AMPK Demo di DPRD Sumut, Tuntut Maraknya Aksi Pencurian Listrik untuk Penambangan Bitcoin Ilegal

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan (AMPK) menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Sumatra Utara, Jalan Imam Bonjol, Kota Medan, Jumat (8/12/2023).

Adapun tuntutannya terkait maraknya pencurian listrik di Kota Medan dan sekitarnya khususnya untuk penambangan Bitcoin ilegal.

Penanggungjawab aksi, Frans Sianturi mengatakan, pihaknya mengadu ke DPRD Sumut lantaran seringnya terjadi kebakaran karena aksi pencurian listrik.

"Kami datang ke sini untuk menuntut terkait pencurian listrik yang mengakibatkan ada beberapa rumah yang nyaris terbakar di Kota Medan yang diduga disebabkan pencurian listrik. Itu yang kami khawatirkan sehingga kami menduga ini ada oknum-oknum yang nakal yang membuat ini terjadi," ujar Frans.

Dikatakan Frans, pihaknya berharap agar PLN dapat bertindak tegas terhadap para oknum yang melakukan pencurian listrik serta perhatian dari DPRD Sumut.

"Kami tidak tahu ke mana mengadu, kami juga tidak tahu ke mana mengadu sehingga kami datang ke rumah kami ini, ke rumah rakyat ini dan menyampaikan aspirasi kami. Karena begitu mengkhawatirkan pencurian listrik ini. Kita tahu bahwa kalau ini terus dibiarkan maka potensi kebakaran terus terjadi di mana-mana," katanya.

Ia juga menceritakan banyaknya pemadaman listrik di Kota Medan yang diduga kuat karena tindakan pencurian listrik.

"Yang kami heran pengusaha kecil listrik sering padam, tapi pengusaha besar enggak kena. Ini yang sangat mengkhawatirkan juga," katanya.

Frans menyebut, ada rumah yang nyaris terbakar di daerah Jalan Ringroad, Kota Medan. Di mana beberapa rumah di daerah itu ada dugaan pencurian arus.

"Jadi saat dia tinggal rumahnya asap sudah mengepul di rumahnya. Ketika dilaporkan ke pihak PLN, kemudian mereka datang, ternyata ditemukan beberapa daerah situ ada pencurian arus," katanya.

Ia juga meminta penertiban pencurian arus listrik oleh server penambangan Bitcoin llegal yang bisa menimbulkan kebakaran di tengah masyarakat.

"Pemerintah Provinsi Sumut dan DPRD Sumut harus menyuarakan aspirasi masyarakat inibdengan memanggil pihak PLN dan para pengusaha Bitcoin llegal. Kepolisian dan Kejaksaan harus berani mengungkap para pelaku pencurian arus listrik," pungkasnya.

(cr14/tribun-medan.com)