Tata Kelola Bobrok, Danau Toba Terancam Keluar dari UNESCO, Dinas Hingga BPODT tak Jalankan Tugas

Untuk diketahui, kartu kuning tersebut diberikan atas minimnya aksi yang dilakukan oleh badan pengelola Toba Caldera Unesco Global Geopark (TCUGGp) Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Keputusan memberikan kartu kuning kepada Geopark Kaldera Toba di kawasan Danau Toba diumumkan oleh UNESCO melalui laman resmi unesco.org.

Baca juga: Dua Angin Tornado Raksasa Berputar di Danau Toba, Cerita Rakyat Ada Naga Bertarung

"Kenapa kok bisa kartu kuning status Geopark itu? Dua tahun ke depan, itukan tidak lama. Nanti kalau tidak dibenahi itu, dicabut lo kita dari UNESCO dan mengambil itu kembali tidak gampang," ucap Baskami Ginting kepada wartawan di ruang kerjanya, di Gedung DPRD Sumut, di Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (15/9/2023).

Terkait kartu kuning tersebut, Baskami mengatakan pihaknya akan membicarakan langsung kepada Penjabat (Pj) Gubernur Sumut, Hassanudin untuk mengumpulkan pemangku kebijakan di kawasan Danau Toba.

Serta memperbaiki apa yang kurang sehingga kartu kuning diberikan oleh UNESCO.

"Jadi nanti saya akan laporkan sama Pj Gubernur. Supaya ini dicek kembali, apa sebabnya kenapa tidak ada fungsi mereka itu, ini kan vakum semua ini pengurus-pengurusnya," ucap Baskami.

Baca juga: Dihadiri Presiden Jokowi, Rakernas GAMKI Juga akan Sahkan MoU Peningkatan SDM di Danau Toba

Kartu kuning tersebut, kata Baskami, diduga lantaran banyak pihak yang tidak menjalankan tugasnya, seperti Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT) dan pemangku kebijakan lainnya. 

"Kalau menjalankan tugasnya dengan baik, pasti UNESCO tidak mengeluarkan peringatan untuk Danau Toba. Sementara itu, kan sudah dunia yang mau mengangkat harkatnya Danau Toba itu, itunya sebenarnya masalahnya. Dua tahun inikan bukan waktu yang lama. Kan harus banyak yang mesti dibenahi, agar kita tetap masuk salah satu agenda dunia," jelas politisi senior PDI Perjuangan itu.

Baskami meminta dan mendorong pihak-pihak pemangku kebijakan untuk mengikuti 4 penilaian yang harus diperbaiki atas saran UNESCO.

Sehingga kartu kuning tersebut, bisa dicabut dari Danau Toba.

"Kalau kita lihat, dengan adanya kartu kuning ini, pengelolaan Danau Toba sudah gagal sebenarnya, digantilah dengan yang punya kemampuan. Bukan ini tempat main-mainan, kita harus ril dengan program ini," katanya.

Baskami meminta Pj Gubernur Sumut, Hassanudin turun tangan melakukan tindakan tersebut untuk Danau Toba.

Apa lagi, kata dia, Sumut akan dihadapkan dengan Pemilu dan PON 2024. Kalau tidak dikerjakan sekarang, ujarnya, bisa meningkatkan resiko Geopark Kaldera Toba dikeluarkan dari UNESCO.

"Ini mau tahun Pemilu, mau PON, itu akan bisa ketinggalan kalau tidak sekarang dibenahi. Kalau pengurus yang tidak mampu lagi dia melaksanakannya mundur, diganti yang baru, siapa yang mumpuni untuk melaksanakannya," pungkasnya.(tribun-medan.com)