NasDem Minta Sumber Dana LSI Dibuka Usai Rilis Elektabilitas Anies Baswedan 5 Persen di Sumut

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPW Partai NasDem Sumut bersama pengurus dan seratus pengacara berkumpul di kantor NasDem, Jalan HM Yamin, Kota Medan, Senin (9/10/2023).

Pertemuan itu guna menyampaikan somasi dan keberatan atas hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA yang menyebut elektabilitas Anies Baswedan 5 persen di Sumatera Utara.

Baca juga: NasDem dan Seratus Advokat Somasi LSI Denny JA soal Elektabilitas Anies Baswedan 5 Persen di Sumut

Ketua DPW NasDem Sumut Iskandar curiga atas hasil survei yang di rilis LSI pada Senin (2/10/2023). Dalam keterangan LSI menyebut ada 5 Provinsi yakni Sumut, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten dengan 1.200 responden. 

"Di Sumut dalam keterangan survei disebut elektabilitas Ganjar Pranowo 65 persen, Prabowo Subianto 30 persen dan Anies Baswedan 5 persen. Oleh karena itu kepada LSI dan Denny JA menyampaikan bagaimana penerangan dan metodologi penerangan survei. Sebaran dan responden yang dilakukan. Jumlah responden di Sumut. Dan yang paling penting adalah dari mana sumber dana survei itu," kata Iskandar pada pertemuan tersebut. 

Selain metodologi survei dan responden, NasDem meminta agar sumber dana survei oleh LSI dibuka. Iskandar mengatakan, aliran dana penting untuk diketahui. 

Dia curiga, ada kepentingan kelompok tentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei untuk melegitimasi dukungan politik. 

"Apakah dari sendiri, atau berasal dari partisan dan sponsor, atau berasal dari uang negara, baik APBN atau APBD ataut NGO dari negara negara asing. Bagi kami sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survei biasanya, diduga bisa mengatur survei tersebut," kata Iskandar. 

"Meminta Asosiasi lembaga survei dan OJK untuk melihat aliran dana lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak pihak tertentu," sambung Iskandar. 

Kerja-kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi. 

Menurut Iskandar, kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin. 

Namun menurutnya ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Iskandar mengatakan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei seusai pesanan. 

Baca juga: NasDem Sumut Apresiasi Anggota DPRD Keluar dari Gerindra dan Golkar Demi Dukung Anies Baswedan

"Kami NasDem Sumut, advokat dan relawan Anies kami ingin membuka kotak pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi. Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, Telah dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu dengan melakukan legitimasi lembaga survei," kata Iskandar. 

"Ini tentu saja mencederai demokrasi dan dapat membenturkan sesana anak bangsa. Meminta agar lembaga survei melakukan kerja kerja secara profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat menentukan pilihannya," tutupnya. 

(cr17/tribun-medan.com) 

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter