PANTESAN Proyek yang Dikerjakan PT Waskita Karya Tak Selesai: JK Mengeluh, Ini Kata Erick Thohir

TRIBUN-MEDAN.COM - Kondisi keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah dalam kondisi yang berdarah-darah.

BUMN Karya ini tengah kesulitan untuk menyelesaikan utang-utangnya.

Beberapa kali, Waskita Karya melakukan pengajuan penundaan utang yang jatuh tempo.

Selain itu, perusahaan juga harus wira-wiri ke pengadilan menghadapi serangkaian gugatan pailit dari para kreditur maupun perusahaan vendor (subkontraktor).

Mengutip Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2023 yang dipublikasikan perseroan, total utang Waskita Karya sudah mencapai Rp 84,31 triliun.

Rinciannya terdiri dari utang jangka pendek Rp 22,79 triliun yang harus segera dibayar dan utang jangka panjang yang jumlahnya Rp 61,51 triliun.

Selain utang, perusahaan konstruksi pelat merah yang berkantor pusat di Cawang, Jakarta Timur ini juga terus mencatatkan rugi selama kurun waktu 5 tahun berturut-turut.

Dalam laporan keuangan kuartal II-2023, Waskita Karya juga mencatatkan rugi sebesar Rp 2,23 triliun.

Sebelumnya, perusahaan ini juga tak pernah sekalipun untung sejak tahun 2019.

Dengan demikian, Waskita Karya sudah 5 tahun berturut-turut mencetak rugi.

Dikutip dari Kompas.com, Sabtu (14/10/2023), berikut rugi berturut-turut yang diderita PT Waskita Karya sejak 2019 sebagaimana dikutip dari Financial Highligt yang dipublikasikan perseroan:

1. Semester I-2023: Rugi Rp 2,23 triliun

2. Tahun 2022: Rugi Rp 1,88 triliun

3. Tahun 2021: Rugi Rp 1,09 triliun

4. Tahun 2020: Rugi Rp 7,35 triliun

5. Tahun 2019: Rugi Rp 2,12 triliun

Masih mengutip Laporan Keuangan Konsolidasi Interim 30 Juni 2023 yang dipublikasikan perseroan, dari total kewajiban Rp 84,31 triliun, utang jangka pendeknya atau yang harus segera dibayarkan adalah Rp 22,79 triliun.

Misalnya saja untuk utang jangka pendek yang segera jatuh tempo kurang dari setahun, Waskita Karya harus membayar ke bank Rp 868,37 miliar, surat utang jangka menengah mendekati jatuh tempo Rp 250 miliar, dan paling besar berupa utang obligasi jatuh tempo Rp 6,566 triliun.

Bandingkan dengan asetnya yang berupa kas dan setara kas Waskita Karya yang hanya Rp 1,72 triliun.

Artinya, kas yang dimiliki perusahaan sangat jauh dari cukup untuk membayar utang yang segera jatuh tempo.

Perusahaan memang tercatat memiliki total aset sebesar 96,32 triliun. Namun sebagian besar berupa aset tidak lancar yakni sebesar Rp 72,15 triliun.

Sementara ekuitas (modal) perusahaan hanya Rp 12 triliun.

Karena tak sanggup membayar pinjaman, Waskita Karya beberapa kali mengajukan penundaan bayar kepada para krediturnya melalui pengadilan.

Dugaan manipulasi laporan keuangan

Kementerian Badan Usaha Milik Negara beberapa waktu lalu juga mulai mencium aroma tidak sedap pada laporan keuangan perusahaan Waskita Karya dan Wijaya Karya.

Kecurigaan manipulasi laporan keuangan agar kinerjanya tampak baik itu dibeberkan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo.

Padahal, kedua perusahaan itu juga berstatus perseroan terbuka yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Baik Wika maupun Waskita, merupakan BUMN konstruksi yang selama ini kerap didera kesulitan keuangan.

Kedua perusahaan juga menanggung utang menggunung, baik kepada para kreditur maupun para vendornya.

Tiko mencontohkan, salah satu dugaan kuat dari Kementerian BUMN, Waskita dan Wika dicurigai memoles laporan keuangan arus kasnya (cashflow) yang lancar, padahal kondisi sebenarnya tengah kesulitan. "Seperti Waskita, seperti Wika ini memang pelaporan keuangannya ini tidak sesuai dengan kondisi riilnya, artinya dilaporkan seolah-olah untung bertahun-tahun padahal cashflow-nya tidak pernah positif sebenernya," beber Tiko, sapaan akrab Kartika Wirjoatmodjo.

Tiko menyebut, saat ini pihaknya tengah meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan investigasi laporan keuangan yang disajikan dua BUMN yang kantor pusat saling bertetangga di kawasan Cawang tersebut.

Dalam menyusun laporan keuangan, lazimnya perusahaan sudah diaudit oleh auditor independen dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Sehingga, praktik manipulasi laporan keuangan juga bisa menyeret KAP yang disewa untuk mengaudit laporan keuangan Wika dan Waskita. "Kita mulai lakukan ini, saya sudah lapor ke BPKP, apabila ada fraud (kebohongan) dari sisi pelaporan keuangan kita bisa lakukan tindakan tegas dengan kerangka governance yang ada," ujar Tiko.

Menteri BUMN Erick Thohir Cek Utang Waskita Karya ke Perusahaan JK

Terbaru, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat suara terkait keluhan Jusuf Kalla (JK) yang menyebut PT Waskita Karya (Persero) masih memiliki utang senilai Rp 300 miliar ke perusahaannya, Kalla Group.

Erick mengatakan, dirinya akan melakukan pengecekan terkait utang yang dimaksud JK.

Menurutnya, persoalan utang pada BUMN karya memang terus dipantau, termasuk pada vendor-vendor kecil sekalipun.

"Saya akan cek, akan saya perhatikan. Pasti (kita cek), bukan hanya Pak JK saja, vendor-vendor yang kecil-kecil pun," ujarnya, Jumat (13/10/2023).

Ia menegaskan, pada dasarnya utang-utang yang ada di BUMN umumnya merupakan utang lama, yang muncul sebelum masa kepemimpinannya sebagai Menteri BUMN.

Kendati begitu, persoalan utang-utang tersebut terus diupayakan untuk diperbaiki. Mulai dari pembayaran kepada kreditur dan vendor, penindakan terhadap oknum, hingga perbaikan sistem di tubuh BUMN tersebut.

"Tetapi pasti kan saya yakin ini proyek lama (utang Waskita ke JK), ya maksudnya bukan zaman saya. Karena itu kenapa sejak zaman saya untuk (BUMN) karya-karya yang tidak sehat kita perbaiki. Kalau ada korupsi di karya-karya ya kita bekerja sama untuk memastikan oknum-oknumnya bertanggung jawab," papar Erick.

Keluhan JK sebelumnya

Seperti diberitakan sebelumnya, Jusuf Kalla (JK) sebagai Pendiri Kalla Group mengungkapkan, sebuah BUMN karya saat ini masih memiliki utang kepada salah satu perusahaannya dan belum kunjung dibayar hingga tiga tahun.

"Perusahaan kami malah sudah tiga tahun senilai Rp 300 miliar belum dibayar-bayar," ujar JK dalam keterangannya, Rabu (11/10/2023).

JK pun mengaku tidak mengetahui pasti mengapa BUMN karya tersebut belum kunjung membayar utang kepada perusahaannya.

"Saya juga tidak tahu pasti penyebabnya. Atau mungkin terlalu banyak tugas dan tidak ada uang," kata Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 itu.

Terkait upaya pelunasannya, JK meminta kepada pemerintahan Jokowi untuk menjamin pelunasan tagihan tersebut.

"Pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang saham harus menjamin (membayar) utang itu. Karena biasanya, pemegang saham selalu yang bertanggungjawab," ucap dia.

Penjelasan Waskita Karya Terkait Keluhan JK

Sebelumnya, Waskita Karya mengungkapkan utang perusahaan ke Bukaka Tembus, bagian dari Kalla Group, berkaitan dengan proyek pembangunan Jakarta - Cikampek Elevated II (Tol MBZ).

Menurut SVP Corporate Secretary Waskita Karya Ermy Puspa Yunita, angka final terkait pembayaran ke pihak Jusuf Kalla masih dalam proses persiapan penghitungan atau verifikasi.

"Hubungan kontraktual yang terjalin adalah antara Waskita-Acset KSO dengan KSO Bukaka-KS," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (12/10/2023), dikutip dari Kompas.com.

Ermy bilang, kedua belah pihak telah bersepakat untuk menunjuk auditor eksternal yang independen dalam rangka meminta pendapat atau reviu.

Hasil reviu tersebut yang akan dijadikan dasar pembayaran Waskita-Acset KSO kepada KSO Bukaka-KS.

"Selain itu, Waskita-Acset KSO telah melakukan kewajiban pembayaran kepada KSO Bukaka-KS yang sudah ditagihkan sesuai dengan jumlah pembayaran yang diatur dalam kontrak," kata dia.

Proyek pembangunan jalan senilai Rp 2,7 triliun di Sumut tak kunjung selesai

Sementara, proyek pengerjaan infrastruktur jalan di Sumatara Utara yang dikerjakan PT Waskita Karya diduga juga mengalami kendala.

Pemerintah Provinsi Sumatera telah menganggarkan proyek pengerjaan jalan dan jembatan senilai Rp 2,7 triliun. Proyek ini dinamakan multiyears.

Sampai saat ini, Sabtu (14/10/2023), total pengerjaan proyek jalan berbiaya Rp 2,7 triliun di Sumut sepanjang 450 kilometer itu belum ada tuntas. "Ada komitmen percepatan dari penyedia jasa, Waskita. Kita akan terus monitor seminggu sekali agar progresnya terus terpantau," kata Sekda Sumut Arif S Trinugroho kepada wartawan, Minggu (21/5/2023) lalu.

Belum lama ini Arief meninjau sejumlah ruas jalan di Kota Pematangsiantar dan Simalungun yang merupakan bagian dari proyek jalan Rp2,7 triliun.

Di Kota Pematangsiantar, Arief meninjau proyek Jalan Ade Irma Suryani sepanjang 1,7 kilometer dan Jalan DI Panjaitan sepanjang 3,9 kilometer.

Arief mendapat informasi dari Waskita Karya, meski badan jalan sudah selesai tahun lalu, tetapi normalisasi drainase dan marka jalan belum juga kelar.

Kegiatan pemeliharaan kedua ruas jalan itu juga baru akan selesai di Juni 2023.

Sedangkan di Simalungun, Arief mengunjungi proyek Jalan Pematangsiantar-Pematangraya sepanjang 4 kilometer.

Kemudian proyek jalan Simpang Raya-Tigaras sepanjang 7,2 kilometer.

Serupa dengan sebelumnya, meski badan jalan sudah selesai dikerjakan, tetapi sejumlah pendukung jalan juga belum selesai.

Waskita baru akan menyelesaikan bahu jalan dan drainase pada Agustus 2023.

Bahkan proyek jalan lain di daerah itu, yakni ruas Kerasan-Perdagangan, hingga kini masih dalam tahap pengerjaan.

Kelambanan itu yang membuat Arief menyatakan bahwa Pemprov Sumut akan memantau progres proyek setiap minggu.

Arief juga memastikan hingga kini Pemprov Sumut belum sepeserpun melakukan pembayaran.

Sesuai kontrak, Pemprov Sumut akan membayar setelah seluruh proyek benar-benar rampung.

Begitu juga dengan ruas jalan ruas jalan di Kabupaten Humbang Hasundutan: Ruas jalan Batugajah-Pakpak Bharat, Ruas jalan Pakkat-Tarabintang, Ruas jalan perbatasan Pakkat-Tapteng, Ruas jalan Siabaksa-Bakkara dan Ruas jalan Tarabintang-Parlilitan.

Bahkan, pengerjaan ruas jalan Batugajah-Pakpak Bharat yang sepanjang sekitar 4,6 km itu tak kunjung selesai.

Sebelumnya sudah dikerjakan beberapa hari dengan satu alat berat excavator mini, namun terhenti sejak pertengahan Juni 2023 hingga saat ini. Pengerjaan hanya membersihkan sisi kiri dan kanan jalan, namun tidak ada perbaikan bahu jalan, baik pemerataan batu-batuan mapupun pengaspalan belum ada sama sekali. Bukannya semakin bagus, malah tambah rusak.

Kritikan Keras Anggota DPRD Sumut

Terkait hal ini, Anggota Komisi D DPRD Sumut Viktor Silaen menilai bahwa indikator penyelesaian proyek pembangunan jalan dan jembatan provinsi di Sumatera Utara dengan anggaran Rp2,7 triliun tidak jelas. Hal ini disampaikan Viktor menanggapi keterangan Kepala Dinas PUPR Sumut yang mengaku sudah menyelesaikan pembangunan 56,89 persen per Agustus 2023. "Katakanlah siap 60 persen. Ukurannya apa? Kita kan enggak tahu. Karena kontraknya sampai saat ini kita enggak tahu apa item-item dari pekerjaan itu. Gak terbuka," kata Viktor kepada Tribun-medan.com, Kamis (14/9/2023) lalu.

Apalagi katanya, saat ini tahun 2023 juga akan berakhir dalam waktu lebih kurang tiga bulan lagi. Ia memberi peringatan kepada PT Waskita Karya (WK), PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan PT Pijar selaku rekanan, untuk secepatnya menyelesaikan proyek tersebut tepat waktu. "Seperti diketahui, batas kontrak pekerjaan proyek multiyears berakhir pada Desember 2023. Jika tidak selesai sesuai perjanjian, maka proyek "raksasa" ini dianggap gagal dan tentunya banyak yang bakal terjerat dengan kasus hukum," ujar Viktor Silaen.

Pihaknya juga tidak yakin, dalam kurun waktu tiga bulan lagi, perbaikan jalan dan jembatan di Sumut yang masuk dalam proyek multiyears akan tuntas dikerjakan, karena masih banyak ruas jalan provinsi di sejumlah kabupaten/kota yang belum disentuh alias masih "hancur-hancuran".

"Yang dikatakan selesai itu jika semua item pekerjaan itu selesai. Misal pengaspalan badan jalan sekian meter. Misalnya ada cor beton untuk bangun jalan sekian meter. Ada misalnya pembuatan parit sekitar meter. Contoh ada pembangunan jembatan sekian unit, kan gitu. Ini sampai saat ini, untuk jembatan, yang saya dengar ada yang belum dipegang sama sekali. Gitu juga ruas jalan di Asahan-Labura," sebutnya.

Contoh lain kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar tersebut yakni jalan dan jembatan provinsi di Ajamu sampai ke Dusun Seipinang, Desa Teluksentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu yang merupakan paket proyek multiyears berbiaya Rp 2,7 triliun hingga saat ini masih belum disentuh perbaikan. Begitu juga ruas jalan provinsi Gunung Sitoli menuju Nias Utara maupun dari ruas Jalan Gunung Sitoli menuju Nias Barat. Sama halnya dengan di Kabupaten Humbang Hasundutan di tapal batas Ruas Jalan Batugajah-Pakpak Bharat.

Selain itu, jalan provinsi yang menghubungkan Tarutung - Sipahutar dan Pangaribuan - Garoga, Tarutung - Sipahutar - Pangaribuan - Sipirok dan jalan provinsi Sibuhuan menuju Tapanuli Selatan jalur Sosopan masih dalam kondisi hancur lebur. "Jikapun ada jalan provinsi yang sudah mulus dikerjakan, tapi hasilnya belum sesuai dengan kontrak kerja, misalnya drainase belum selesai atau masih sebagian dikerjakan, seperti jalan provinsi di Simalungun dan jalan sejajar Medan - Berastagi yang sebagian sudah diaspal, tapi drainase babak belur," tegas Viktor.

Berkaitan dengan itu, Victor mendesak Kadis PUPR Sumut Marlindo untuk segera memberikan peringatan keras kepada PT WK dan perusahaan KSO (Kerja Sama Operasional) PT SMJ dan PT Pijar agar menyelesaikan seluruh proyek multiyears sesuai kontrak perjanjian, yakni akhir Desember 2023 tuntas.

"Jika tidak mampu menyelesaikannya sesuai kontrak, ketiga perusahaan itu wajib dituntut membayar denda keterlambatan dengan pembayaran 100 persen dan segera putus kontraknya, karena dianggap tidak serius mengerjakan proyek yang kegunaannya memperlancar arus lalu-lintas perekonomian masyarakat," ujarnya.

Pihaknya juga meminta kepada Pj Gubernur Sumut Hasanuddin agar berhati-hati dalam membayar pekerjaan kepada perusahaan rekanan tersebut. "Karena ini kan sudah mau pembayaran. Harus diperhatikan betul dan pengerjaannya harus ditanggung jawabi oleh para rekanan," pungkasnya.

PT Waskita Karya mendapat segudang proyek di IKN Nusantara

Kendati keuangannya compang-camping, Waskita Karya tercatat menjadi perusahaan konstruksi dengan porsi garapan proyek terbesar di Ibu Kota Negara (IKN) dengan total Rp 4,33 triliun, dari total nilai sebesar Rp 7,22 triliun yang digarap BUMN karya.

