Breaking News

Viral Medsos

Kasus Kelaparan di Papua Berulang, 6 Orang Meninggal, 10.000 Jiwa Terdampak, Kesulitan Kirim Bantuan

Kasus Kelaparan di Papua kembali terjadi. Pemicu kasus kelaparan di Papua tak semata karena cuaca ekstrem.

|
Editor: AbdiTumanggor
HUMAS PEMDA PUNCAK
KASUS KELAPARAN DI PAPUA TENGAH: Bupati Puncak Willem Wandik saat membawa bantuan makanan bagi masyarakat yang mengalami kelaparan di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Sabtu (29/7/2023). Total sebanyak 7.500 warga yang mengalami kelaparan karena terdampak bencana kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi sejak awal Juli 2023. (HUMAS PEMDA PUNCAK) 

TRIBUN-MEDAN.COM - Kasus Kelaparan di Papua kembali terjadi. Pemicu kasus kelaparan di Papua tak semata karena cuaca ekstrem.

Upaya penanganan yang dilakukan dinilai belum menyentuh akar masalah sehingga kasus kelaparan terus berulang.

Selama dua dekade pelaksanaan otonomi khusus di Papua, terjadi enam kasus kelaparan yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

Kondisi itu dinilai terjadi karena sejumlah masalah, misalnya, tata kelola anggaran yang bermasalah dan pendampingan bagi masyarakat di perdesaan yang belum optimal.

Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Armand Suparman saat dihubungi dari Jayapura, Papua, Selasa (1/8/2023), mengatakan, selama ini, penanganan masalah kelaparan di Papua hanya bersifat jangka pendek dan belum menyentuh akar masalah. Akibatnya, masalah kelaparan terus berulang.

Armand memaparkan, salah satu penyebab berulangnya kelaparan di Papua adalah tata kelola anggaran dan kebijakan otonomi khusus yang bermasalah.

Oleh karena itu, meski mendapat kucuran anggaran triliunan rupiah, program yang dilaksanakan pemerintah belum menyentuh akar masalah tersebut.

kasus kelaparan di papua tengah
KASUS KELAPARAN DI PAPUA TENGAH: Bupati Puncak Willem Wandik saat membawa bantuan makanan bagi masyarakat yang mengalami kelaparan di Distrik Agandugume, Kabupaten Puncak, Papua Tengah, Sabtu (29/7/2023). Total sebanyak 7.500 warga yang mengalami kelaparan karena terdampak bencana kekeringan di Distrik Agandugume dan Distrik Lambewi sejak awal Juli 2023. (HUMAS PEMDA PUNCAK)

”Pengawasan proses perencanaan dan penganggaran juga terkesan hanya antara pemerintah daerah dan pusat. Hal ini berdampak terhadap kualitas pelayanan publik seperti dalam bidang kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat Papua belum optimal,” kata Armand.

Padahal, Armand menilai, perencanaan dan penganggaran sangat menentukan kualitas pelayanan publik.

Selain itu, diperlukan pengawasan kolaboratif dalam perencanaan dan penganggaran yang melibatkan pemerintah, kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga media massa.

Sementara itu, Guru Besar Sosiologi Universitas Cenderawasih, Avelinus Lefaan, berpendapat, terdapat dua masalah di balik kasus kelaparan yang terus terjadi di Papua.

Pertama, belum efektifnya upaya pendampingan oleh pemerintah daerah bagi masyarakat di perdesaan yang 80 persen bekerja sebagai petani.

Avelinus menambahkan, masalah kedua berkait dengan kondisi petani di sejumlah pegunungan dan lembah di Papua yang belum beradaptasi untuk menghadapi perubahan iklim yang kini melanda dunia. Mereka masih bergantung pada sistem pertanian tradisional dengan menjadikan ladang sebagai lumbung pangan.

Oleh karena itu, saat terjadi cuaca ekstrem yang mengakibatkan gagal panen, masyarakat rentan mengalami kelaparan.

Bantuan sosial pemerintah dikirim menggunakan pesawat pengangkut ke Papua Tengah
Bantuan sosial pemerintah dikirim menggunakan pesawat pengangkut ke Papua Tengah. (KEMENTERIAN SOSIAL RI)

Berdasarkan catatan yang dikutip dari Kompas, ada enam kasus kelaparan di Papua selama era kebijakan otonomi khusus.

Halaman
123
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved