TERKAIT Mahfud MD Nyatakan Mundur dari Menko Polhukam, Gibran: Apakah Sudah Mundur?

TRIBUN-MEDAN.COM - Baru-baru ini Mahfud MD nyatakan akan mundur dari Menko Polhukam.

Namun, hingga saat ini, Mahfud MD masih bertahan di kabinet Jokowi. 

Terkait hal itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka turut angkat bicara.

Gibran menanggapi pertanyaan wartawan soal rencana mundurnya cawapres nomor urut 03 tersebut.

"Apakah sudah mundur?" tanya Gibran balik ke wartawan saat berkampanye di Denpasar.

Dia mempertanyakan apakah rencana Mahfud MD tersebut sudah direalisasikan atau belum.

Tak berencana mundur

Gibran juga mengatakan, tak berencana mundur dari jabatannya sebagai Wali Kota Solo.

Dia memilih mengambil cuti untuk melaksanakan kampanye.

"Enggak (mundur dari wali kota Solo), saya kan cuti aja, saya cuti aja ya," katanya.

Gibran pun merasa dirinya selama ini berkampanye sendiri tanpa ada kaitan dengan ayahnya, meski Jokowi menyatakan presiden boleh memihak.

"Ya saya kampanye kan sendiri juga," kata dia.

Sebelumnya, Calon Wakil Presiden nomor urut 3 Mahfud MD, memastikan akan mundur dari jabatannya sebagai menteri di kabinet Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dalam waktu dekat.

Penegasan Mahfud MD itu disampaikan kepada para wartawan di panggung kampanye terbuka Ganjar Pranowo-Mahfud MD oleh Partai Hanura di Stadion Dadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024). 

"Pasti lah (mundur). Pasti itu, saya pasti (mundur)," terang Mahfud kepada wartawan di panggung lokasi kampanye akbar Tasikmalaya, Sabtu (27/1/2024) siang.

Selama ini, tambah Mahfud, dirinya sedang mencari waktu yang pas untuk mundur dari jabatannya saat ini sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Indonesia (Menkopolhukam). 

"Saya mundur dari kabinet, menunggu momentum, tunggu momentum. Ya, itu tadi (pasti mundur) nunggu momentum. Pasti (mundur)," tegas Mahfud.

Keputusan yang segera diambil tersebut, tambah Mahfud, untuk memberikan contoh kepada menteri lainnya supaya tak memakai fasilitas negara saat mengampanyekan salah satu pasangan capres cawapres di Pilpres 2024. 

Terlebih dirinya saat ini menjadi cawapres pendamping Ganjar Pranowo yang diusung PDIP, PPP, Hanura, dan Perindo.

Untuk diketahui, pada Sabtu (27/1/2024), Mahfud bersama Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang, menghadiri kampanye akbar di Tasikmalaya dengan membagi-bagikan hadiah umroh kepada pendukungnya di acara kampanye bertajuk Harlah ke-17 Hanura di Kota Tasikmalaya. 

Tanggapan Luhut

Terbaru, Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan buka suara soal isu mundur banyak menteri dari kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Luhut mempersilakan bila ada menteri yang mundur.

Menurutnya ada menteri yang sudah ditawari untuk mundur namun tak kunjung mengundurkan diri.

"Silakan aja mundur. Sudah ditawarin mundur nggak mundur-mundur," ungkap Luhut ditemui di kantornya, Jumat (26/1/2024).

Ketika dikonfirmasi siapa menteri yang dia maksud, Luhut tak mau menjawab.

Hanya saja ketika ditanya soal nasib Sri Mulyani, Luhut bilang sejauh ini bendahara negara itu tidak mundur.

Luhut bahkan menyatakan sejauh ini dirinya masih berhubungan baik, bahkan bertemu dengan Sri Mulyani.

"Nggak ada, saya masih ketemu baik kok," katanya singkat.

Diketahui beberapa menteri dikabarkan ingin mundur akibat panasnya situasi kabinet jelang pemilihan presiden 2024.

Satu yang sudah dipastikan siap mundur adalah Mahfud MD dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam).

"Pada saat yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik," ujar Mahfud beberapa waktu lalu.

Menurut Mahfud, ia berupaya memberikan contoh agar pejabat negara tidak menyalahgunakan jabatan dan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye.

Namun, hingga saat ini pengunduran diri itu belum dilakukan. Ia mengungkap ada beberapa alasan. "Kenapa ini tidak dilakukan sekarang? Menurut aturan, itu tidak dilarang. Dulu yang tidak dilarang itu menteri, pejabat-pejabat pusat. Kemarin, ditambah lagi, Wali Kota pun tidak harus mundur," jelasnya.

