Budiman Sudjatmiko Blak-blakan Utang Miiaran yang Disinggung Kader PDIP Deddy Yevri, Jatah Menteri?

Berita terkini Budiman Sudjatmiko. Dukungan mantan aktivis PRD yang juga politisi PDIP tersebut ke Prabowo Subianto masih terus jadi sorotan.

Editor: Salomo Tarigan
Tribun Medan/Anugrah Nasution
Mantan ketua sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko 

Saat itu, Budiman Sudjatmiko dipanggil oleh Mensesneg Pratikno, disaat pelantikan kabinet Jokowi periode pertama. 

Pratikno mengatakan kepada Budiman Sudjatmiko bahwa posisi Menteri Desa diperuntukkan kepada Budiman, tetapi urung diberikan karena ada dinamika politik.

"It's oke nggak ada masalah'," kata Budiman membalas pernyataan Pratikno tersebut yang diceritakan kembali olehnya.

Budiman mengatakan hal serupa kembali terjadi lagi pada 2015.

Mantan ketua sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko saat menghadiri Deklarasi Relawan Persatuan Nasional, Senin (7/8/2023).
Mantan ketua sekaligus pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD), Budiman Sudjatmiko saat menghadiri Deklarasi Relawan Persatuan Nasional, Senin (7/8/2023). (Tribun Medan/Anugrah Nasution)

Dia menyebutkan dipanggil lagi oleh Jokowi dan saat itu diberitahu bahwa seharusnya mendapatkan kursi Menteri Desa.

"Tapi rupanya ada dinamika politik yang lain-lain, oke," kata Budiman

Budiman mengaku saat itu kepada Jokowi bahwa dirinya tidak pandai menjadi menteri. 

"Lagipula kalau urusan desa, saya bisa menggerakkan desa tanpa saya harus menjadi menteri', so saya tidak pernah meminta itu," tandas Budiman.

Sebelumnya, Politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus mengatakan Budiman Sudjatmiko pernah meminta kepada partai untuk memberikan jaminan agar menjadi menteri.

Deddy menyebut bahwa Budiman meminta untuk menjadi menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) walau hanya tiga bulan.

"Dia datang ke kita minta dijamin untuk bisa dapat jatah kursi menteri, walaupun hanya tiga bulan," kata Deddy kepada wartawan, Selasa (22/8/2023).

Namun, Deddy menuturkan kala itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menolak permintaan Budiman.

Hasto beralasan bahwa penunjukan menteri merupakan hak prerogatif Presiden Jokowi dan PDIP tidak bisa memberi jaminan.

"Sama Sekjen ditolak dong. Mana bisa menggaransi itu. Itu kan hak prerogatif presiden. Kita saja pun, hanya bisa merekomendasikan kepada Presiden Jokowi," ujar Deddy.

Dia menuturkan bahwa PDIP membiarkan bagi Budiman untuk berdansa politik.

Halaman
1234
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved