Warga Dairi Geram, Ketua DPRD Malah Dukung PT DPM, Perusahaan yang Dituding Merusak Alam

"Tidak boleh terlalu terburu - buru menyampaikan dukungan terhadap hal itu. Kan harus kita diskusikan dulu dengan seluruh masyarakat sekitar tambang dan Dairi," katanya.

Seharusnya, sambung Charles, keputusan untuk mendukung kehadiran PT DPM harus dilakukan rapat paripurna, dan meminta tanggapan dari para anggota dewan.

"Seharusnya dilakukan voting. Nah, jika saya yang menolak kalah, maka harus mengikuti yang mayoritas. Namun kan itu tidak dilakukan. Bagaimana jika banyak yang menolak," pungkasnya.

Berdasarkan surat yang diterima Tribun Medan, tertulis bahwa DPRD Kabupaten Dairi menyampaikan aspirasi yang menyatakan bahwa 'turut kecewa atas terbitnya putusan tersebut, karena mengancam kelangsungan pekerjaan masyarakat, hal mana karyawan PT DPM maupun kontraktor mayoritas berasal dari desa - desa lingkar tambang'.

Point kedua menyatakan bahwa 'kami mendukung penuh beroperasi DPM di Dairi karena akan meningkatkan perekonomian serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat Dairi'.

Point tiga menyebutkan, 'kami mohon Kementrian LHK melakukan seluruh upaya hukum untuk mempertahankan SK addendum Amdal PT DPM dan memberikan asistensi terhadap PT DPM dalam pengurusan perizinan - perizinan selanjutnya, sehingga perizinan cepat keluar dan DPM segera beroperasi'.(tribun-medan.com)