Jokowi pun sudah mendengar kabar tersebut. Dia sangat menghargai keputusan Mahfud untuk mundur dari kabinet. "Ya itu hak dan saya sangat menghargai," kata Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pun telah buka suara soal Mahfud ingin meninggalkan jabatan Menteri.

Menurut Ketua Umum Golkar itu, keputusan mundur tidaknya nantinya menjadi hak prerogatif presiden. "Ya kalau itu kan kembali terpulang pada Pak Mahfud MD. Tetapi kita ketahui bahwa jabatan menteri itu hak prerogatif pak presiden jadi itu supaya clear aja," kata Airlangga.

Baca juga: CAWAPRES Cak Imin Curhat Ada Saudaranya di Jawa Timur Menolak Mendukungnya, Singgung soal Uang

Hasto: Menteri PDIP Siap Angkat Koper, tapi Ibu Mega Imbau Pentingkan Stabilitas Pemerintahan

Sementara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, jajaran menteri dari partai berlambang banteng moncong putih itu sudah ada yang menyatakan siap mundur dari jajaran Kabinet Indonesia Maju. 

Namun, keinginan itu ditahan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri karena ia tak ingin stabilitas nasional terganggu karena menteri-menteri mundur dari kabinet. 

"Kalau menteri-menteri dari PDI Perjuangan, kita harus melihat bahwa kepentingan bangsa dan negara di atas segalanya. Jadi meskipun ada yang pernah mengatakan 'Kami sudah siap angkat koper', tapi buat Ibu (Megawati) kan stabilitas pemerintahan itu kan sangat penting," kata Hasto kepada wartawan, Selasa (23/1/2024).

"Kalau kita misalnya melihat zaman Pak Harto, ada menteri yang mengundurkan diri, kemudian menyebabkan Pak Harto juga harus mundur kan, kemudian menciptakan kegoncangan politik," ungkapnya.

Hasto menyatakan partainya mengutamakan stabilitas nasional di atas segalanya. Oleh sebab itu, para menteri dari PDIP diharapkan bekerja maksimal untuk membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kalau ada pihak-pihak ketiga yang memanfaatkan kegoncangan politik itu, PDI Perjuangan lebih mementingkan kepentingan rakyat bangsa dan negara," ujarnya.

Menurutnya, kerja nyata terhadap rakyat tidak boleh terganggu karena adanya sebuah Pemilu 2024.

"Karena ujung-ujungnya kan rakyat. Pemilu itu kan sudah biasa kita ikuti, setiap lima tahun. Sehingga yang penting adalah bagaimana meningkatkan kualitas Pemilu itu," katanya.

Ia mengingatkan bahwa menteri itu sudah diangkat sumpahnya untuk bertanggungjawab kepada rakyat Indonesia.

"Menteri bertanggung jawab kepada rakyat, bangsa dan negara sebagai pembantu Presiden. Kepentingan rakyat akan diutamakan," katanya. Dia mengatakan Megawati hanya ingin kepentingan rakyat diutamakan.

"(Menteri PDIP) Bukan meminta arahanlah, jadi dalam pengertian siapa tidak kaget saat itu, karena kita udah biasa bersama, 23 tahun. Tetapi Ibu tetap memberikan garis kebijakan bahwa kepentingan rakyat bangsa dan negara harus diutamakan," katanya.

Sebelumnya, Cawapres 03 Mahfud MD mengakui akan mundur dari jabatan menteri di Kabinet Jokowi sebagai Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). 

Awalnya kabar Mahfud MD akan mundur dari jabatan Menkopolhukam tersiar dari pernyataan Ganjar Pranowo.

Capres 03 yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo sempat mengusulkan agar pejabat negara, termasuk dirinya, yang maju di Pilpres 2024 mundur dari jabatannya guna mengindari adanya konflik kepentingan atau conflict of interest. 

Ketika dikonfirmasi mengenai pernyataan Ganjar ini, Mahfud MD membenarkan. "Apa yang disampaikan Pak Ganjar sore ini adalah kesepakatan saya dan Pak Ganjar sejak awal. Bahwa saya pada saatnya yang tepat nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi tidak ada pertentangan dari saya dan Pak Ganjar," kata Mahfud dalam acara 'Tabrak Prof' di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com.

Baca juga: AMARAH LUHUT KE TOM LEMBONG: Oke, Anda Intelektual, Tapi Karakter Anda Enggak Bagus

Lantas kapan Mahfud akan mundur dari jabatan Menkopolhukam di kabinet Jokowi?

Menurut Mahfud MD, saat ini masih menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari jabatan.

Ia mengatakan, sebagai menteri dirinya masih memiliki tanggung jawab yang belum rampung dan harus dijaga hingga saat ini. 

Sehingga, dirinya pun belum bisa memastikan kapan waktu yang tepat untuk mundur sebagai Menko Polhukam. 

"Tinggal tunggu momentum, karena masih ada tugas yang saya jaga, jangan sampai kacau apa yang sudah jadi."

"Harus saya jaga dalam rangka transisi dan saya menghormati Presiden Jokowi yang mengangkat saya 4,5 tahun lalu," katanya. 

Mahfud menekankan, penujukan Presiden Jokowi kepadanya adalah niat baik untuk rakyat. 

Oleh karena itu, ia menerima jabatan sebagai Menko Polhukam dan akan melanjutkan amanah untuk rakyat itu bersama Ganjar sebagai cawapres. 

Lebih lanjut, Mahfud mengaku tidak pernah menggunakan fasilitas negara yang diberikan kepadanya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye politik.

"Saya tidak mau menggunakan jabatan saya menggunakan fasilitas pemerintahan," ujarnya. 

Mahfud berharap, sikap tersebut dapat ditiru oleh calon presiden dan calon wakil presiden lain yang berkontestasi di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya juga ingin memberi contoh, kalau saya ini sebagai calon wakil presiden masih merangkap, apakah saya menggunakan kedudukan saya untuk memanfaatkan fasilitas negara atau tidak." 

"Ini sudah 3 bulan saya lakukan, saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara," katanya. 

Baca juga: SIAPA Tom Lembong Bikin Luhut Murka? Ungkit Proyek OSS Tak Tuntas: Intelektualitas Anda Saya Ragukan

Sindiran Fahri Hamzah

Di sisi lain, Juru Bicara (Jubir) Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Fahri Hamzah menilai Mahfud MD tidak pantas melakukan kritikan terhadap pemerintahan Presiden Jokowi, karena dirinya menjadi bagian dari pemerintah.

"Tak pantas lah (Mahfud) mengkritik pemerintahan, kalau masih duduk di kabinet," ujar Fahri, Selasa (23/1/2024) seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel berjudul Mahfud MD Disarankan Ganjar Mundur Sebagai Menteri Jokowi, Fahri Hamzah: Dia Masih Menikmati.

Fahri pun menyarankan Mahfud sebaiknya keluar dari pemerintahan, jika tidak sesuai keinginannya.

Namun sayangnya, ia menyebut Mahfud MD hingga kini masih menikmati fasilitas negara sebagai Menko Polhukam.

"Kan udah saya bilang dari awal, kalau dia mau keluar dari pak jokowi. Karena kabinet ini brengsek. Saya mau menegakan hukum tapi saya dihambat oleh presiden, ngomong gitu dong. Dia (Mahfud MD) masih menikmati itu juga di dalam, enggak boleh ya," ujarnya.

Kemudian, terkait tudingan Mahfud yang menyebut ada aparat penegak hukum, hingga pejabat yang memberikan backup kepada tambang ilegal, saat debat cawapres, Fahri menyebut maka hal itu merupakan kesalahan Mahfud sendiri.

"Itu salahnya pak Mahfud semua, ya dia Menkonya, artinya dia nggak mengerjakan apa yang diomongkan, dia emang Menkonya. Jadi, pak Mahfud enggak bisa ngeritik pemerintah, di bidang Polhukam itu urusannya dia," ujar Fahri.

Isu ini mencuat setelah Ekonom Senior dari Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyerukan sejumlah menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk mundur.

Ini merupakan ungkapan kekecewaan terhadap kebijakan Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dianggap tidak netral pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Ayo sama-sama kita bujuk Bu Sri Mulyani (Menteri Keuangan), Pak Basuki (Menteri PUPR), dan beberapa menteri lagi untuk mundur. Itu efeknya dahsyat. Secara moral, saya dengar Bu Sri Mulyani paling siap untuk mundur. Pramono Anung (Sekretaris Kabinet) sudah gagap. Kan PDI (PDI Perjuangan) belain Jokowi terus, pusing," tutur Faisal dalam Political Economic Outlook 2024 di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (13/1/2024), dikutip dari Tribunnews.

(*/tribun-medan.com/tribunnews.com/kompas.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter