Bupati Dosmar Meradang Terkuak Penyebab Longsor di Simangulampe,Tindak Tegas Pelaku Pembalakan Hutan

TRIBUN-MEDAN.com, DOLOKSANGGUL - Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor secara tegas meminta aparat penegak hukum (APH) menindak pelaku pembalakan hutan di areal hulu terjadinya longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe, Kecamatan Baktiraja, Kabupaten Humbang Hasundutan beberapa waktu lalu.

Pasalnya, akibat banjir dan longsor tersebut, 12 orang dinyatakan hilang.

Hingga saat ini, dua di antranya sudah ditemukan.

Namun, pembersihan material dan evakuasi masih terus berlangsung sejak Sabtu (2/12/2023).

Soal pembalakan hutan tersebut, ia menyampaikan, setiap hari pembalakan hutan diduga terjadi. Ia menyampaikan, pembalakan hutan terjadi pada areal seluas 4 hektar. Hal sama juga telah disampaikan pihak KSPPM Parapat yang membidangi isu lingkungan.

Kejadian yang mengakibatkan 12 orang hilang tersebut merupakan akibat dari kejahatan ekologis (lingkungan).

“Siapapun pelakunya, pastilah aparat tahu ini. Tak bisa dibohongi. Tiap malam, truk lewat dan lewatnya dari jalan raya juga,” ujar Bupati Humbang Hasundutan Dosmar Banjarnahor dalam video yang diperoleh tribun-medan.com, Jumat (8/12/2023).

Bahkan ia juga mempertanyakan izin para pembabat hutan tersebut sebab dirinya tak pernah memberikan izin pembabatan hutan.

“Katanya, sudah ada izin. Izin darimana? Dari saya, tidak ada,” tuturnya.

Ia berharap, pihak APH harus tegas menyelidiki dugaan pembalakan hutan tersebut.

Ia juga menegaskan, Presiden RI Joko Widodo telah memberikan bantuan sangat besar bagi pengembangan destinasi pariwisata di kawasan Danau Toba.

Menurutnya, penebangan hutan yang terjadi setiap harinya berdampak bagi masyarakat sekitar.

“Perlu ada ketegasanlah. Pak Jokowi sudah mengeluarkan anggaran begitu besar untuk Danau Toba. Tapi alamnya rusak, ya pastilah kami pemerintah di daerah serius juga. Faktanya, penebangan itu hampir tiap hari terjadi dan tiap malam,” sambungnya.

“Dan siapa pelakunya, kita tidak tahu juga karena kita tidak aparat. Kita tidak bisa menindak karena kita bukan aparat,” sambungnya.

Ia jug meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta pihak pemerintah propinsi Sumatera Utara terjun ke lokasi melihat penyebab terjadinya banjir dan longsor. Pasalnya, dampak kejadian luar biasa bagi masyarakat sekitar.