Tanggapi Baliho Dicopot saat Kunker Jokowi, Ganjar Pranowo: Kalau Tak Melanggar, Jangan Berlebihan!

TRIBUN-MEDAN.com - Heboh penurunan baliho Ganjar-Mahfud dan alat peraga kampanye lainnya saat kunjungan kerja Presiden Jokowi di Gianyar, Bali, menuai reaksi dari sejumlah pihak.

Tak terkecuali dari Ganjar Pranowo bacapres usungan koalisi PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Ganjar Pranowo mengaku hingga kini merasa bingung soal balihonya dengan Mahfud MD yang diturunkan itu.

“Saya lagi coba bertanya-tanya kenapa dicopot,” ungkap Ganjar usai menghadiri Mukernas V Persada di Prama Beach Hotel, Bali pada Rabu (1/11/2023) siang.

Ganjar menegaskan, bila memang baliho itu melanggar aturan maka silakan copot.

Namun bila dinilai tak melanggar aturan, Ganjar meminta agar segenap pihak tak perlu berlebihan menindaklanjuti baliho itu.

“Kalau memang ada yang melanggar silakan dicopot. Kalau tidak ada yang melanggar, sebaiknya tidak perlu berlebihan,” ujarnya.

Ganjar mengaku telah berkomunikasi dengan Ketua DPD PDIP Bali Wayan Koster pascapencopotan baliho Ganjar-Mahfud MD itu.

Informasi yang diperolehnya, baliho tersebut telah terpasang kembali seperti semula.

“Saya sudah berkomunikasi dengan Pak Wayan Koster. Kemarin ada statement, dan sudah dipasang lagi,” tuturnya.

Sebelumnya, baliho pasangan Ganjar-Mahfud MD dan parpol lainnya diturunkan Satpol PP Bali jelang kunjungan kerja Presiden Jokowi pada Selasa 31 Oktober 2023 kemarin.

Tanggapan Jokowi

Presiden Jokowi memberi penjelasan mengenai adanya pemindahan APK, termasuk baliho Ganjar-Mahfud MD, saat dirinya kunjungan kerja ke Gianyar, Bali.

Jokowi mengatakan bahwa pemerintah daerah baik itu kabupaten, kota, serta provinsi dan juga pemerintah pusat harus netral.

"ASN semua harus netral, TNI semua harus netral, Polri semua harus netral," kata Jokowi usai meninjau tol Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

Kata Jokowi, setiap pemindahan atribut partai, pemerintah daerah harus meminta izin dan berkomunikasi kepada pengurus partai di wilayah tersebut.

Komunikasi dengan pengurus partai di daerah, kata Jokowi, menjadi sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah dengan partai politik karena memindahkan atribut partai.

"Jangan sampai nanti terjadi miskomunikasi dan menjadikan semuanya tidak baik," tuturnya.

Terkait apakah atribut partai tersebut menyalahi aturan tata kota, kata Jokowi, sebaiknya ditanyakan kepada pemerintah daerah.

"Ya itu semuanya urusan pemerintah daerah," ujarnya.

Dilansir Tribunbali.com, kawasan Jalan SMKI Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, Bali kembali dihiasi oleh baliho politik serangkaian Pemilu 2024, Rabu (1/11/2023).

Tidak ada penggeseran sama sekali, seperti saat baliho tersebut sebelum diturunkan. Namun demikian, bendera-bendera PDIP tak terlihat terpasang di sisi jalan.

Padahal sebelum kedatangan Presiden Jokowi, bendera berlambang banteng tersebut terpasang setiap beberapa meter di sepanjang jalan di depan Pasar Bulan.

Seorang tukang parkir Pasar Bulan, Anak Agung Gede Putra mengatakan, baliho tersebut telah dipasang usai Presiden Jokowi meninggalkan Pasar Bulan.

"Dipasangnya kemarin, pas Pak Jokowi pergi, langsung dipasang lagi. Dipasang sama yang tadinya menurunkan," ujarnya.

Alasan Estetika

Pejabat (PJ) Gubernur Bali, Sang Made Mahendra Jaya juga sudah memberikan penjelasan terkait pencopotan baliho tersebut. Kata dia, baliho tersebut digeser untuk menjaga estetika.

“Tanggapi berita dan video adanya pencabutan alat sosialisasi pada saat kunjungan kenegaraan dapat saya tegaskan faktanya tidak demikian,” kata Sang Mahendra, Selasa (31/10/2023).

“Yang dilakukan adalah menggeser sementara alat sosialisasi tersebut berupa baliho agar estetika terjaga dan setelah selesai kegiatan alat sosialisasi baliho tersebut sudah terpasang kembali jadi dapat saya tegaskan di sini tidak ada maksud lain kecuali kegiatan dapat berjalan dengan nyaman,” imbuhnya.

Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Harfendi mengatakan berkaitan dengan adanya anggota TNI dan Kapolri yang ada di lokasi pencopotan Baliho dan bendera Ganjar Mahfud MD dikatakannya memang sesuai SOP pengamanan RI 1.

“Di situ ada Dandim dan Kapolres, jadi mereka di situ melaksanakan tugasnya sesuai dengan SOP keamanan RI 1,” kata Pangdam.

Kabid Humas Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan menegaskan, bahwa penurunan tersebut tidak tebang pilih. Kata dia, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya milik partai tertentu.

"Satpol PP Provinsi Bali, sesuai tugas pokok fungsinya salah satunya mempunyai wewenang dalam hal tersebut, menurunkan hampir semua baliho dari semua partai peserta pemilu," ujarnya.

"Sekali lagi kami jelaskan, baliho yang diturunkan tersebut bukan hanya baliho tertentu, tetapi semua diturunkan untuk dibersihkan dan ditertibkan khususnya di sepanjang jalan Denpasar, Badung hingga Gianyar yang menjadi kunjungan kerja Bapak Presiden RI selama di Bali," imbuhnya.

Ia pun mengatakan alasan baliho tersebut diturunkan, mulai dari karena saat ini masih dalam tahap pendaftaran bacalon, juga dilakukan untuk memberikan suasana yang bersih

"Alasan diturunkan, karena saat ini Pemilu masih memasuki tahapan pendaftaran Bacalon. Baliho bukan merupakan alat peraga kampanye. Bersih-bersih untuk menjaga keindahan dan tata kota di lokasi kunjungan kerja Presiden RI," ujarnya.

(*/tribunmedan.com)

Sebagian artikel ini telah tayang di Tribunbali.com