Berita Viral
Ribka Tjiptaning Baru Diperiksa KPK Padahal Kasus 2012, PDIP Curiga Buntut Kritik Prabowo-Gibran
Anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning baru diperiksa KPK padahal kasus bergulir pada tahun 2012, PDIP curiga buntut kritik keras Prabowo-Gibra
TRIBUN-MEDAN.COM - Ribka Tjiptaning Proletariyati baru diperiksa KPK padahal kasus bergulir pada tahun 2012, PDIP curiga buntut kritik keras Prabowo-Gibran.
Baru-baru ini anggota DPR RI Fraksi PDI-P, Ribka Tjiptaning Proletariyati baru diperiksa KPK karena perkara dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi TKI di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
Padahal, kasus Ribka Tjiptaning Proletariyati itu bergulir pada tahun 201 atau hampir sekitar 12 tahun yang lalu.
Ribka Tjiptaning pun mengaku bingung baru diperiksa KPK padahal kasusnya bergulir 12 tahun lalu.
Diketahui bahwa pada tahun 2011-2012, Ribka menjadi Ketua Komisi IX DPR RI, komisi yang bermitra dengan Kemenaker
"Aku tuh sebenarnya enggak tahu. Dapat undangan ini juga enggak tahu kasusnya apa.
Cuma bingung saja kenapa kasusnya diangkat baru sekarang? Itu kan sudah 12 tahun yang lalu. Jadi ditanyain banyak yang enggak tahu," kata Ribka usai pemeriksaan sebagai saksi atas kasus tersebut di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Kamis (1/2/2024).

Ribka lantas menyebut wajar bila ada pihak yang menyebut bahwa penanganan kasus ini sebagai kriminalisasi.
Sebab, kasus dugaan korupsi ini terjadi ketika calon wakil presiden pendamping Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar, menjabat sebagai Menakertrans.
Terlebih, tahun ini merupakan tahun politik di mana pemungutan suara terjadi pada 14 Februari 2024.
"Situasinya kan mau Pemilu, jadi pantas saja. Ya wajar, lah.
Aku juga bingung sekarang kenapa baru diangkat. Ya wajar sekarang situasi sedang begini. Tiba tiba saya dipanggil. Saya ketua partai. Jadi beranggapan begitu,”
“Saya sendiri juga beranggapan begitu," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengaku diberondong sekitar 10-15 pertanyaan dalam pemeriksaan.
Saat pemeriksaan, Ribka sempat menjelaskan tugas pokok dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ketika membahas anggaran dengan pihak eksekutif atau pemerintah.
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.