Kepala Lapas Kotapinang Ikut Rakor dan Evaluasi bersama Kakanwil Kemenkumham Sumut, Berikut Pesannya

Kepala Lapas Kotapinang Edison Tampubolon mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja 2023 di Kanwil Kemenkumham Sumut

Editor: Jefri Susetio
istimewa
Kepala Lapas Kotapinang, Edison Tampubolon mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja 2023 di Kanwil Kemenkumham Sumut di Aula Soepomo, Selasa (19/12/2023). 

TRIBUNMEDAN.COM, KOTAPINANG- Kepala Lapas Kotapinang, Edison Tampubolon mengikuti rapat koordinasi dan evaluasi capaian kinerja 2023 di Kanwil Kemenkumham Sumut di Aula Soepomo, Selasa (19/12/2023).

Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumut, Mhd. Jahari Sitepu.

"Ada beberapa hal yang perlu segera dilaksanakan dalam upaya pengendalian di antaranya menyelesaikan tagihan atas pekerjaan Tahun 2023. Lalu mengevaluasi kinerja 2023 dan menyusun laporan akuntabilitas kinerja pemerintah dan menyelesaikan pagu minus," ujar Kakanwil Kemenkumham Sumut, Mhd. Jahari Sitepu saat memimpin rapat.

Baca juga: Lapas Kotapinang Gelar Upacara HUT ke-52 Korpri 2023: Terapkan Meritokrasi dalam Birokrasi

 

Ia menambahkan, kewajiban keuangan dengan tepat waktu dan menyelesaikan pekerjaan kontraktual. Seperti dokumen berita acara serah terima.

Dan, mengecek fisik, bank garansi dan sebagainya serta menyusun rencana kerja dan timeline untuk 2024.

"Dengan berpedoman pada rencana penarikan dana (RPD)" katanya.

Lebih lanjut ia bilang divisi administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian serta pelayanan hukum dan HAM diminta untuk melaksanakan rencana aksi tahun 2024.

"Sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Kita harapkan pelaksanaan kinerja 2024 dapat berjalan baik. Semoga kita dapat meningkatkan nilai SAKIP dan indeks reformasi birokrasi sesuai resolusi 2024," ujarnya.

Baca juga: Lapas Kotapinang Gelar Upacara Hari Sumpah Pemuda: Indonesia Berproses Selesaikan Masalah Korupsi

 

Kemudian, harus memperkuat sinergi yang semakin PASTI dan BerAKHLAK untuk kinerja Kementerian Hukum dan HAM.

Selain itu, Jahari juga mengapresiasi perjuangan seluruh jajaran Kantor Wilayah dalam membangun zona integritas dan berhasil mendapatkan predikat wilayah bebas dari Korupsi.

“Tidak ada alasan, semua bisa. Ayo kita mengadopsi hal-hal baik di tempat lain agar kita dapat bersama-sama meraih predikat WBK/WBBM,” ungkapnya.

(*)

Sumber: Tribun Medan
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved