Pesan Menteri Kesehatan pada Peringatan HKN: Percepat Digitalisasi Data Kesehatan

"Saya berpesan, siapkan tenaga cadangan kesehatan, dari kalangan pelajar, mahasiswa, pramuka, tenaga kesehatan yang sudah pensiun, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Kemudian latih mereka dengan berbagai pengetahuan dan keterampilan di bidang kesiapsiagaan menghadapi wabah, bencana, dan kegawatdaruratan kesehatan lainnya," terangnya menambahkan. 

Pilar keempat,  transformasi pembiayaan kesehatan, dari pembiayaan yang tidak efisien, menjadi transparan dan efektif.

"Dengan disahkannya UU No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, Pemerintah akan menerapkan penganggaran berbasis kinerja, dengan mengacu pada Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK)," ungkapnya.

"Saya menggarisbawahi kembali pentingnya Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mempedomani RIBK, agar upaya-upaya pembangunan kesehatan yang kita lakukan menjadi sinkron, selaras, dan sinergis di seluruh Indonesia," sambungnya. 

Di samping itu, Pemerintah Pusat juga terus berupaya mewujudkan pembiayaan kesehatan yang adil, efektif, dan efisien, melalui, National Health Account (NHA) sebagai alat untuk merancang kebijakan pembiayaan kesehatan yang berbasis bukti,

Baca juga: 430 Mahasiswa UINSU Ikuti Pengalaman Belajar Lapangan di Langkat

"Kemudian, Pemanfaatan Health Technology Assessment (HTA) untuk menjamin kendali mutu dan biaya, serta Konsolidasi pembiayaan kesehatan melalui Kemitraan Pemerintah dan Swasta KPS serta peninjauan tarif JKN rutin setiap tahun untuk menetapkan biaya layanan kesehatan dengan formulasi yang lebih optimal dan berbasis kinerja," pesannya.

Pilar kelima, transformasi SDM Kesehatan. Dan tenaga kesehatan yang kurang, menjadi cukup dan merata. Secara khusus, Pemerintah sedang mengakselerasi produksi dan pemerataan jumlah dokter spesialis, melalui penyelenggaraan pendidikan dokter spesialis berbasis kolegium dan rumah sakit.

"Kepada Pemerintah Daerah, saya berpesan, dorong putra putri daerah untuk mengejar beasiswa pendidikan kesehatan. Pemerintah sudah menyiapkan beasiswa bantuan pendidikan untuk kebutuhan itu.

"Serap dan dayagunakan mereka setelah menyelesaikan beasiswa. Buka formasi ASN Pemerintah Daerah sebagai upaya pemenuhan utama SDM kesehatan di daerah serta tunaikan hak-hak SDM kesehatan secara adil dan konsisten," Tingkatkan kompetensi mereka, agar mutu layanan yang diberikan kepada masyarakat dapat dijaga.

Pilar keenam, transformasi teknologi kesehatan. Dari sistem informasi yang terfragmentasi, menjadi terintegrasi. Dari teknologi kesehatan yang tertinggal, menjadi terdepan.

Integrasi berbagai Sistem Informasi Kesehatan ke Sistem Informasi Kesehatan Nasional (platform SATUSEHAT) harus dilakukan. Hal ini akan memudahkan setiap warga negara untuk mengakses data kesehatan yang dimilikinya, tanpa mengurangi jaminan perlindungan data individu.

Percepat digitalisasi data kesehatan, melalui penggunaan rekam medis elektronik yang terhubung ke platform SATUSEHAT. Pemerintah Daerah agar mendorong fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan di daerahnya untuk melaksanakan hal ini paling lambat tanggal 31 Desember 2023.

"Sediakan perangkat jaringan dan SDM yang memadai agar digitalisasi data kesehatan dapat terlaksana. Manfaatkan teknologi digital dan biomedis untuk pelayanan kesehatan, termasuk telemedisin dan pelayanan kedokteran presisi," tambahnya.

Baca juga: Pria Tikam Istrinya di Langkat, Pelaku Diduga Cemburu karena Korban bersama Pria Lain

Transformasi kesehatan tidak dapat diwujudkan tanpa transformasi budaya kerja para insan kesehatan. "Saya sering menyebutnya, pilar transformasi ke-7. Nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK wajib kita jalankan untuk mewujudkan birokrasi yang akuntabel, lincah, dan profesional.

"Harapan saya, seluruh pegawai dan pejabat Pemerintah baik di Pusat maupun Daerah dapat bekerja dengan kompeten, jujur, selaras dalam mengawal dan menyukseskan transformasi kesehatan," ucapnya.