Wasekjen PA 212: Duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 Tak Mewakili Umat dan Ulama

PA 212: Duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres 2024 Tak Wakili Umat dan Ulama.

TRIBUN-MEDAN.COM - Persaudaran Alumni (PA) 212 angkat bicara terkait capres cawapres tahun 2024. Wasekjen PA 212 Novel Bamukmin mengatakan Anies Baswedan dan Cak Imin bukan pasangan yang mewakili umat Islam dan ulama

Novel Bamukmin menyayangkan keputusan tersebut. Sebab menurutnya, Cak Imin sangat berambisi sebagai cawapres dan menurutnya Cak Imin bukan representasi ulama seperti klaim Cak Imin.

Dilansir dari WartaKotalive.com, Novel Bamukmin menyayangkan hal itu karena Cak Imin terbukti pernah tersangkut kasus korupsi. Novel mengatakan, seharusnya Anies memeriksa betul rekam jejak Cak Imin sebagai politikus.

"Cak Imin seorang politikus yang memang berambisi menjadi cawapres. Dan isunya KPK akan segera memeriksa Imin karena kasus dugaan korupsi terkait TKI," kata Novel Bamukmin dalam keterangannya yang dikutip dari Tribunkaltim.co yang berjudul "Akhirnya PA 212 Angkat Suara: Duet Anies Baswedan dan Cak Imin di Pilpres Tak Wakili Umat dan Ulama".

Novel Bamukmin menilai Cak Imin sebagai pendamping Anies justru mencoreng proses pencapresan Anies Baswedan. "Jelas ini mencoreng pencapresan Anies," tambahnya.

Menurut Novel, Cak Imin juga bukan sosok yang bisa mewakili ulama dan dibutuhkan sebagai pendamping Anies.

Novel menilai pasangan Anies-Imin bukan sosok pasangan capres-cawapres yang bisa mewakili umat Islam.

"Ini jauh dari harapan umat dan jelas bukan representasi dari ulama," katanya.

Oleh karena itu Novel Bamukmin memastikan masih berpegangan pada komando Habib Rizieq Shihab terkait siapa pasangan capres-cawapres yang akan didukung PA 212 nanti.

"Untuk capres dan cawapres hanya ikut komando IB HRS," ujarnya.

Bantahan PBNU

Sebelumnya, Ketua PBNU, Gus Yahya juga telah membantah klaim PKB yang menyebut duet Anies-Cak Imin mendapat restu dari para kiai NU.

Gus Yahya pun telah menekankan, bahwa PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon presiden tertentu dalam Pilpres 2024.

Baca juga: SINDIRAN MENOHOK Ketum PBNU Tegas Tak Berpolitik, Minta Anies-Cak Imin Tak Bawa NU Raup Suara!

Baca juga: PBNU Pastikan Tidak Mendukung Anies Baswedan-Cak Imin

KASUS Muhaimin Iskandar

Update kasus Cak Imin KPK, tak hadir pemeriksaan hari Ini dan minta ditunda.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan memeriksa Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, terkait dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) pada 2012 lalu, Selasa (5/9/2023) hari ini.

Terkait hal itu, Cak Imin yang kini menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan mengakui dirinya sudah menerima surat panggilan KPK dan sebenarnya ingin datang memenuhi panggilan KPK, Selasa.

Namun menurut Cak Imin, jauh-jauh hari dirinya sudah dijadwalkan menghadiri acara di Banjarmasin sehingga kemungkinan besar tidak bisa memenuhi panggilan KPK.

Cak Imin mengaku menghormati langkah KPK yang memanggil dirinya untuk diperiksa.

"Saya harus hormati, hargai dan dukung semua langkah-langkah KPK dalam menuntaskan kasus korupsi. Bahkan saya juga salah satu pembuat undang-undang awal ketika awal reformasi. Sehingga bagi saya, pemberantasan korupsi, menuntaskan kasus korupsi, akan saya dukung terdepan," katanya.

Tanggapan Anies

Bakal calon presiden (capres) Anies Baswedan memberikan tanggapan terkait Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengusut dugaan korupsi pengadaan software pengawasan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri pada 2012, di era Menteri Tenaga Kerja (Menaker) dijabat Muhaimin Iskandar (Cak Imin).

Cak Imin diketahui adalah Ketum PKB yang baru saja dideklarasikan menjadi bakal cawapres pendamping Anies Baswedan.

"Insya Allah semua lancar," kata Anies Baswedan saat hadir dalam Acara PKS Menyapa Bersama Anies Baswedan di Lapangan Astaka, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Minggu (3/9/2023). 

(*/Tribun-medan.com)