Pilpres 2024

Gelombang Kritik dari Civitas Akademika Kian Kencang, Ini Daftar Kampus yang Sampaikan Petisi

Gelombang protes dari kalangan civitas akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang.

|
Editor: Juang Naibaho
Tribunnews.com/Fahmi Ramadhan
Anggota Dewan Guru Besar Universitas Indonesia (UI), Sulistyawati Irianto membacakan deklarasi kebangsaan di Rektorat UI, Depok, Jawa Barat, Jumat (2/2/2024). Civitas akademika UI turut serta menyampaikan petisi kampus tentang demokrasi. 

TRIBUN-MEDAN.com - Gelombang protes dari kalangan civitas akademika atas dinamika Pilpres 2024 kian kencang.

Hari ini, Senin (5/2/2024), kampus yang menyampaikan petisi terus bertambah. Antara lain, Universitas Negeri Surabaya (Unesa), UIN Syarif Hidayatulah, hingga Universitas Jember (Unej).

Adapun Universitas Airlangga (Unair) dijadwalkan juga akan menyuarakan keprihatian lewat aksi "Unair Memanggil" pada hari ini.

Sebelumnya, belasan kampus sudah menyuarakan keprihatianan atas pelaksanaan demokrasi di Tanah Air beberapa waktu terakhir. Terutama sikap pemerintah yang dinilai memihak salah satu pasangan calon.

Adapun belasan kampus yang sudah menyampaikan petisi adalah:

Universitas Gajah Mada (UGM) 31 Januari 2024
Universitas Islam Indonesia (UII) 1 Februari 2024
Universitas Khairun Ternate 1 Februari 2024
Universitas Andalas (Unand) 2 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga 2 Februari 2024
Universitas Hasanuddin (Unhas) 2 Februari 2024
Universitas Lambung Mangkurat 2 Februari 2024
Universitas Atma Jaya 2 Februari 2024
Universitas Indonesia (UI) 2 Februari 2024
Universitas Muhammadiyah Babel 2 Februari 2024
Universitas Padjajaran (Unpad) 3 Februari 2024
Universitas Muhhamadiyah Yogyakarta (UMY) 3 Februari 2024
Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik Indonesia 3 Februari 2024
Universitas Islam Malang (Unisma) 3 Februari 2024
Institut Pertanian Bogor 3 Februari 2024

Ray Rangkuti, pengamat politik sekaligus anggota Komunitas alumni dan civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangerang Selatan mendesak Presiden Jokowi beserta jajaran penyelenggara negara agar bersikap netral dalam kontestasi Pemilu 2024.

“Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan wajib bersikap netral dan memfasilitasi seluruh aktivitas pemilu berdasarkan prinsip keadilan. Sikap ini lebih dari sekadar tak menggunakan fasilitas negara dan tak mengutarakan pilihan politiknya, tapi juga seluruh sikap dan laku diri sebagai presiden,” kata Ray akhir pekan lalu.

Komunitas UIN mendesak Jokowi tak membuat kebijakan yang dapat berdampak menguntungkan secara elektoral bagi paslon tertentu.

Presiden Jokowi juga diminta agar sungguh-sungguh mengelola pemerintahan untuk kepentingan nasional, bukan demi kepentingan keluarga atau kelompok dengan mengatasnamakan kepentingan nasional.

Sementara sejumlah guru besar, dosen, dan mahasiswa Universitas Jember (Unej) yang tergabung dalam civitas akademika Universitas Jember menggelar deklarasi agar Pemilu 2024 berlangsung dengan jujur dan adil di halaman kampus Senin (5/2/2024)

Deklarasi tersebut dipimpin oleh guru besar Fakultas Hukum Prof. Dr. Dominikus Rato dan menyampaikan lima tuntutan.

Pertama, Ia meminta agar seluruh cabang kekuasaan negara, baik ekskutif, legislatif dan yudikatif untuk senantiasa berpedoman pada TAP MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang etika kehidupan berbangsa dan menjalankan nilai nilai Pancasila.

“Menuntut KPU, Bawaslu dan pemerintah memastikan netralitas penyelenggara negara dan harus memberikan teladan baik,” ucap dia

Ketiga, menuntut penghentian upaya politisasi kebijakan negara oleh presiden yang berpotensi merusak proses demokrasi dan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam Pemilu.

Halaman 1 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved