensi.

Herdensi mengatakan, saat ini yang belum selesai pembahasan terkait dengan NPHD Pilkada di 33 Kabupaten/Kota. Karena, sharing anggaran dilakukan oleh Gubernur Sumut dengan Bupati dan Wali Kota se-Sumut.

“Tapi, sharing anggaran di kabupaten/kota belum tuntas. Sharing anggaran, kewenangan antara Gubernur dan Bupati/Wali Kota. Karena, Pilkada ini dilakukan di hari yang sama, bulan yang sama dan di tahun yang sama,” ujarnya.

Herdensi menjelaskan begitu banyak item yang bisa dibagikan antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota di Pilkada serentak 2024, contohnya, distribusi logistik yang akan diantar ke tempat yang sama. Meski logistiknya berbeda, ada surat suara Pilgub ada surat suara Pilkada Bupati dan Wali Kota.

Baca juga: Usulan Anggaran Pilkada Kota Siantar Tahun 2024 Berkurang Rp 2 Miliar, Jadi Rp 32,2 Miliar

Disinggung berapa total NPHD Pilkada serentak di 33 Kabupaten/Kota se-Sumut. Herdensi mengatakan belum diketahui karena belum ada persetujuan.

“Belum tuntas itu, berapa anggaran itu. Kalau sudah tuntas baru kita ketahui. Masih dalam format diskusi dan dialog,” pungkasnya. 

(cr14/tribun-medan.com)

Baca Berita Tribun Medan Lainnya di Google News