BEGINI Tanggapan Presiden Jokowi dan Cawapres Gibran soal Kritikan Guru Besar dari Sejumlah Kampus

TRIBUN-MEDAN.COM — Sejumlah kampus di Indonesia telah menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya kontestasi di Pemilihan Umum 2024.

Keprihatinan itu, antara lain, terkait adanya penyelenggara negara yang diduga menjauhi jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan di kontestasi Pemilu 2024. Seruan serupa juga disampaikan berbagai kelompok masyarakat sipil di Tanah Air.

Seperti halnya Rektor Universitas Islam Indonesia (UII) Fathul Wahid, dengan didampingi kalangan sivitas akademika UII, di Kampus Terpadu UII, Yogyakarta, Kamis, menyampaikan pernyataan sikap sivitas akademika UII bertajuk ”Indonesia Darurat Kenegarawanan”.

Dalam pernyataan itu disampaikan bahwa setiap pejabat yang memiliki akses terhadap sumber dana negara dan terlibat sebagai tim sukses atau ikut dalam kampanye salah satu pasangan calon presiden dan calon wakil presiden diminta mundur dari jabatannya.

Sehari sebelumnya, seruan serupa disampaikan sivitas akademika Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Mereka menyerukan ajakan kembali ke jalan demokrasi.

Pada Jumat (2/2/2024) giliran sivitas akademika Universitas Indonesia (UI) juga menyampaikan deklarasi kebangsaan.

Guru Besar Fakultas Hukum UI Sulistyowati Irianto mengatakan, mimbar akademik di depan Rektorat UI itu untuk menyikapi perkembangan politik terakhir jelang pemungutan suara Pemilu 2024.

Sivitas akademika UI merasa prihatin atas hancurnya tatanan hukum dan demokrasi akibat pelaksanaan pemilu yang tidak beradab serta bermartabat.

”Ini intinya kami menyikapi perkembangan politik terakhir menjelang Pemilu 2024,” ujarnya.

Permasalahan utama pemilu saat ini, kata Sulistyowati, adalah netralitas palsu dan kecurangan penyelenggara negara.

Menurut dia, pemilu saat ini diwarnai dengan pengerahan kekuatan lembaga kenegaraan dan sumber dana tanpa batas.

Bagaimana tanggapan Presiden Jokowi dan Cawapres 02 Gibran Rakabuming Raka?

Terkait pernyataan sikap sejumlah sivitas akademika tersebut, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa merupakan hak demokrasi dan hak setiap orang untuk berbicara dan berpendapat.

Hal ini disampaikan Jokowi saat ditanya awak media terkait dengan petisi atau seruan dari sejumlah universitas di Tanah Air yang mengkritik pemerintahannya.

”Ya, itu hak demokrasi, setiap orang boleh berbicara, berpendapat. Silakan,” kata Presiden Joko Widodo saat menjawab pertanyaan awak media di sesi keterangan pers seusai membuka Kongres XVI GP Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (2/2/2024) kemarin.

Koordinator Staf Khusus Presiden Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana ketika diminta tanggapan terkait dengan seruan keprihatinan dari sejumlah kampus di Indonesia terhadap jalannya kontestasi di Pemilu 2024 menuturkan, dalam negara demokrasi, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi, ataupun kritik harus dihormati.

”Kemarin Bapak Presiden juga telah menegaskan freedom of speech adalah hak demokrasi,” ujar Ari melalui keterangan tertulisnya dikutip Minggu (4/2/2024).

Ari menuturkan, kritik adalah vitamin untuk terus melakukan perbaikan pada kualitas demokrasi di Indonesia.

Demikian pula perbedaan pendapat, perbedaan perspektif, perbedaan pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi.

Apalagi, di tahun politik menjelang pemilu, menurut Ari, pertarungan opini pasti terjadi. ”Akhir-akhir ini terlihat ada upaya yang sengaja mengorkestrasi narasi politik tertentu untuk kepentingan elektoral. Strategi politik partisan seperti itu juga sah-sah saja dalam ruang kontestasi politik. Namun, ada baiknya, kontestasi politik, termasuk dalam pertarungan opini, dibangun dalam kultur dialog yang substantif dan perdebatan yang sehat,” kata Ari.

Menurut Ari, Presiden Jokowi tetap berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip demokrasi sesuai nilai-nilai Pancasila dan koridor konstitusi.

Di tempat terpisah, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menanggapi sikap dari para intelektual universitas yang ramai-ramai mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Gibran mengatakan, bila dirinya menghargai setiap kritikan yang disampaikan para akademisi tersebut.

Namun, Gibran meminta agar ditanyakan langsung terhadap Presiden Joko Widodo.

"Tanyakan kepada yang bersangkutan saja. Kalau saya sih masukan-masukan, evaluasi dari semua pihak kami terima ya," kata Gibran.

Gibran pun sempat berterimakasih atas masukan dan kritikan yang diberikan oleh para intelektual universitas kepada pemerintahan yang dipimpin oleh ayahnya itu.

"Masukannya terima kasih ya,"katanya.

Sebelumnya, dalam beberapa hari terakhir, sejumlah kampus di Tanah Air menyampaikan keprihatinan terkait kontestasi di Pemilu 2024.

Mereka gelisah dengan perkembangan politik di Tanah Air yang dipandang semakin keluar dari jalur demokrasi dan reformasi.

Penyelenggara negara, yakni Presiden, diminta tanggap mengantisipasi dengan menjawab semua poin dengan baik serta punya kesadaran terhadap suara dari kampus.

Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, berpendapat, antara lain, hal yang disampaikan sivitas akademika lahir atas kajian akademis yang obyektif, bukan atas kepentingan sesaat ataupun kepentingan politik praktis.

”Namun, sayangnya kita sulit mengharapkan ada pernyataan Presiden untuk menjawab dengan baik semua tuntutan yang disampaikan oleh kalangan sivitas akademika itu. Bahkan, saya melihat Presiden hanya memberikan tanggapan yang saya sebut ciri khasnya, seperti memberi pernyataan ’itu hak demokrasi’, seperti tidak terjadi apa-apa dan tidak sensitif,” ujar Firman.

(*/tribun-medan.com)

Baca berita TRIBUN MEDAN lainnya di Google News

Ikuti juga informasi lainnya di Facebook, Instagram dan Twitter