Akhirnya Polda Sumut dan Komisi I DPRD Deli Serdang Bahas Pembentukan Polsek Tersendiri di Percut

TRIBUN-MEDAN. com, LUBUKPAKAM - DPRD Deli Serdang bersama dengan Polda Sumut mulai melakukan pembahasan untuk mewujudkan berdirinya Polsek Percut Seituan di wilayah Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deli Serdang, Selasa (21/11/2023).

Meski saat ini nama Polsek Percut Seituan sudah ada namun keberadaannya masuk dalam wilayah Kota Medan bagian dari Kecamatan Medan Tembung.

Dengan alasan adanya desakan masyarakat dan demi peningkatan pelayanan makanya saat ini DPRD dan Polda Sumut mulai memberikan perhatian.

Pantauan Tribun Medan pembahasan soal berdirinya Polsek Percut Seituan ini dibahas oleh Komisi I.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi I, Wastiana Harahap didampingi Sekretaris Komisi Rakhmadsyah dan beberapa anggota seperti Darwis Batubara.

Sementara dari Polda Sumut hadir langsung Karo SDM, Kombes Pol Benny. Hadir juga perwakilan Polrestabes Medan saat itu.

Seusai Rapat Dengar Pendapat (RDP) dilakukan, Rakhmadsyah mengatakan kehadiran Polsek Percut Seituan di Kecamatan Percut Seituan sudah sudah menjadi aspirasi masyarakat sejak tahun 2009.

Diharapkan, wilayah hukum tidak digabungkan dengan Kecamatan Medan Tembung.

Hal ini merujuk pada data penduduk Medan Tembung yang saat ini jumlahnya ada 155 ribu sedangkan Percut Seituan sebanyak 454 ribu.

Rakhmadsyah mengatakan total ada 609 ribu penduduk di dua Kecamatan ini. Satu polisi sekarang perbandingannya menjaga 6.619 orang karena personel cuma 92 orang di Polsek Percut Seituan sekarang.

Idealnya padahal 1 polisi 350 orang.

''Kita mendesak kepada Polda dan Polrestabes agar Percut Seituan bisa didirikan satu polsek sendiri," ujar Rakhmadsyah.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menyebut jika terwujud perbandingannya 1 polisi masih menjaga 4 ribuan orang.

Meski masih tinggi namun dianggap hal itu sudah lebih baik dari kondisi sekarang.

Disebut dari hasil RDP yang dilakukan didapat kalau problem selama ini tidak bisa direalisasikan karena masalah lahan dan anggaran pembangunan.