Selesai Deklarasi kok Viral Kali, Ketua PKB Sumut Respons soal Cak Imin Bakal Diperiksa KPK

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sumatera Utara, HM Jafar Sukhairi Nasution turut mengomentari langkah KPK yang mendalami kasus dugaan korupsi Ketua Umum PKB sekaligus Bakal Calon Wakil Presiden Anies Baswedan.

"Jangan setelah deklarasi kok viral kali, treding kali, kek gitu anak kecil saja sudah bisa menilai. Namun asas hukum kita praduga tak bersalah," kata Jafar, Selasa (5/9/2023).

Menurutnya, masyarakat harus cerdas dalam melihat persoalan. 

Apalagi, kata Jafar, pemeriksaan itu dilakukan tak berselang lama Muhaimin ditetapkan sebagai Calon Wakil Presiden.

"Tentu barang kali lagi lagi kita harus harus cerdas melihat kenapa tiba tiba setelah deklarasi muncul masalah yang sudah puluhan tahun," katanya, Selasa (5/8).

Kendati demikian, Bupati Mandailing Natal itu yakin jika pemeriksaan terhadap Muhaimin tak menyangkut kepentingan politik.

Dia pun meminta agar lembaga negara tetap profesional dalam menjalankan tugas tugas negara.

"Namun kita tetap punya keyakinan tidak masuk dalam ranah ranah kepentingan politik kita yakin itu. Dengan suasana yang begini mohon semua lembaga kita lebih mengedepankan sebuah profesionalismenya," tuturnya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) disebut tengah mendalami dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenaker) yang terjadi pada tahun 2012 dimana saat itu masih dijabat Muhaimin Iskandar. 

KPK sendiri telah dijadwalkan pemanggilan Muhaimin terkait persoalan tersebut pada hari ini.

KPK menegaskan bahwa perkara dugaan korupsi di Kemenaker ketika Cak Imin masih menjadi menteri tidak ada kaitannya dengan situasi politik saat ini.

Dalam kasus ini, KPK menyebut tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana korupsi di Kemenakertrans adalah tahun 2012. Perkara yang dimaksud adalah dugaan korupsi pengadaan sistem perlindungan atau proteksi TKI dengan nilai kontrak lebih dari Rp 20 miliar. (cr17)

Kader Sebut Ketumnya Dizolimi

Terpisah, DPC PKB Deli Serdang ikut memberikan respons atas adanya tindakan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mulai mengagendakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.

Dianggap kalau pemeriksaan yang dilakukan ini tidak terlepas karena ada hubungannya dengan sikap politik terbaru dari PKB yang telah bersedia menerima untuk menjadi Cawapres Anies Baswedan. Kader kecewa dan menganggap KPK yang sekarang ini sudah bisa dikendalikan.

"Kita menyikapi sekarang ini dengan kecewa karena KPK itu bisa dipolitisir. Kita menyanyangkan KPK seperti itu (menjadwalkan pemanggilan). Kasusnya sudah dari 2012 jadi selama ini KPK kemana?. Udah berapa kali pergantian KPK, kemana selama ini ? Kalau memang dari dulu dia bersalah kenapa gak ditetapkan tersangka, kenapa tidak ditahan," ujar Sekretaris DPC PKB Deli Serdang, Rakhmadsyah, Selasa (5/9/2023).

Rakhmadsyah yang juga sebagai anggota DPRD Deli Serdang tiga periode ini mengungkap mereka tidak melindungi situasi politik yang ada. Walaupun Ketum sudah dianggap Wakil Presiden jika memang bersalah tentu mereka tidak akan melindungi. Ia dan kader lainnya heran mengapa baru sekarang kasus ini diungkit ungkit kembali

"Nampak semacam ada yang mengendalikan KPK itu. Inikan bukan lagi rahasia yang terselubung. Semua publik sudah tau dan menyanyangkan sikap ini. KPK dulu independen tapi sekarang KPK adalah KPK yang dipolitisir. Ini yang nanti akan membuat marahnya rakyat Indonesia seperti ini, terutama warga PKB yang 11 juta dan ini perlu diperhitungkan," kata Rakhmadsyah.

Rakhmadsyah yang sekarang kembali terdaftar sebagai Bacaleg di Dapil Deli Serdang 6 mengatakan yakin kalau sebagai warga negara yang baik Ketumnya akan hadir memenuhi panggilan KPK. Namun demikian ditegaskan mereka yakin dengan seyakin yakinnya hal-hal seperti inilah yang buat Muhaimin Iskandar akan besar di Republik ini.

"Karena dia dizolimi kalau sudah seperti ini. Masak kasus yang sudah 11 tahun. Harapan kader di bawah supaya Pemerintah, KPK fair lah jangan tunda-tunda persoalan. Kalau ada selesaikan. Jangan sampai berlarut larut. Sekali lagi kita sangat menyayangkan hal hal terjadi seperti ini. Jangan buat situasi ini buat pesta demokrasi ini tidak damai. Karena hal hal seperti ini," kata Rakhmadsyah lagi. (dra)