Berantas Korupsi, Anies dan Ganjar Sepakat Miskinkan Koruptor, Prabowo Malah Naikkan Gaji Pejabat

TRIBUN-MEDAN.com - Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan sama-sama berkomitmen memberikan efek jera kepada koruptor.

Ganjar Pranowo memberikan gagasan untuk memberi efek jera ke koruptor jika terpilih sebagai Presiden RI.

Sementara Anies Baswedan, menjanjikan sejumlah upaya pemberantasan korupsi.

Namun, berbeda dengan kedua rivalnya, Prabowo Subianto malah ingin menaikkan gaji pejabat.

Hal itu disampaikan dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas)  yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

“Detterent effect-nya adalah memiskinkan koruptor, saya kira Nusakambangan tempat terbaik untuk itu,” kata Ganjar Pranowo di Gedung KPK, Jakarta.

“Wajib pengenaan tambahan pasal terkait dengan TPPU (tindak pidana pencucian uang) dan pengesahan RUU (rancangan undang-undang) Perampasan Aset,” ujarnya.

Untuk mencegah terjadinya korupsi, Ganjar menggagas digitalisasi sistem keuangan. Lewat digitalisasi, kata dia, seluruh transaksi keuangan dapat dilacak.

Ganjar ingin sistem e-budgeting dan e-planning diwajibkan di setiap lembaga pemerintahan demi menciptakan transparansi anggaran.

“Tentu saja transparansi anggaran, transaksi yang jelas asal-usulnya, serta anggaran yang benar-benar harus sampai pelaksana mesti dikontrol dari pemimpin tertinggi,” ucap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu juga menekankan pentingnya pengawasan pejabat melalui Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Harus dipastikan bahwa seluruh kekayaan pejabat negara tercatat dalam LHKPN.

Menurutnya, penguatan LHKPN dapat didorong dengan memperkuat sistem whistle blowing (pembisik) dari masyarakat yang di jamin kerahasiaannya.

“Dan tentu dengan anonim dan evidence base (dasar bukti) yang memang betul-betul terjadi,” katanya.

Bersamaan dengan itu, Ganjar ingin melibatkan TNI untuk menangani praktik-praktik tambang ilegal, utamanya yang terjadi di wilayah perbatasan.

Menurutnya, persoalan ini perlu kerja sama dari sejumlah aparat penegak hukum.

“Karena situasi-situasi yang sulit yang kadang-kadang mereka di-back up oleh kekuatan-kekuatan yang luar biasa, maka tindakan luar biasa juga harus bisa dilakukan, tanpa itu tidak akan berjalan,” ucap Ganjar.

Paling penting, Ganjar menekankan, penguatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Jika memenangkan Pemilu Presiden 2024, Ganjar berjanji mengembalikan independensi KPK.

Politikus PDI Perjuangan tersebut menyebut, integritas aparatur di KPK harus ditegakkan sehingga lembaga antirasuah tak boleh diintervensi oleh siapa pun.

“Inilah rebound yang mesti kita lakukan karena penanganan korupsi bukan hanya tanggung jawab KPK, tapi tanggung jawab kita semua,” tutur Ganjar.

Janji Anies

Anies Baswedan, menjanjikan sejumlah upaya pemberantasan korupsi jika dirinya terpilih sebagai Presiden RI selanjutnya.

Janji-janji itu disampaikan Anies dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024).

Revisi UU Sejumlah undang-undang dan rancangan undang-undang (RUU) disoroti oleh Anies.

Jika memenangi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024, ia berjanji merevisi Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.

Menurut Anies, revisi UU KPK penting untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga antirasuah.

Dia bilang, KPK harus kembali berwibawa seperti dulu lagi.

“Kita ingin mengembalikan agar KPK berwibawa lagi secara legal seperti dulu dan ini artinya merevisi Undang- undang KPK, kami ingin agar revisi ini bisa mengembalikan KPK kepada posisi yang kuat,” kata Anies.

Anies juga berjanji menuntaskan RUU Perampasan Aset.

Menurutnya, ini merupakan upaya penting untuk memiskinkan koruptor.

“Koruptor harus dimiskinkan, tidak ada pilihan lain, ini adalah hukuman yang harus diberikan,” ujarnya.

Selain itu, Anies-Muhaimin juga berjanji mengesahkan RUU Pendanaan Politik.

