PDIP Medan Sebut Bobby Nasution Bukan Lagi Kader, Diminta Tak Ulur Waktu Kembalikan KTA

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - DPC PDIP Medan menanggapi langkah Wali Kota Bobby Nasution yang secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto dan kakak iparnya Gibran Rakabuming Raka. 

Bendahara PDIP Medan Boydo Panjaitan mengatakan, sesuai arahan DPP Bobby Nasution sudah bukan lagi kader PDIP. 

Baca juga: PDIP Merasa Dikhianati Bobby Nasution, Hasto Singgung Jasa Karpet Merah Untuk Menantu Jokowi

"Sikap PDIP sudah jelas, seperti yang disampaikan DPP sudah jelas, kalau mendukung sana, buat pengunduran diri dan kembalikan KTA," kata Boydo kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun meminta agar Bobby melaksanakan arahan DPP PDIP untuk segera undur diri sebagai kader. 

"Perintah DPP kepada Bobby ini untuk terakhir kali lakukan saja, jangan arogan sekali kan gitu," lanjut Boydo. 

Boydo mengatakan, pada saat dipanggil DPP PDIP Senin (6/11/2223), Bobby telah diminta mengundurkan diri jika ingin mendukung Prabowo. 

Namun saat itu Bobby mengajukan ingin tetap di PDIP tapi mendukung Prabowo dan kakak iparnya Gibran. 

Bobby lantas diberi waktu tiga hari untuk berpikir mengenai pilihanya. 

"Permintaan Bobby tetap di PDIP tapi dukung Prabowo, kan tidak bisa seperti itu main dua kaki. Kalau memang apa, diberi waktu tiga hari ke depan," kata Boydo. 

PDIP pun sangat kecewa dua hari dipanggil DPP PDIP, Bobby justru deklarasi mendukung Prabowo. 

Menurut Boydo mantu presiden Jokowi itu tidak memiliki etika politik dan menantang. Hingga kini Bobby juga belum melakukan komunikasi dengan pengurus DPC PDIP Medan 

"Untuk apa hal hal menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan, apa gunanya, kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menatang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," ungkap Boydo. 

Mengulur Waktu

DPC PDIP Medan menilai sikap Bobby Nasution yang mengulur-ngulur waktu pengunduran dirinya sebagai kader PDI sebagai sikap sepele dan terkesan seperti menantang. 

Hal itu disampaikan Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Panjaitan menanggapi pernyataan Bobby Nasution yang mengatakan jika dia diberi waktu 7 hari untuk berpikir atau mengembalikan Kartu Tanda Anggota (KTA) setelah dipanggil DPP PDIP, karena mendukung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. 

"Untuk apa menahan-nahan pengunduran dirinya dilakukan? apa gunanya? kalau dia sibuk lakukan deklarasi-deklarasi, itu sama aja seperti menantang. Kalau etika politiknya bagus enak, kan dia sudah dipanggil diberikan sedikit peringatan dan himbauan oleh DPP tidak boleh dua kaki," kata Boydo Panjaitan kepada Tribun Medan, Kamis (9/11/2023). 

Boydo pun menganggap Bobby tidak memiliki etika, sebab masih berstatus kader PDIP, namun secara terang-terangan mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo. 

"Jika dukung Prabowo mundur, kan kita gitu, jika ya, ya iya, jangan iya enggak, untuk apa seperti itu, jadi diri yang membuat kita tidak konsisten. Kalau dukung Prabowo ya mundur tunjukkan saja etika, tunjukkan hal yang konsisten dan sistematis sesuai aturan yang ada," tegasnya.

Menurut Boydo, pernyataan Bobby yang menyebut DPP PDIP memberikan tenggat waktu 7 hari untuk menentukan pilihan sudah tak lagi penting. 

Apalagi Bobby Nasution menjabat Ketua Umum Relawan Barisan Pengusaha Pejuang yang mendeklarasikan mendukung Prabowo dan Gibran pada Rabu (8/11/2023) kemarin.

"Kata Bobby 7 hari ya, lagian kalau sudah deklarasi ya balikin aja, kenapa harus ditahan tahan, buat saja surat pengunduran diri dan kirimkan, biar enak jadi etikanya ada, biar bagus gitu, tandanya saling menghargai," ujar Boydo. 

Baca juga: Viral Oknum Satpol PP Medan Diduga Curi Besi Pakai Mobil Dinas, Begini Kata Wali Kota Bobby Nasution

Boydo pun meminta agar Bobby menunjukkan etika terhadap PDIP yang telah mendukungnya menjadi Wali Kota Medan.

Mantan anggota DPRD Medan itu berharap, Bobby menyelesaikan urusan di PDIP sebelum mendukung kandidat lainnya. 
 
"Sebenarnya tidak perlu waktu 3 atau 7 hari kalau memang jelas, masak deklarsi duluan, ya bereskan dulu lah urusan urusannya, kan etikanya begitu, jangan sepele, karana kan kita keluarganya yang dudukan sebagai wali kota," tutup Boydo. 

(cr17/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter