Berita Persidangan
Diduga Terlibat Korupsi Dana Kegiatan Ma'had UINSU, Kepala Pusbangnis dan Staf Diadili di PN Medan
Sangkot Azhar Rambe selaku mantan Kepala Pusbangnis UINSU, Evy Novianti Siregar selaku Staf UPT Pusbangnis UINSU jalani sidang perdana di PN Medan
TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Sangkot Azhar Rambe selaku mantan Kepala Pusbangnis UINSU, Evy Novianti Siregar selaku Staf UPT Pusbangnis UINSU jalani sidang perdana di Pengadilan Negeri (PN) Medan, Kamis (14/9/2023).
Kedua terdakwa dihadirkan dalam persidangan secara virtual.
Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Nurainun membacakan surat dakwaaan terhadap kedua terdakwa dihadapan Majelis hakim yang diketuai Sulhanuddin.
Pada dakwaanya, JPU mengatakan, Saidurrahman mewajibkan kegiatan program wajib ma'had Al jami'ah bagi seluruh mahasiswa pada UINSU melalui surat edaran nomor B19/UN.11.R/B.I.3c/KS.02/05/2020 tanggal 4 Mei 2020 tentang kewajiban mengikuti program wajib ma'had Al jami'ah bagi mahasiwa semester 1 dan 2 UINSU Medan, meskipun kegiatan tersebut tidak tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggara (RBA) Badan Layanan Umum (BLU) UINSU tahun 2020.
Baca juga: Risman Harahap Si Pembunuh Keji Safitri Dituntut 10 Tahun Penjara, Ini Permintaan Pengacara Korban
Baca juga: Kepala Desa Asri Sitepu Tak Cuma Provokasi Warga, 4 Polisi Disiram Pertalite dan Diancam Bakar
Baca juga: Bupati Deli Serdang Ashari Tambunan Diberhentikan dari Pengurus PBNU
"Selanjutnya, Saidurrahman juga menerbitkan Keputusan Rektor UINSU nomor 142 tahun 2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang tarif program wajib ma'had Al jami'ah bagi mahasiswa/i UINSU Medan senilai Rp 3,6 juta per semester," kata JPU.
Untuk menampung uang program tersebut, Saidurrahman mengajukan permohonan pembukaan rekening atas nama Pusbangnis UINSU pada KCP BRI Aksara tanggal 19 Mei 2020.
Dalam surat tersebut, Evy Noviyanti Siregar dan Rizky Khairuna selaku pengurus yang memiliki hak untuk melakukan penyetoran dan, penarikan, cetak buku dan cetak rekening koran.
Rekening baru tersebut digunakan sebagai rekening bank untuk menampung penerimaan antara lain iuran kegiatan program yang ditandatangani oleh Wakit Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan.
Pembayaran uang iuran program tersebut dilakukan dengan cara mencicil sebanyak enam kali atau dibayar lunas untuk satu semester sesuai jadwal pembayaran tanggal 19 Mei sampai 12 Juni 2020.
"Uang yang terkumpul dalam rekening pada KCP BRI Aksara atas nama Pusbangnis UINSU yakni sebesar Rp 956.200.000 yang berasal dari 948 mahasiswa/i baru UINSU tahun akademik 2020/2021 yang melakukan pembayaran iuran kegiatan progeam wajib ma'had Al jami'ah UINSU," jelas Jaksa.
Untuk penyelenggaraan kegiatan ma'had Al jami'ah UINSU tersebut dilaksanakan oleh Tim Center of International Islamic Civilization yang dibentuk oleh Saidurrahman.
Namun, kegiatan tersebut tidak jadi terlaksana karena adanya pandemi Covid-19.
"Bahwa Saidurrahman selaku Rektor UINSU periode tahun 2016 sampai 2020 bersama-sama dengan terdakwa Sangkot Azhar Rambe selaku Kepala UPT Pusbangnis UINSU periode tahun 2019 sampai 2020 telah menyalahgunakan kegiatan program wajib ma'had Al jami'ah bukan untuk kepentingan UINSU," ujarnya.
Sangkot Rambe, lanjut Jaksa, mengelola uang kegiatan program ma'had Al jami'ah pada rekening UPT Pusbangnis dari mahasiswa/i senilai Rp 956.200.000 dan mencairkan uang tersebut meskipun kegiatan tidak dilaksanakan.
Kegiatan program wajib ma'had Al jami'ah bagi mahasiswa/i UINSU tahun anggaran 2020 sampai 2021 akan dilaksanakan oleh UPT Pusbangnis di Kampus Tuntungan.
| MA Tolak PK Pasutri Pemalsu Surat Rp 583 Miliar, Kuasa Hukum: Keadilan Sudah Ditegakkan |
|
|---|
| Hakim Minta Pejabat Terima Uang Korupsi Jalan di Sumut Diusut, Ini Respons Kejati Sumut |
|
|---|
| Putusan Sertu Riza Pahlevi Hari Ini, LBH Medan Desak Hakim Pecat Oknum TNI Aniaya Siswa hingga Tewas |
|
|---|
| Jadi Saksi, Kepala BBPJN Sumut Akui Terima Uang Hasil Korupsi Jalan di Sumut Rp 375 Juta |
|
|---|
| Mantan Bupati Langkat Terbit Rencana dan Abangnya Dituntut 5 Tahun Kasus Suap Proyek Rp 67 Milliar |
|
|---|

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.