TERKAIT Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Menko Polhukam, Gibran: Apakah Sudah Mundur?

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," katanya. Dia mengatakan Megawati hanya ingin kepentingan rakyat diutamakan.

"(Menteri PDIP) Bukan meminta arahanlah, jadi dalam pengertian siapa tidak kaget saat itu, karena kita udah biasa bersama, 23 tahun. Tetapi Ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat bangsa dan negara harus diutamakan," katanya.

Sebelumnya, Cawapres 03 Mahfud MD mengakui akan mundur dari jabatan menteri di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Awalnya kabar Mahfud MD akan mundur dari jabatan Menkopolhukam tersiar dari pernyataan Ganjar Pranowo.

Capres 03 yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo sempat mengusulkan agar pejabat negara, termasuk dirinya, yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna mengindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. 

Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Ganjar ini, Mahfud MD membenarkan. "Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dari saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com.

Baca juga: AMARAH LUHUT KE TOM LEMBONG: Oke, Anda Intelektual, Tapi Karakter Anda Enggak Bagus

Lantas kapan Mahfud akan mundur dari jabatan Menkopolhukam di kabinet Jokowi?

Menurut Mahfud MD, saat ini masih menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari jabatan.

Ia mengatakan, sebagai menteri dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. 

Sehingga, dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. 

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas yang saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi."

"Harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu," katanya. 

Mahfud menekankan, penujukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. 

Oleh karena itu, ia menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat itu bersama Ganjar sebagai cawapres. 

Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya menggunakan fasilitas pemerintahan," ujarnya. 

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak." 

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya. 

Baca juga: SIAPA Tom Lembong Bikin Luhut Murka? Ungkit Proyek OSS Tak Tuntas: Intelektualitas Anda Saya Ragukan

Sindiran Fahri Hamzah

Di sisi lain, Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah menilai Mahfud MD tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena dirinya menjadi bagian dari pemerintah.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Mahfud MD Disarankan Ganjar Mundur Sebagai Menteri Jokowi, Fahri Hamzah: Dia Masih Menikmati.

Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.

Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.

"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.

Isu ini mencuat setelah Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.

Ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," tutur Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), dikutip dari Tribunnews.

(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter