Beredar Kaos Prabowo-Gibran 2024, Megawati Berpotensi Marah Besar ke Jokowi, Suara Ganjar Nyungsep?

TRIBUN-MEDAN.com - Beredar kaos Prabowo-Gibran jelang Pilpres 2024. Status Gibran maju sebagai cawapres masih terhambat dengan usia. 

Berdasarkan UU usia Cawapres yakni minimal 40 tahun, sedangkan usia Gibran masih sekitar 36 tahun. 

Kendati demikian, peluang Gibran menjadi cawapres masih terbuka. PSI yang dipimpin adiknya Kaesang tengah menggugat Mahkamah Kosntitusi untuk mengubah batas minimal Capres/Cawapres. 

Mahkamah Konstitusi bakal menggelar sidang terkait gugatan itu pada Senin (16/10/2023) nanti. 

Di samping itu, isu pasangan Prabowo - Gibran membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri marah. 

Karena, jika gugatan itu dikabulkan majelis hakim MK yang diketuai Anwar Usman, adik ipar Presiden Joko Widodo (Jokowi), maka konstelasi politik bakal memanas.

Sebab, putusan tersebut akan berdampak positif buat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka.

Pengamat politik dan Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, mengatakan keputusan MK itu akan menentukan hubungan Jokowi dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Menurut Arifki, jika pada akhirnya Gibran menjadi cawapres Prabowo, itu semua akan menjelaskan di mana posisi Jokowi pada Pilpres 2024.

"Jika Gibran jadi cawapres, makin jelas posisi Jokowi. Pasti dukung Gibran," ucapnya, Rabu (11/10/2023).

Baca juga: BABAK BARU Polda Diam-diam Periksa Syahrul Yasin,Total 4 Kali, Dugaan Pemerasan oleh Pimpinan KPK

Baca juga: Pemenang Juara 1 AGT 2023 Tulis Pesan Ini Untuk Putri Ariani, Sikap Putri Ariani Ramai Tuai Komentar

"Karena posisi Jokowi sebagai ayah, sulit untuk memposisikan dirinya netral di Pilpres 2024," imbuhnya.

Menurut Arifki, selama ini posisi Jokowi seakan abu-abu atau main dua kaki, yakni di Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto.

"Dengan munculnya pasangan Gibran dan Prabowo, posisi Jokowi sudah jelas. Tidak bisa lagi disebut ada di Ganjar. Pasti dia akan mendukung anaknya," kata Arifki.

Jika terjadi, tentu menurut Arifki, hal ini akan berimplikasi pada menghangatnya konstelasi politik di PDIP.

"Ini akan jadi pertarungan antara Teuku Umar (Megawati) dan Raja Solo," ujarnya.

"Karena Pak Jokowi jelas tak akan lagi bisa bilang mendukung Ganjar, jika pasangan Prabowo adalah Gibran," lanjutnya.

Saat ditanya dalam skenario terburuk, apakah mungkin PDIP menarik semua menterinya dari pemerintahan Jokowi, Arifki menilai peluang ke arah itu tetap terbuka.

"Jika bicara soal politik, tentu bicara segala kemungkinan, terkait hal tadi, saya melihatnya mungkin saja terjadi," ujarnya.

"Mungkin saja PDIP akan menarik menterinya dari pemerintahan, tapi seberapa persentase hal itu terjadi, itu soal lain," imbuhnya.

Arifki juga menyoroti kemungkinan tergerusnya suara PDIP dan Ganjar di Jateng, jika akhirnya Gibran menjadi cawapres Prabowo.

"Sangat mungkin terjadi. Pencawapresan Gibran juga bisa menjadi mesin politik untuk menggerus suara pendukung Ganjar Pranowo di basis-basis wilayah yang dikuasai PDIP," katanya.

"Namun, ada yang menarik juga, untuk suara parpol, siapa yang akan mendapat efeknya di Jateng jika Gibran menjadi cawapres Prabowo. Apakah PSI atau Gerindra? Kita akan menantikan sama-sama," kata Arifki.

Beredar Kaos Prabowo-Gibran

Sementara itu, di Solo mulai beredar video di medsos yang menampakkan sejumlah orang tengah memperlihatkan kaos bertuliskan Prabowo-Gibran.

Video yang diunggah oleh akun Twitter @brother_djon, Selasa (10/10/2023).

