Sumut Memilih

Tak Masuk Akal Anies 5 Persen di Sumut, NasDem Sumut dan Seratus Advokat Somasi LSI Denny JA

Saat ini kami DPW NasDem Sumut bersama Badan Hukum bersama seratus advokat melayangkan somasi kepada Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA

Tribun Medan/Anugrah Nasution
MENYAMPAIKAN KETERANGAN - Ketua NasDem Sumut Iskandar ST bersama pengurus dan seratus advokat menyampaikan keterangan pers, di Kantor NasDem Sumut, Senin (9/10) menyikapi rilis survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA baru-baru ini. NasDem Sumut melakukan somasi terhadap LSI Denny JA berkaitan hasil survei yang merilis elektabilitas Capres Anies Baswedan hanya 5 persen di Sumatera Utara. 

Dia curiga, ada kepentingan kelompok tertentu yang ingin memanfaatkan lembaga survei untuk melegitimasi dukungan politik.

"Apakah pembiayaannya sendiri, atau berasal dari partisan dan sponsor? atau berasal dari uang negara, baik APBN atau APBD ataut NGO dari negara negara asing?. Bagi kami sumber dana ini sangat penting, karena siapa yang membayar survey, biasanya diduga bisa mengatur survei tersebut," kata Iskandar.

"Meminta Asosiasi Lembaga Survei dan OJK untuk melihat aliran dana lembaga survei yang kami duga rutin melakukan survei dan menggiring opini publik kepada pihak-pihak tertentu," sambung Iskandar.

Kerja-kerja lembaga survei yang tidak profesional dan independen dianggap sebagai tindakan yang dapat merusak demokrasi.

Menurut Iskandar, kehadiran lembaga survei adalah untuk membantu masyarakat melihat gambaran yang terbaik sebagai sosok pemimpin.

Namun menurutnya ada beberapa lembaga survei yang bekerja untuk kepentingan kelompok. Iskandar mengatakan, lembaga survei kadang dibeli dan dibiayai untuk membuat hasil survei seusai pesanan.

"Kami NasDem Sumut, advokat dan relawan Anies kami ingin membuka kotak pandora yang kami duga adalah kejahatan demokrasi. Yaitu sebagian lembaga survei kami duga telah dibeli, Telah dibayar oleh pihak pihak tertentu untuk menggiring opini publik dalam rencana besar untuk melakukan kecurangan pemilu dengan melakukan legitimasi lembaga survei," kata Iskandar.

"Ini tentu saja mencederai demokrasi dan dapat membenturkan sesana anak bangsa. Meminta agar lembaga survei melakukan kerja kerja secara profesional sehingga menjadi acuan bagi masyarakat menentukan pilihannya," tutupnya. (cr17)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved