Banjir Semakin Menjadi-jadi, Anggota DPRD dan Pengamat Tata Kota Pertanyakan Program Pemko Medan

Menurutnya, permasalahan banjir di Kota Medan masih menjadi perbincangan warga Medan.

Rajuddin pun tak menampik masih banyak masyarakat yang mengeluh soal banjir dan jalan rusak kepada dirinya selaku wakil rakyat.

"Sebenarnya kalau dari sisi anggaran APBD Tahun 2023 untuk permasalahan banjir ini sudah lebih dari cukup, tapi penanganan banjir pun tak kunjung selesai," jelasnya.

Kendati demikian, Rajuddin mengatakan tak ada waktu untuk saling menyalahkan proyek yang lambat terselesaikan tersebut.

"Makanya solusi dari kami anggaran APBD 2024 pada P-APBD ini lebih difokuskan untuk pembenahan parit dan drainase dengan baik," jelasnya. 

Selain itu, campur tangan pihak Badan Wilayah Sungai (BWS) juga harus dipercepat.

Sebab saat ini, ada dua sungai yang belum selesai pendalaman dan pembentangan.

"Artinya percuma jika fokus ke pemasangan drainase tapi lupa melakukan pendalaman di  sungai terutama di Sungai Deli dan Badarah," terangnya.

Untuk itu, ia meminta Pemko Medan untuk segera mengatasi ini. Mengingat anggaran untuk proyek ini sudah lebih dari cukup.

Sementara itu, Pengamat Tata Kota dan Lingkungan, Jaya Arjuna mengatakan, Wali Kota Bobby Nasution belum mengetahui penyebab dari banjir yang terjadi di Kota Medan

Baca juga: Sebentar Lagi Normalisasi Sungai Deli, Meryl Saragih Apresiasi Langkah Pemko Medan Atasi Banjir

Seluruh program yang dilakukan Bobby Nasution hari ini untuk mengatasi banjir bukanlah idenya sendiri.

Melainkan program yang sudah ada sejak tahun 2011 lalu.

"Medan ini tidak boleh banjir. Sejak dibangun oleh Belanda. Orang-orang Belanda itu inginkan Kota Medan cantik, indah dan tempatnya orang-orang kaya," jelasnya. 

Pada jaman penjajahan Belanda dulu, Sungai Deli, Sungai Baderah, Kerah, Putih, Seikambing dahulunya merupakan kanal.

"Ada 200 meter kanal yang dibangun di masa belanda untuk mengatasi banjir. Namun seiring waktu perlu adanya perbaikan. Untuk itu ada program pemasangan drainase dan lain-lain itu dari pemimpin di tahun 2011 silam. Hanya saja di tahun-tahun itu Pemko Medan tidak mengerjakannya dengan alasan  biaya pembenahan diambil oleh pihak  BWS," terangnya.