Terima Dokumen Pemetaan Resiko Bencana DAS Asahan, Pemprov Sumut Singgung Banjir Bandang Humbahas

Terima Dokumen Pemetaan Resiko Bencana DAS Asahan, Pemprov Sumut Singgung Banjir Bandang Humbahas

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemerintah Provinsi Sumatra Utara bersama pemerintah 10 pemerintah kabupaten/kota di Sumut menerima dokumen pemetaan resiko bencana Daerah Aliran Sungai (DAS) Asahan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Hotel Santika Dyandra Medan, Sabtu (9/12/2023).

Adapun 10 kabupaten/kota tersebut yakni Kabupaten Asahan, Batu Bara, Dairi, Humbang Hasundutan, Karo, Samosir, Simalungun, Tapanuli Utara, Toba, dan Kota Tanjung Balai.

Dalam kesempatan itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejaheraan Masyarakat Pemprov Sumut Basarin Yunus Tanjung menyinggung terkait bencana longsor dan banjir bandang di Desa Simangulampe Kecamatan Bakti Raja Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) pada 1 Desember 2023 lalu.

"Bencana banjir bandang dan tanah longsor tersebut berada di DAS Asahan - Toba, tepatnya di sub - sub DAS Nambunga dengan luas daerah tangkapan air (dta) 478,28 hektare," ujar Basarin.

Menurut Basarin, kajian pemetaan resiko ini menjadi penting untuk pemerintah daerah dalam melakukan mitigasi bencana. Ia mengatakan, menurut kajian dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI telah terjadi pendangkalan sungai pada sub - sub DAS Asahan dengan dipicu curah hujan yang tinggi.

"Sehingga pengaliran sungai lebih kecil dari debit air yang menyebabkan banjir bandang. Kondisi banjir bandang semakin parah di mana aliran sungai Subuni-buni yang meluap dengan debit limpahan melebihi kapasitas pengaliran dan membawa material berupa gravel atau bongkahan batu. Batuan ini bersifat mudah pecah dan mudah lepas serta memicu longsoran," katanya.

Basarin menyebut, pemetaan risiko bencana oleh BNPB ini merupakan panduan bagi kabupaten/kota untuk mengelola DAS Asahan Toba serta mempertahankan daya dukung DAS dengan kondisi lahan, kualitas, kuantitas dan kontinuitas air, sosial ekonomi, investasi bangunan air dan pemanfaatan ruang wilayah
yang berfungsi sebagaimana mestinya.

"Oleh karena itu, pemetaan risiko bencana DAS Asahan - Toba sangat bermanfaat dan bersifat strategis bagi Pemprov Sumit serta 10 pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan dan pengendalian DAD lebih baik di masa mendatang. Sehingga dapat mengurangi resiko bencana di sepanjang DAS," tuturnya.

Basarin juga menyampaikan lima poin penting yang menjadi arahan Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Hassanudin untuk 10 kabupaten/kota dalam menindaklanjuti dokumen pemetaan resiko bencana DAS Asahan ini.

Pertama, pembuatan bangunan konservasi tanah dan air. Kedua, pelebaran dan pengerukan alur sungai. Ketiga, rehabilitasi hutan dan lahan pada lahan kritis bagian hulu. Ke empat, sosialisasi kepada masyarakat untuk pemahaman konservasi tanah dan rehabilitasi hutan dan lahan serta kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana.

"Serta yang ke lima, agar bupati/wali kota yang berada di wilayah DAS Asahan – Toba dapat mengimplementasikan pemetaan resiko bencana ini menjadi sebuah kebijakan," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB RI, Raditya Jati mengatakan, kajian di DAS Asahan Toba merupakan kajian yang melewati 9 kabupaten dan 1 kota terkait resiko terhadap banjir bandang dan longsor.

"Ini merupakan salah satu pintu masuk memahami resiko terutama di 9 kabupaten dan 1 kota tersebut yaitu daerah yang memang menjadi kawasan prioritas nasional untuk Asahan Toba di RPJMN 2022-2024," ujarnya.

Menurut Raditya, DAS Asahan juga menjadi destinasi wisata yang cukup penting baik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara untuk berbagai kegiatan olahraga resiko sedang dan tinggi.