Anies bilang, salah satu problem utama sektor politik ialah tidak adanya pendanaan yang cukup dari negara terhadap kegiatan kampanye dan kegiatan partai politik lainnya.

“Baik itu kegiatan partai politik, kegiatan kampanye yang tidak memberikan ruang yang cukup untuk pendanaan dari negara dan publik menjadi salah satu sumber korupsi yang terjadi di republik ini,” katanya.

Rekrutmen pegawai Anies juga mengaku ingin membenahi sistem rekrutmen di KPK. Pembenahan bukan hanya di tingkat pimpinan, tetapi juga level staf.

“Di tingkat pimpinan maupun rekrutmen staf bukan sekadar mencari pekerjaan, tapi menjadi tempat untuk memberantas korupsi,” kata Anies.

Anies menyinggung survei Centre for Strategic and International Studies (CSIS) baru-baru ini yang menempatkan KPK sebagai lembaga yang kepercayaan publiknya paling rendah di atas DPR.

Untuk mengembalikan kepercayaan publik, Anies ingin KPK kembali menjunjung tinggi standar etika.

Ia menyinggung masa di mana para pegawai dan pimpinan KPK enggan mengikuti kegiatan, atau bahkan sekadar makan di kegiatan yang bukan didanai oleh KPK.

“Sehingga, bukan saja undang-undangnya memberikan kekuatan dan kemandirian, tetapi juga di dalamnya, baik pimpinan maupun seluruh staf bekerja dengan kode etik yang amat tinggi,” ujar Mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selain itu, Anies juga menjanjikan pemberian hadiah bagi para pemburu koruptor.

Ia yakin, angka korupsi bisa ditekan jika yang memburu koruptor bukan hanya aparatur dari KPK, kepolisian, dan kejaksaan, tapi seluruh kalangan.

“Semua pihak yang ikut melaporkan, memburu, mereka mendapatkan reward yang setara. Ini adalah komitmen kami terkait dengan pemberantasan korupsi,” tutur Anies.

Anies juga ingin mengoptimalkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para pejabat ke KPK.

Ia sepakat dengan pimpinan KPK bahwa pejabat yang tak patuh melaporkan LHKPN harus dijatuhi sanksi berupa demosi, reposisi, atau hukuman lainnya.

Gagasan lainnya, Anies berjanji mengupayakan pemberantasan korupsi terkait peningkatan kekayaan secara tidak wajar (illicit enrichment) dan perdagangan pengaruh (trading in influence).

“Harapannya nanti akan menjadi arus utama dalam pemberantasan korupsi,” katanya.

Sektor prioritas Anies mengatakan, pemberantasan korupsi harus dituntaskan di semua sektor.

Namun, menurutnya, ada sejumlah sektor utama yang harus diprioritaskan, salah satunya, aspek pendapatan negara.

“Kami melihat penting sekali aspek ini dilakukan tindakan yang serius, pajak, cukai, PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak),” ujarnya.

Prabowo akan Tingkatkan Gaji Semua Penyelenggara Negara

Calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan, bakal meningkatkan gaji para pejabat dan penyelenggara negara untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan komitmen dan penguatan pemberantasan korupsi dalam acara Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas).

Acara itu digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan dihadiri ketiga pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres).

“Jadi kita perbaiki kualitas hidup, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara, kita mampu,” kata Prabowo di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/1/2024).

Menurut Prabowo, gagasannya meningkatkan gaji para pejabat merupakan bentuk pendekatan sistemik dan bersifat realistis dalam upaya pencegahan korupsi.

Dia memandang, kualitas hidup para pengambil kebijakan di pemerintahan, terutama yang memegang anggaran harus diperbaiki dan dijamin.

Prabowo lantas mencontohkan, hakim-hakim di negara maju, hakim tinggi, dan hakim agung bisa duduk di jabatannya selama seumur hidup di Amerika Serikat (AS) dan Inggris.

Mereka baru bisa berhenti ketika sakit, minta berhenti atau meninggal.

“Kemudian Ketua Mahkamah Agung adalah pejabat negara yang gajinya tertinggi, kediaman resminya lebih besar atau lebih besar dari perdana menteri. Itu di Inggris,” ujarnya.

Namun, Prabowo tidak memerinci berapa besar kenaikan gaji yang dirancangnya.

Dia hanya menyebut bahwa anggaran yang ada mampu dibebankan dengan kenaikan gaji tersebut.

(*/Tribun-Medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter