Pernyataan Prabowo Subianto Tidak Masalah Dinasti Jokowi Tuai Kritik dari Pakar Hukum Tata Negara

Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra salah memahami soal definisi dinasti politik

Editor: Jefri Susetio
KOMPAS.com
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti melayangkan kritik pedas terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang menyebutkan tidak masalah dinasti politik Jokowi asalkan tujuannya baik 

TRIBUNMEDAN.COM- Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, Prabowo Subianto, Ketua Umum Gerindra salah memahami soal definisi dinasti politik.

Karena itu, ia melayangkan kritik keras terhadap pernyataan Prabowo Subianto yang menyebutkan tidak masalah dinasti Jokowi asalkan tujuannya baik.

"Mungkin Pak Prabowo salah memahami ya dinasti politik dengan keluarga. Kalau dari jawabannya Pak Prabowo kesannya itu dinasti politik sama saja dengan keluarga," ujarnya.

Baca juga: KOMENTAR PDIP Soal Gibran Jadi Cawapres Prabowo, Sekjen Singgung Adab Politik

 

"Padahal beda ada terminologinya dalam ilmu politik dan hukum tata negara. Dinasti politik itu adalah pada saat orang-orang yang punya hubungan kekerabatan langsung, dan pada saat keluarganya sedang menjabat, mengambil keuntungan politik dari posisi keluarganya itu untuk menguatkan jaringan politik keluarga itu," tambahnya Bivitri saat dihubungi Tribunnews.com, Senin (23/10/2023).

Bivitri juga menegaskan dinasti politik tidak dibenarkan meski dengan alasan seperti yang diungkapkan Prabowo yaitu berbakti kepada rakyat jika dilihat dari sudut pandang hukum tata negara atau ilmu politik.

Dia pun mencontohkan ketika dinasti politik langgeng di tengah masyarakat perlu dinilai pula apakah cara tersebut sudah sesuai prinsip etika politik atau tidak.

Selain itu, dinasti politik yang dilanggengkan apakah juga merusak sistem tata negara atau tidak.

"Intinya harus disadari bahwa politik dan tata negara itu ukurannya bukan berbakti atau tidak berbakti untuk bangsa. Ukurannya harus selalu apakah ada prinsip-prinsip etika politik yang dilanggar, apakah mereka merusak sistem atau tidak," ujarnya.

Di sisi lain terkait Gibran menjadi cawapres, Bivitri pun mengungkapkan hal tersebut juga tidak diperbolehkan kendati putra sulung Jokowi itu sempat mengungkapkan tak masalah jika tidak dipilih rakyat.

"Seandainya ada jabatan tertentu yang jelas-jelas didapatkan karena keluarganya sedang menjabat, walaupun nanti ada urusan akan dipilih rakyat atau tidak. Tapi bahwa arena pertarungan itu bisa dimasuki karena ayahnya masih menjabat sebagai presiden, itu sudah menjadi karakteristik politik dinasti," katanya.

Bivitri mengatakan dinasti politik Jokowi adalah wujud penyalahgunaan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya keluarga mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Prabowo merespons isu dinasti politik Jokowi setelah Gibran menjadi cawapres dirinya.

Dia pun mempertanyakan apakah ada kesalahan ketika dinasti Jokowi ingin berbakti untuk rakyat.

"Kalau dinastinya Pak Jokowi ingin berbakti untuk rakyat kenapa? Salahnya apa? Jadi berpikir baik lah. Berpikir positif ya," kata Prabowo di Rapimnas Gerindra di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Senin (23/10/2023) dikutip dari YouTube Kompas TV.

Sumber: Tribunnews
Halaman 1 dari 2
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved