PROFIL dan Harta Kekayaan Anggota DPR Arsul Sani yang Dipilih Menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi

6. Manahan M.P. Sitompul

7. Enny Nurbaningsih

8. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh

9. Guntur Hamzah

Anggota DPR RI Arsul Sani Dipilih Menggantikan Wahiduddin Adams  

Anggota DPR RI dan sekaligus politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani terpilih menjadi hakim Mahkamah Konstitusi (MK) setelah proses fit and proper test atau uji kelayalan dan kepatutan di DPR RI pada Senin-Selasa (25-26/9/2023).

Arsul Sani akan menggantikan anggota hakim MK Wahiduddin Adams yang masa jabatannya akan berakhir pada Januari 2024.

Saat ini Arsul Sani menjabat sebagai anggota DPR RI Komisi III dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Sebelumnya ada 8 calon hakim MK yang menjalani fit and proper test, yakni Reny Halida Ilham Malik, Firdaus Dewilmar, Elita Rahmi, Aidul Fitriciada Azhari, Putu Gede Arya, Abdul Latif, Haridi Hasan, dan Arsul Sani.

Dari 9 fraksi DPR RI, semuanya setuju untuk pengusulan Arsul Sani menjadi hakim konstitusi. "Jadi sembilan fraksi, semua mengusulkan satu nama, bapak doktor Arsul Sani," ujar Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir.

Dengan suara bulat sembilan fraksi, Adies mengatakan, DPR memastikan Arsul Sani menjadi satu-satunya nama yang diusulkan menggantikan Wahiduddin Adams. "Oleh karena itu, Komisi III memutuskan bahwa calon yang diusulkan oleh DPR RI menjadi hakim konstitusi menggantikan Wahiduddin Adams adalah bapak doktor Arsul Sani," imbuh dia.

Keputusan Komisi III itu selanjutnya akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI.

Profil dan Harta Kekayaan Arsul Sani

Arsul Sani berprofesi sebagai pengacara dan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Saat ini Arsul Sani tercatat sebagai anggota PPP dan anggota DPR RI Komisi III yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua MPR RI periode 2019-2024.

Arsul Sani terpilih menjadi anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Tengah X, meliputi daerah Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang dan Kota Pekalongan.

Ia di Komisi III yang mengurusi bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan. Ia juga menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI pada 2014-2015 serta anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undangan (RUU) Terorisme pada 2014-2016.

Pada April 2016, Arsul Sani dipercaya Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP menjabat sebagai Sekretaris Jenderal atau Sekjen.