Kasus Kelaparan di Papua Berulang, 6 Orang Meninggal, 10.000 Jiwa Terdampak, Kesulitan Kirim Bantuan

Kasus kelaparan tersebut terjadi pada tahun 2003, 2005, 2015, 2022, dan 2023. Kasus terbaru terjadi pada Juli 2023 di Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Kasus kelaparan di Kabupaten Puncak itu terjadi karena bencana kekeringan di tiga distrik (kecamatan), yakni Agandugume, Lambewi, dan Oneri.

Sekitar 10.000 jiwa terdampak bencana tersebut dan enam warga meninggal dunia karena sakit.

Bencana kekeringan di Kabupaten Puncak dipicu cuaca ekstrem dengan temperatur suhu udara di bawah 10 derajat celsius dan musim kemarau yang berkepanjangan.

Kondisi itu terjadi sejak Mei lalu sehingga menyebabkan tanaman milik warga, seperti ubi dan keladi, gagal panen.

”Para petani belum dibekali cara dalam menghadapi perubahan iklim yang ekstrem, misalnya menyiapkan tempat lumbung pangan yang memadai. Seharusnya pemda berperan membantu petani dalam menghadapi tantangan iklim,” tutur Avelinus.

Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pundak, Arisan Palamba, mengatakan, pada Selasa ini, pesawat dari maskapai Reven Global Airtranspor kembali mengirim bantuan untuk warga terdampak kekeringan. Bantuan berupa makanan dengan berat 800 kilogram itu dikirim melalui Bandara Agandugume, Kabupaten Puncak.

Dia menambahkan, BPBD Puncak telah menyiapkan upaya mitigasi untuk menghadapi dampak cuaca ekstrem.

Salah satunya adalah menyiapkan anggaran untuk memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak.

”Setiap tahun kami menganggarkan dana sekitar Rp 1 miliar untuk penanganan dampak bencana di wilayah Puncak. Kami juga selalu berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana apabila menghadapi kendala dalam penanganan masalah di lapangan,” ucap Arisan dikutip dari Kompas, Rabu.

Pemerintah Kesulitan Distribusi Bantuan

Sementara, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengungkapkan bahwa ada dua hal yang menghambat pengiriman logistik menuju Kabupaten Puncak, Papua Tengah, wilayah yang mengalami kekeringan dan kelaparan.

Ma'ruf mengatakan, salah satu penyebab terhambatnya distribusi logistik yakni ketiadaan moda transportasi sehingga logistik harus dibawa dengan cara dipanggul.

"Distribusi dari tempat pengiriman pertama ke daerah-daerah itu tidak ada transportasi, jadi mungkin harus dipanggul ya oleh masyarakat, jadi itu persoalan," kata Ma'ruf seusai rapat dengan Panglima TNI dan Wakapolri di kediaman resminya, Jalan Diponegoro, Jakarta, Rabu (2/8/2023).

Ma'ruf menuturkan, cuaca juga menjadi hambatan karena menyebabkan bantuan tak bisa didistribusikan ke daerah-daerah.