Sebagai pembanding, BUMN karya lainnya PT PP Tbk (PTPP) menerima total nilai kontrak dari IKN sebesar Rp 4,15 triliun per akhir Juni 2023.

Lalu PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga mendapat total kontrak proyek IKN mencapai Rp 3,48 triliun.

Sementara itu, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) mengerjakan tujuh proyek di IKN senilai Rp 2,9 triliun. Proyek IKN garapan Waskita itu meliputi, Proyek Jalan Tol IKN Segmen 5A, Proyek Jalan Lingkar Sepaku Segmen 4, Proyek gedung Sekretariat Presiden dan fasilitas Gedung penunjang.

Lalu, Proyek gedung dan kawasan Kementerian Koordinator (Kemenko) Paket 3, Proyek gedung dan kawasan Kemenko Paket 4, Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) 1, 2, 3.

Terakhir Proyek Jalan Feeder Distrik Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang baru saja penandatangan kontrak pada awal Juli 2023 lalu.

Rinciannya, progres proyek Jalan Lingkar Sepaku 4 mencapai 48,13 persen, Tol Segmen 5A mencapai 33,67 persen, Gedung Sekretariat Presiden 21,18 persen, Gedung Kemenko 3 mencapai 5,73 persen, Gedung Kemenko 4 mencapai 11,26 persen, dan proyek IPAL 1,2,3 mencapai 3,49 persen.

Penyelesaian utang Waskita Karya Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir mengaku pemerintah membuka opsi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) untuk Waskita Karya yang tidak mampu membayar utang. 

Seperti diketahui, Waskita mengumumkan tidak dapat melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Erick Thohir menuturkan, pihaknya saat ini tengah duduk dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk membahas persoalan Waskita Karya tersebut.

"Itu yang kita lagi duduk dengan Menteri Keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kemarin kita, salah satunya opsinya ada PKPU atau restrutkturisasi total, ini yang kita dorong," ujarnya saat ditemui di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Kendati ia enggan membeberkan kepastikan terkait rencana PKPU tersebut lantaran masih berupa opsi. "Saya enggak mau jawab dulu," imbuh dia dikutip dari artikel Kompas.com dengan judul "Meski Keuangan Karut-marut, Waskita Diserahi Proyek Terbanyak di IKN." 

Adapun jumlah pokok surat utang Seri B yang harusnya dibayarkan Waskita mencapai Rp 135,5 miliar dengan bunga tetap sebesar 10,75 persen per tahun.

Daftar tersangka Korupsi di PT Wakita:

1. Direktur Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-2020, Agus Wantoro

2. General Manager Pemasaran PT Waskita Beton Precast Tbk periode 2016-Agustus 2020, Agus Prihatmono

3. Staf Ahli Pemasaran (expert) PT Waskita Beton Precast, Benny Prastowo

4. Pensiunan Karyawan PT Waskita Beton Precast Tbk, Anugrianto

5. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrical, Hasnaeni

6. Pensiunan Karyawan BUMN PT Waskita Beton Precast, KJH

7. Mantan Direktur Utama PT Waskita Beton Precast, Jarot Subana

8. Direktur Utama PT Arka Jaya Mandiri (AJM) berinisial HA.

(cr14/tribun-medan.com/kompas.com)

Baca juga: Bank Mandiri Setop Pembiayaan untuk Karyawan BUMN Waskita dan Wika

Baca juga: Edy Rahmayadi Baru Mau Bayar PT Waskita Karya KSO Jika Semua Proyek Selesai Dikerjakan

Baca juga: Pemprov Belum Bayar ke Waskita, Dua Ruas Jalan di Siantar Masuk Proyek Multiyears Rp 2,7 Triliun

Baca juga: Dinas PUPR Sumut Akui Sempat Kirim Surat Pemutusan Kontrak ke PT Waskita Karya, Sebut Kinerja Lamban

Baca juga: Dirut PT Waskita Karya Ditahan, Sekda Sumut Pastikan Tidak Ada Hubungan dengan Proyek Rp 2,7 T

Baca juga: Aspal Proyek Rp 2,7 Miliar yang Dikerjakan PT Waskita Karya Bisa Dikupas dengan Mudah di Simalungun