Viralnya video kaos bertulis Prabowo Gibran tersebut bertepatan dengan deklarasi dukungan kepada Wali Kota Solo itu untuk menjadi Cawapres pendamping Prabowo Subianto dari sejumlah DPC Partai Gerindra.

Satu di antara dukungan yang diberikan pada Putra Sulung Presiden Jokowi itu dilaksanakan oleh DPC Gerindra Solo.

Namun demikian, saat dikonfirmasi Ketua DPC Gerindra Solo, Ardianto Kuswinarno mengaku tidak tahu menahu terkait video viral tersebut.

Bahkan Ardianto menambahkan dirinya baru mengetahui informasi terkait adanya pihak yang telah membuat kaos bertuliskan Prabowo Gibran.

"Bentar, bentar, justru saya belum tahu terkait kaos tersebut. Bahkan juga saya tidak tahu warna kaosnya apa," ujar Ardianto saat dikonfirmasi, Rabu (11/10/ 2023 ).

Ia menambahkan meski telah melakukan deklarasi dukungan pada sosok Gibran, tetapi pihaknya belum membuat atribut apapun.

"Belum kita enggak, kita belum membuat apa-apa. Cuma kemarin kita deklarasi saja, belum membuat kaos-kaos atau apa gitu," sambungnya.

Lebih lanjut, Ardianto menjelaskan bahwa pihaknya tetap tegak lurus dengan aturan KPU.

"Kalau kita tegak lurus dengan aturan KPU dulu. Jadi jangan sampai kita melanggar, apalagi ini belum DCT. Kalau sudah DCT nanti Monggo," pungkasnya.

Sementara itu, sampai berita ini diterbitkan, pihak Relawan Gibran dalam hal ini Relawan Bolone Mase yang sempat dihubungi TribunSolo.com belum merespon pertanyaan serupa.

Rocky Gerung Sindir MK

Rocky Gerung menyorot kemungkinan Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan terkait minimal usia cawapres. 

Pengamat politik Rocky Gerung cukup keras memberikan tanggapan mengenai hal ini.

Menurut Rocky Gerung, langkah MK yang tetap menyidangkan perkara terkategori open legal policy (kebijakan hukum terbuka) itu, melukai makna demokrasi saat ini.

Pasalnya, kewenangan pembuat undang-undang yakni dilakukan oleh pemerintah dan DPR RI.

"Kita mewakili kemarahan publik terhadap Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

"Kita menghendaki ada semacam etika. Etis enggak kalau PSI (Partai Solidaritas Indonesia) yang ketuanya Kaesang Pangarep (adik kandung Gibran) meminta MK yang ketuanya pamannya, Anwar Usman, supaya Gibran dijadikan calon wakil presiden dan setelah itu melapor ke Presiden Jokowi yang adalah kakak ipar Ketua MK," imbuhnya.

"Dari segi itu, itu super dinasti. MK sekarang adalah Mahkamah Keluarga," tegas Rocky Gerung.

Rocky Gerung menilai hal ini sama saja memperburuk praktik konstitusi Indonesia.

"Bekali-kali saya terangkan, MK adalah Mahkamah Konstipasi (sembelit) kayak ngeden begitu. Ini bagian terburuk dari praktik konstitusi kita," jelas Rocky Gerung.

"Dua institusi ini, Presiden dan MK, berkomplot untuk membatalkan dasar-dasar berdemokrasi," tegas Rocky Gerung.

Untuk itu, Rocky yang juga adalah salah seorang pendiri SETARA Institute inimengatakan harus ada kemarahan publik yang diucapkan dengan tegas bahwa rakyat menuntut keadilan konsutitusional.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Fadli Zon yang biasa keras, justru setuju dengan wacana pemimpin dengan usia di bawah 30 tahun.

Fadli Zon menilai kalau semangat untuk menurunkan persyaratan batas usia itu bagus.

Sebab, menurutnya, menjadi seorang pemimpin itu bukan terbatas dari segi umur melainkan pengalaman.

"Sebenarnya lepas dari situasi politik gitu ya, persoalan umur itu relatif di negara-negara maju di negara-negara maju demokrasinya bahkan ada yang usia para pemimpinnya tuh dibawah 35 bahkan 30 tahunan awal," ucapnya.

"Jadi, sebenarnya spirit untuk menurunkan persyaratan itu saya kira bagus, di luar situasi dan kondisi, sekarang itu seharusnya memang kita bisa memikirkan ulang karena bukan berapa usianya, tapi kematangan pengalamannya itu yang paling penting," kata Fadli Zon.

(*/tribun-medan.com)